Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book is about the role of lawyers in constructing a just society. Its central objective is to provide a deeper understanding of the relationship between lawyers? commercial aims and public aspirations. Drawing on interdisciplinary and comparative perspectives, it explores whether lawyers can transcend self-interest to meaningfully contribute to systems of political accountability, ethical advocacy and distributional fairness. Its contributors, some of the world?s leading scholars of the legal profession, offer evidence that although justice is possible, it is never complete. Ultimately, how much - and what type of - justice prevails depends on how lawyers respond to, and reshape, the political and economic conditions in which they practise. As the essays demonstrate, the possibility of justice is diminished as lawyers pursue self-regulation in the service of power; it is enhanced when lawyers mobilize - in the political arena, workplace and law school - to contest it."

"Kejahatan narkoba kian hari menunjukkan peningkatan yang semakin serius. Indikasinya adalah hingga Juni 2002 jumlah narapidana narkoba sekitar 45% dari keseluruhan narapidana di LP Cipinang dan LP Wanita Tangerang. Secara nasional jumlah narapidana narkoba terus meningkat selama 2001-2002. Reaksi formalnya adalah implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dalam sistem peradilan pidana. Terbukti Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 20 penjahat perkara pidana narkoba. Permasalahanya adalah bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap penjatuhan hukuman mati tersebut dan apakah dapat memberikan efek penggentarjeraan (deterrent effect) yang dapat merubah pola tingkah laku masyarakat yang memberikan arti pentingnya sebagai kontrol sosial.Untuk mendeskripsikan reaksi non formal masyarakat, digunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, memakai teknik wawancara terstruktur dengan instrumen kuesioner. Studi kepustakaan tentang efek penjeraan (deterrent effect) pada penjeraan umum (general deterrence) dari Zimring, Fanklin E. dan Gordon J. Hawkins dipergunakan sebagai acuan untuk mengungkap reaksi masyarakat dimaksud.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum responden menyatakan setuju dengan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap penjahat narkoba dengan berbagai alasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zimring dan Hawkins bahwa terdapat empat syarat agar ancaman penghukuman menjadi efektif; hasilnya responden yang mengetahuinya lebih terpengaruh dan melakukan perubahan tingkah laku secara terbatas. Penggentarjeraan yang dirasakan adalah takut terkena perkara pidana narkoba. Pola-pola prevensi terhadap diri dan keluarga merupakan upaya penangkalan (deterrence) agar kejahatan narkoba tidak meluas dalam masyarakat. Efek penggentarjeraan yang terjadi dalam masyarakat merupakan reaksi sosial dan realitas yang subjektif."

"Perkembangan suatu daerah dan desa menjadi kota merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dimana adanya perubahan fisik dan budaya, adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan pemerintah antara penduduk Desa dan Kota. Di lain pihak adanya anggapan sebagai kejelian Pemda untuk menciptakan peluang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan. Faktor lain adanya keterbatasan Pemerintah untuk pembinaan dan terlepas dari ekonomis atau tidaknya pelayanan kebersihan, kesehatan lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat.Disamping faktor tersebut diatas adanya fluktuasi penerimaan retribusi kebersihan dan kemungkinan lain adanya pengaruh perubahan ekonomi Nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi kebersihan terhadap pelayanan kebersihan terutama tentang faktor sosial masyarakat serta Budaya masyarakat (dalam hal ini Faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan) Metode yang digunakan dengan kuantitatif, dengan populasi penelitian adalah masyarakat Kota Bangko, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,443 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,424, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti faktor sosial sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,424) > Z tabel (1,96), Sementara faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,470 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,754, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti Pelayanan Pemerintah akan kebersihan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,754) Z tabel (1,96), Mengacu hasil penelitian beberapa kebijakan pokok yang harus ditempuh oleh para. perencana dan pelaksana program adalah sebagai berikut :Pertama menekankan kepada segenap pihak eksekutif yang terlibat dengan dinas kebersihan dan penerimaan retribusi kabupaten merangin mengenai sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial atau umum seperti air bersih, pembuangan sampah, penataan ruang dan penataan lingkungan serta fasilitas umum lainnya.Kedua, pihak-pihak eksekutif yang terlibat di lapangan secara teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hendaknya seorang yang profesional, inovatif dan memiliki seperangkat kecakapan. Untuk itu diperlukan Pendidikan dan Latihan. Ketiga, meningkatkan fungsi kontrol, baik dari lembaga maupun kontrol dan masyarakat.Keempat, menggali nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Ada yang menyangkut budaya hidup sehat, budaya hidup bersih, budaya hidup aman, bahkan tentang keadilan, hak dan kewajiban, dan ketertiban. Masih banyak nilai-nilai budaya lainnya, yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat."