Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun.Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan:1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal.2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem.3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah.Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years.Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in JakartaThis research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis.There is conclusion withdrawn from the research.first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results.Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation.Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature.The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research."

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"Salah satu permasalahan pengelolaan perbatasan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi. Untuk itu penelitian ini akan melihat bagaimana koordinasi pengelolaan batas wilayah negara di Indonesia, dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Tiga (3) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.Untuk menganalisis persoalan koordinasi pengelolaan perbatasan, penulis menggunakan pendekatan positivisme, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan dan Kasubbag Kerjasama Perbatasan pada Bagian Penataan Perbatasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat (4) faktor penting yang memberikan kontribusi dalam proses koordinasi pengelolaan perbatasan, yaitu kewenangan, komunikasi, kepemimpinan, dan kontrol. Keempat faktor ini saling berkaitan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di antara keempat faktor tersebut, faktor kewenangan dan komunikasi belum berjalan dengan baik, sedangkan dua faktor lainnya, kemampuan memimpin dan kontrol telah terlaksana dengan cukup baik.

---

One of the problems of border management in Indonesia is weak coordination. Therefore this research will look at how the coordination of border management in Indonesia, in this case conducted by the National Board of Border Management (BNPP), Ministry of Home Affairs (KDN), and 3 (three) regional government, that is Nunukan Regency of East Borneo Province, Batam Municipality of the Island of Riau Province, and Belu Regency of Nusa Tenggara Timur Province.

To analyze the coordination of border management issues, the authors use the positivism approach, with the type of descriptive study. The technique of collecting data through survey, interviews and documentation study. The informant in this research is District Head of Sebatik Barat of Nunukan Regency and Sub Section Head of Border Cooperation in the Border Management Section in the Secretary of Nunukan Regency of East Borneo Province.

From the research, it can be concluded that there are 4 (four) significant factors that give contribution in the process of border management coordination, that is authority, communication, leadership, and control. Four of the factors are related to one another and cannot be separated. From those four factors, authority and communication were still not running well, meanwhile two other factors, the ability to lead and control were performing quite good."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."