Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan proses diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berparadigma restorative justice, legalitas diversi sebagai bentuk diskresi kepolisian, dan pengaturan diversi pada hukum internasional, negara Australia, dan Belanda. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diversi menjadi salah satu jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak dan menyarankan untuk dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaan diversi.

---

This thesis discusses some problems related to the settlement of diversion as a form of juvenile delinquency through restorative justice approach by investigators. This study focuses on three main issues, namely: diversion as an alternative dispute resolution through restorative justice paradigm, the legality of police discretion as a form of diversion and diversion arrangements on international law, Australia, and the Netherlands. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the diversion to be one of the best in the completion of the juvenile delinquency and advise children to undertake improvements in the implementation of the diversion."

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah di Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumen nasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satu aturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi oleh Jaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat hambatan-hambatan yang akan tidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari diversi dapat terwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as human beings who should get the protection of their rights. It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention on the rights of the child) which has the ratification through the decision of the president number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights of the child (the children's rights). Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion concept that need to be considered in handling cases of children, diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and the application of diversion concept is carried out by a prosecutor against children conflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and the factors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children in conflict with the law matters by applying diversion.

This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary. As for research result obtained conclusion that until recently with an instrument of the national conflict with the law, no one rule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversi against children conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work if they have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal Justice System. However, in the draft law criminal justice system of the child, there are constraints that would not maximize the handling of children who are dealing with the law is understanding of the law against diversion itself and readiness of the related parties n the implementation of diversion so that the purpose of diversion can be realized by prioritizing the interests and welfare of children."