Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Penelitian tentang analisis formulasi kebijakan atas penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi Bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan mulai dari tahap penyusunan, agenda, hingga tahap formulasi kebijakan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka menyesuaikan NJOPTKP PBB dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar penetapan NJOPTKP PBB, dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menemukan nilai penghitungan wajar dan inflasi yang menjadi faktor utama dalam kenaikan NJOPTKP PBB. Dengan demikian diharapkan pemerintah menetapkan besarnya NJOPTKP PBB secara berkala dengan mempergunakan nilai penghitungan wajar.

---

Researh on policy formulation analysis of property tax exemption (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011) is to find out policy formulation, starting from preparation stage, agenda setting, up to policy formulation. The research was made to adjust property tax exemption with economic development, monetary, and value of tax object. This research also to find out the factors of property tax exemption establishment, using qualitative approach and qualitative data with indeep interview. Researcher find out fair value, and conclude that inflation is the main factor on determining property tax exemption. Therefore, the goverment be expected to determine property tax exemption periodically, using fair value."

"Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Peraturan ini diyakini sebagai ketentuan anti penghindaran pajak dengan mengedepankan syarat tujuan usaha."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi seorang ekspatriat Jepang. Ekspatriat tersebut menjalankan peran kerja ganda di dua negara, yaitu Singapura dan Indonesia. Menurut Hukum Pajak masing-masing negara, ekspatriat tersebut sama-sama dianggap sebagai tax resident di kedua negara tersebut untuk tahun pajak 2018. Hal ini menyebabkan ekspatriat tersebut harus dikenakan pajak di dua yuridiksi yang berbeda atas penghasilan yang sama. Penghasilan yang diterima oleh ekspatriat tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu penghasilan dari Singapura sehubungan dengan pekerjaannya di Singapura dan penghasilan dari Jepang sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia. Kedua penghasilan tersebut terutang pajak di Singapura karena penghasilan dari Singapura bersumber dari Singapura, sedangkan penghasilan dari Jepang dikirimkan ke Singapura yang menganut sistem remittance base. Kedua jenis penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi ekspatriat sebagai penghasilan luar negeri dan akan dipajaki di Indonesia yang menganut sistem worldwide income. Untuk menghindari perpajakan berganda, ekspatriat tersebut dapat melakukan klaim kredit pajak luar negeri atas pajak penghasilan luar negeri yang telah dibayarkan.

---

This report aims to analyze tax obligations in the Indonesia Individual Tax Returns for a Japanese expatriate. The expatriate runs dual employment roles in two countries, namely Singapore and Indonesia. According to the tax laws of each country, the expatriate is both considered as a tax resident in Singapore and Indonesia for fiscal year 2018. This causes the expatriate to be taxed in two different jurisdictions for the same income. The income received by the expatriate consists of two types, namely income from Singapore in connection with his work in Singapore and income from Japan in connection with his work in Indonesia. Both of these revenues are taxed in Singapore because income from Singapore comes from Singapore, while income from Japan is sent to Singapore which adheres to the remittance base system. Both types of income must be reported by the expatriate in the Indonesia Individual Tax Returns as foreign income and will be taxed in Indonesia which adheres to the worldwide income system. To avoid double taxation, the expatriate can claim foreign tax credit for the foreign income tax that has been paid."

"Guna lebih melaksanakan ketertiban dalam tata administrasi perpajakan, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak pajak pertambahan nilai. Peraturan ini diharapkan mampu mengatasi tunggakan restitusi yang ada sehingga dapat memperbaiki citra pemerintah dikalangan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi apasaja yang diterima PT Antam, Tbk berkaitan dengan diberlakukannya peraturan PER 122/PJ./2006 ini. Selain itu penelitian ini bermaksud mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh PT Antam untuk menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru tersebut serta mengetahui tingkat efektifitas strategi tersebut dalam membantu PT Antam meningkatkan persentase persetujuan restitusi terhadap permohonannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan sejumlah wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait.Pada bagian kesimpulan dari penelitian ini, diketahui bahwa ada beberapa implikasi yang diterima PT Antam pasca pemberlakuan peraturan ini. Timbulnya biaya tambahan merupakan implikasi negatif yang dialami, sedangkan semakin cepatnya pengabulan restitusi yang diterima sehingga dapat membantu cash flow merupakan implikasi positifnya. Dari banyaknya strategi yang dilakukan dapat dikatakan strategi yang dilakukan cukup efektif dan perlu dilakukan optimalisasi.

---

In order to carried out an orderline of tax administration, government published new regulation concerning the mechanism of value added tax refund according to PER 122/PJ./2006. This regulation hopefully can overcome the debt of VAT refund so as to improve government image among taxpayer. This reseach is purpose to know what kind of implication suffered by PT Antam, Tbk regarding the implementation of new regulation PER 122/PJ./2006. Beside that, this research is aimed to know what strategy that PT Antam, Tbk do to cope with that new regulation and to know the effectivity of that strategy in helping PT Antam to increase the percentage of agreed VAT refund proposal. Through qualitative approach, this research do some indepth interview to relevant parties. In the conclusion of this research, it revealed that some implication suffered by PT Antam. Some additional expenses is the negative one, but PT Antam can get their VAT refund faster than before this regulation implemented. This refund can surely can help company cash flow. In other words, this is an effecitve strategy done by company and should be optimized so as to reach perfection."

"Economic globalization impacts to the increase of international transactions. Countries need each other to market their products and to supply their material resources for industries. Component automotive industry of Indonesia addicted to import their materials because they could?t get those specific kind of materials from domestic market. This condition has been affecting the competitiveness of their products in both domestic and international market because they have to pay customs rate 5-15%. Otherwise component that imported from other countries such as ASEAN countries has no customs (zero rate) because of harmonized system that is free trade agreement among Indonesia and them.Government took actions and used their function to protect components which is produced by domestic component automotive industry. They gave incentives for those industries by customs facilities to improve competitiveness of their products so can be compared with imported product. Custom exemption facility of import material used for production of component for vehicle gave by Regulation of Finance Minester Number 34/PMK.011/2007. Those facility wished to be longer, so it?s so interesting to analize the backgrounds, implementation, and evaluation. Rasearcher analized to gave description by qualitative methods.Before those regulation published there are some background conditions which make government gave the facilities. Those condition was such as addiction of imported materials, policy package for domestic automotive industry to maintain economic growth, and high demand of component automotive. Comparing the situations of domestic component automotive industry, government gave customs exemption facility of the specific materials nedded by component automotive industry.Then the implementation of that regulations mate some factors that could support or interrupt the goal. Evaluation of this facility can be analized by government?s revenue impacted positively from sector of other kind of taxes. Besides improvement of domestic sales and export comodity from company in component automotive industry reflect the good impacts of the facility. After there was the facility, comparisson was proved that component for vehicle of domestic industry has good competitiveness and can be compared from imported product."

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in "Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008". The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.

This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"Salah satu cara alternatif pemerintah dalam menghadapi krisis energi fosil adalah dengan mengembangkan energi terbarukan dan salah satu jenis energi yang menjadi fokus adalah panas bumi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong industri panas bumi termasuk kebijakan pajak. Pada tahun 2003 (rezim baru panas bumi) pemerintah melakukan perubahan kebijakan atas pajak penghasilan badan yang sebelumnya bersifat lex specialis menjadi lex generalis. Penelitan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis latar belakang perubahan kebijakan pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi. Tujuan kedua adalah menggambarkan dan menganalisis perubahan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ada 3 faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan PPh tersebut yaitu masalah penentuan jenis penghasilan, bagian pemerintah yang sudah tidak ekonomis lagi dan konsep kontrak panas bumi yang tidak dapat mengimbangi perubahan ekonomi. Hasil selanjutnya adalah kebijakan pajak penghasilan badan untuk bidang usaha panas bumi memerlukan peraturan yang terjamin kepastian hukumnya terutama pada rezim baru yang menggunakan asas lex generalis. Saran penelitian ini antara lain bahwa seyogyanya perumusan Peraturan Pemerintah tentang industri panas bumi memperhatikan kebutuhan investor sehingga PP yang dikeluarkan akan tepat sasaran dan juga menjamin kepastian hukum yang tinggi, sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan kepada investor mengenai fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi, dan pemerintah sebaiknya lebih mengkaji fungsi pajak penghasilan pada rezim baru panas bumi.

---

One of the way to encounter the fossil energy crisis is to evolving non-renewable (non fossil) energy and geothermal become the top choice to be developed. Thus, government’s policy is needed to support this industry, so is tax policy. In 2003 (new regime for geothermal in Indonesia), government reformed the tax policy from lex specialis to lex generalis.

This research is aimed to describe and analyze the background of tax reform in geothermal industry. Secondly, is to describe and analyze the comparation of tax policy for new and old regime of geothermal industry. This research use qualitative method.

The result of this research is (1) there are 3 factors which reform the tax policy in geothermal industry, the problem to indentify the type of income, uneconomically government’s share and lex specialis principle which can’t be counterbalanced the economic change. (2) Tax policy for geothermal industry need certainty the most, specially in new regime which use lex generalis principle.

Recommendation of this research comprised that government should concern about government regulation for geothermal industry making in order to produce a precise regulation and a certainty laws, government should socialize about income tax facility to investor and also government have to consider about income tax function of new geothermal regime."