Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax has a significant role on the state existence, especially for country development, the tax becomes dominant source of income for the state expenditures including the development expences. The government has effort to optimizing retribution from tax income sector in order to support various expenses of development. In case of state general revenue and expenditure budget of Indonesia, the tax has a top ranking on state revenue. Until year 2000 tax has contributed arround 60%, but after 2009 tax contribution has increased up 70% of total state revenue. Withholding tax has been used by state to finance all development programs caried out at central and local government. Tax benefit may be return to public in form of public facilities and social facilities. The question: How come if the government does not allocated fund from withholding tax as what the community needs? Bad government in management of control has caused a leaking budget on various sector which generating a bad image of tax usage as has been corrupted by irresponsible hands."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Pelemahan ekonomi global dan pandemi Covid-19 mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Menurunnya skala produksi dan perdagangan, perubahan pola konsumsi, munculnya shadow economy baru, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, tidak efektifnya relaksasi fiskal dan peningkatan insentif pajak, adalah beberapa aspek yang turut berkontribusi. Hingga akhir Juli 2020 penerimaan yang sama tahun lalu.Sementara untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian, dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Harus ada upaya strategis yang dilakukan secara hati-hati agar pengamanan fiskal, tidak terlalu menekan dunia usaha yang saat ini sedang rapuh. Kebijakan dan program juga perlu dipersiapkan dengan baik, agar penyesuaian tarif, penguatan wajib pajak potensial, peningkatan basis pajak baru, perluasan penerimaan pajak digital dan transaksi elektronik, maupun optimalisasi kinerja SDM pajak, tidak kontradiktif dengan program pemulihan ekonomi itu sendiri.Ada beberapa upaya optimalisasi dan penguatan perpajakan. Pertama, dengan melakukan perluasan basis pajak melalui cara voluntary compliance maupun enforced compliance. Kedua, melalui peningkatan edukasi, kualitas pelayanan dan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban pajak. Ketiga, peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan basis data yang diperkuat, diantaranya melalui pengawasan WP strategis dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik, dan pemanfaatan data internal maupun eksternal, serta pemetaan kepatuhan Wajib Pajak berbasis resiko (Compliance Risk Management). Keempat, penguatan penegakan hukum yang berkeadilan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan enforced compliance. Kelima, modernisasi administrasi pajak dengan menerapkan strategi digital technology for tax administration. Pemanfaatan aplikasi teknologi juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan tax risk management dan governance yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomi dan skala usahanya, yang dengan sendirinya juga berkontribusi pada optimalisasi pajak dan penguatan perekonomian"

"ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas.2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor :1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas.2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

"