Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan berawal dari bahasa latin secures yang bermakna terbebas dari bahaya, ketakutan, dan ancaman yang terdiri dari pendekatan keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Pertahanan diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional untuk menghadapi ancaman. Sedangkan keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat dan individu. Hingga saat ini masih terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang konsep keamanan (security) dan pertahanan (defence). Artikel ini menganalisis bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya dalam studi ketahanan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keamanan nasional serta perkembangan sistem keamanan nasional di negara lain. Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Artikel ini menjelaskan bahwa bentuk ancaman yang terjadi di Indonesia, antara lain masalah di perbatasan, intoleransi SARA, ketimpangan reformasi birokrasi, belum optimalnya penegakan hukum, dan kejahatan transnasional. Persamaan dan perbedaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi, konsep yang digunakan, kelembagaan dan konstitusinya. Artikel ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan dan keamanan nasional. Kondisi aman suatu negara tidak terlepas dari hanya keamanan dan pertahanan saja melainkan saling bersinergi dengan faktor lain yakni ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ideologi, geografi, demografi dan sumber daya alam."

"DI era globalisasi seperti era ini , terorisme semakin terinternasionalisasi. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skla ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat cabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keptusan strategis. Artikel ini mengulas sturuktur sewan kemanana Nasional di empat Negara yaitu : Malysia, Singapura, Australia dan Amerika serikat ; sebagai referensi dalam pembentukan struktur koordinasi penanganan terorisme di Indonesia , walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme. "

"Di era globalisasi seperti saat ini, terorisme semakin terinternasional. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skala ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat kabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keputusan strategis. Artikel ini mengulas truktur dewan keamanan nasional di empat negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat; sebagai referensi dalam pembentukan struktur korrdinasi penanganan terorisme di Indonesia, walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme."

"Regulasi keamanan pangan merupakan salah satu hambatan non tariff dalam perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agar regulasi tersebut efektif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Indonesia dengan Negara tujuan ekspor. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel ekspor perikanan Indonesia ke 29 negara tujuan ekspor dalam 13 tahun (2000-2012) menggunakan Model Gravitasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lebih efektif dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 24,85% dibandingkan sebelum adanya harmonisasi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dikarenakan kualitas perikanan Indonesia akan lebih dipercaya oleh Negara tujuan ekspor.

---

Food safety regulation is one of non-tariff barriers in trade to provide consumers protection. To make regulation more effective, it is necessary to harmonize food safety regulation between Indonesia and impoting countries. This study analyzes the impact of fisheries quality and safety regulation implementation on indonesia's fisheries export. Exploring panel data on Indonesia's fisheries exports to 29 importing countries in 13 years (2000 - 2012) using Gravity Model.

The results suggest that the harmonization in quality and safety regulation more efektif in increases Indonesia's fisheries export about 24,85% compare to before harmonization.

It can be concluded that harmonization in fisheries quality and safety regulation would be able to Indonesia?s fisheries export"

"ABSTRAKTeknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara signifikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga infrastruktur kritis Inggris kini bergantung pada kondisi dalam lingkungan cyberspace. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu cyber security menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan keamanan nasional Inggris. Namun regulasi cyber security di Inggris sering kali mengundang perdebatan dan tentangan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pro dan kontra masyarakat terhadap regulasi tersebut serta menganalisis penyebab regulasi cyber security di Inggris bertentangan dengan prinsip HAM. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keamanan dan teori masyarakat informasi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi cyber security di Inggris tidak mencerminkan nilai kebebasan individu serta dapat bersifat positif dan negatif di saat yang bersamaan. Di satu sisi bertujuan untuk melindungi kemanan seluruh warganya dari kejahatan serius dan di sisi lain tujuan tersebut diwujudkan melalui peraturan yang mencederai hak fundamental individu.

---

ABSTRACTInformation and communication technology utilized significantly in daily activities, so that critical infrastructures in the UK now dependent on conditions in cyberspace. It rsquo s not only bring advantages, but also could pose threats that affect national security. Therefore cyber security becomes one of the highest priorities in national security policy of the UK. Cyber security regulations in the UK are often invite debate and opposition from various parties. This study aimed to construct the pros and cons of the regulation and analyze the causes of its contrary to the principles of Human Rights. The analysis in this study uses security theory and the theory of the information society with normative legal research methods and qualitative approaches. The results of this study indicate that the regulation of cyber security in the UK do not reflect the values of individual freedom and could be positive and negative at the same time. On the one hand aims to protect the security of all citizens from serious crime and on the other hand this objective is manifested through regulations that harm the fundamental rights of individuals."