Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian komunikasi organisasi dari sudut pandang budaya mencakup lebih daripada penelaahan pertukaran resmi pegawai antara orang-orang yang terpilih yang memiliki status. Mengetahui budaya organisasi berarti mengetahui di lingkungan mana organisasi itu berada, di mana lingkungan tersebut mempengaruhinya sehingga menjadi ciri organisasi itu. Keadaan lingkungan suatu organisasi bisa dipahami melalui analisis terhadap segmen-segmennya, yaitu bagian-bagian dari lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku maupun performansi organisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial yang potensial berhubungan atau berinteraksi dengan organisasi yang bersangkutan.Propinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan Minangkabau, mempunyai tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabuillah, Syarak mangato, adat mamakai". Budaya Minangkabau, dilihat dari aspek kepemimpinan tigo tungku sajarangan sebagai budaya daerah memiliki pengaruh terhadap pemerintah daerah dilihat dari dimensi pengambilan keputusan dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh Kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan sebagai salah satu aspek budaya lokal daerah dalam pengambilan keputusan sebagai dimensi yang diamati dalam organisasi pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi budaya organisasi dari Piti sithi Amnuai dan Edgar H. Schein digunakan sebagai referensi utama. Sedangkan untuk melihat hubungan antara budaya macro dengan budaya micro, Penulis menggunakan teori dari Charles Hampden-Turner. Untuk melihat budaya masyarakat secara umum, Penulis menggunakan defenisi dari Kroeber dan Kluckhohn. Untuk melihat budaya Minangkabau, penulis menggunakan beberapa literatur tentang budaya asli Minangkabau. Sedangkan untuk melihat konsep otonomi daerah, Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Obyek penelitian dalam studi ini adalah Pemda Kabupaten Solok, dengan narasumber para pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara mendalam (depth interview) dan penelaahan dokumen, hasil survei dan data apapun yang dapat menguraikan suatu kasus secara rinci.Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik yang mendasarkan pada data kualitatif. Kualitatif analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca.Dari hasil penelitian di dapat bahwa secara umum, budaya lokal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Lebih khususnya, terhadap badan eksekutif daerah ini tidak terpengaruh oleh budaya daerah, karena pengaruh pemerintahan sentralistik dan partai politik. Tidak demikian halnya dengan badan legislatif, ada beberapa produk hukum yang dihasilkan yang diwarnai oleh budaya lokal yang berlaku."

"Gejolak tuntutan otonomi daerah yang muncul di era Reformasi, mengindikasikan mandegnya pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia selama ini. Sejak lebih kurang empat dasawarsa yang lalu, rezim Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya, telah memperlihatkan hegemoni yang berlebihan bahkan cendrung mendominasi terhadap kehidupan berbangsa. Pluralisme kultural dalam negara bangsa semakin tidak dihargai, ketika sistem politik itu memaksakan homogenitas struktural dan kultural melalui jalur birokrasi yang sentralistis. Pembangunan ekonomi yang diwarnai intervensi politik dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin menusuk ke unit sosial terbawah, telah menggerogoti kemandirian etnik di banyak daerah.Pemberlakuan UUPD tahun 1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan, ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat telah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan nyaris tidak pernah terusik semenjak masa kolonial. Pemecahan Nagari menjadi Desa telah menimbulkan berbagai akses negatif tidak hanya terhadap struktur kepemimpinan tradisional, juga berimplikasi pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomi dan anomali dalam kehidupan masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratik dan egaliter semakin terserabut di akarnya Namun demikian, ketika struktur baru "dipaksakan", ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada komunitas yang dulunya punya elit kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pusat ini. Signifkansi penulisan ini justru ditempatkan pada persoalan bagaimana komunitas Minangkabau beserta elitnya -pada waktu ini- menanggapi sebuah perubahan.Bila ditelusuri secara teoritis, terdapat dua kelompok kepentingan, yaitu : di tingkat subordinasi adalah komunitas Minangkabau dan di tingkat superordinasi (kelompok dominan) adalah Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Daerah sebagai kelompok menengah berada di antara keduanya, setidaknya begitu menurut konsepsi formalnya. Benturan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinasi telah menempatkan kelompok menengah pada posisi "ketegangan". Dari sisi inilah peran elit kepemimpinan daerah telusuri. Metodologi strukturisme sejarah digunakan dalam melihat faktor-faktor penyebab (causal factors) dari perubahan struktural yang terjadi di daerah ini.Tiga priode pemerintahan di Sumatera Barat selama Orde Baru yang dijadikan subyek penelitian untuk pembahasan ini adalah : Priode Kepemimpinan Harlin Zain (1966-1977), Anwar Anas (1977-1987), dan Hasan Basri Darin (1987-1997). Ketiga priode ini masing-masing memiliki karakteristik yang tidak lama dan dalam kondisi politik yang berbeda pula Harlin Zain yang tampil di awal pemerintahan Orde Baru adalah seorang ekonom sipil yang tidak memiliki basis sosial di daerah ini. Sementara kondisi daerah yang "terpuruk" akibat PRRI, sangat memerlukan penanganan yang tepat. Program-program yang dijalankan dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan politik masyarakat di daerah ini, ternyata berhasil meletakkan fondasi-fondasi sebagai landasan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi selanjutnya. Faktor keberhasilan ini, selain ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang baik terhadap masyarakat, juga sangat diuntungkan oleh adanya hubungun simbiosis antara daerah dan pemerintah pusat di awal pemerintahan rezim ini. Namun demikian prioritas yang diberikan terhadap aspek ekonomi telah gagal dalam mengembangkan kesadaran subyektif kelompok semu (elit tradisional) kepada kesadaran komunitas mereka, sehingga resistensi kultural komunitas ini tidak makin menguat dalam progam pemulihan yang dijalankannya.Azwar Anas yang teknokrat dan militer kemudian melanjutkan kepemimpinan Harun Zain. Program pembangunan ekonomi yang dirintis sejak masa Harun Zain telah memapankan struktur perekonomian masyarakat. Akan tetapi ketergantungan pada pemerintahan pusat tidak makin menurun. Otoritas kekuasaan pusat mulai menggerogoti hak-hak sosial komunitas di daerah dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979. Pemerintahan Nagari yang telah dikukuhkan kembali di masa Harun Zain, dimentahkan lagi justru juga oleh pemerintah Daerah sendiri, yaitu dengan menetapkan Jorang -yang dulu merupakan bagian dari Nagari- menjadi Desa sebagai unit pemerintahan terbawah. Pertimbangan ekonomi serta peluang mobilitas lebih mempengaruhi elit daerah dalam mengambil keputusan ini. Di sini, terlihat kecenderungan kelompok menengah terseret ke kepentingan kelompok dominan. Kondisi teknis seperti ini tidak cukup untuk memunculkan pemimpin yang berorientasi pada pembentukan kesadaran ideologi kelompok subordinasi, apalagi sentralisme birokrasi pemerintah pusat makin mewarnai perkembangan politik saat itu, sehingga tidak terpenuhi prasyarat pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik.Dalam priode kepemimpinan Hasan Basri Durin muncul kesadaran akan kepentingan kelompok komunitas. Kesadaran ini kelihatannya lebih dipengaruhi oleh terkendalanya berbagai program pembangunan ketimbang berkurangnya otoritas pusat di daerah. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan itu sendiri serta munculnya berbagai konflik internal telah mendorong pemerintah daerah mencari solusi-solusi baru dalam format lama. Manunggal Sakato don Musyawarah Pembangunan Nagari sebagai aplikasi prinsip kegotong royongan dan musyawarah (dalam nilai tradisional) yang diupayakan untuk menggalang partisipasi rakyat dalam pembangunan, telah "menjawab" tuntutan masyarakat untuk kembali ke format pemerintahan nagari. Meskipun dalam prakteknya masih dibungkus dengan budaya formalisme Orde Baru, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, setidaknya telah sedikit menggeser pola kebijakan pemerintah daerah dari kepentingan kelompok dominan ke kesadaran kepentingan kelompok semu (komunitas).

---

Hegemony of Central Politics and Local Ethnics Autonomy: Leadership of West Sumatera in New Order Indonesia The turbulence of regional autonomy demand that arise during Reformation era indicates slowing political and democratization development process in Indonesia so far. Since the past approximately four decades, the New Order regime in running its government has shown excessive hegemonic power - even trend to dominate-towards the nation life. Cultural pluralism in the nation state is no longer appreciated, when the political system forced structural and cultural homogeneity through centralized by political intervention and exploitation of natural resources that penetrated the lowest social unit, have undermined ethnic self-reliance in many region.

Enactment of WPD 1979 (Villages Government Laws 1979) as an act of homogenization of the government system, is intended to make more effective development implementation in village level. Enactment of this law in West Sumatera has caused fundamental structural changes in the established social system which is almost unchanged since the colonial period Splitting of Nagari into Desa have caused various negative excess, but also it has implication towards cultural changes in the people of West Sumatera . Various anomie(discrepancies) and anomalies in the life of village community occurred due to this changes, democratic and egalitarian as traditional cultural pattern of this community has become more uproot. However, when the new structure is "forced", it turned that it not caused significantly external conflict in this community which previously has aitical elites towards the policies of the central government one. The significance of this writing is the problem how the Minangkabau community and its elites -presently- respond a change.

If we trace it theoretically, there are two interest groups, namely: in subordination level is the Minangkabau community and in super ordination level (dominant group) is the central government. While the regional government as medium group that exists between them, at least according its formal conception. Clash of interest between the dominant group and subordinate group has placed the medium group in "strain" position. From there, the role of regional elite leadership will trace. The historical structures methodology is used in considering the causal factors of structural change in the established social system in this region.

The three government periods in the West Sumatera during the New Order that become the subject of this research to be discussed is : Harlan Zain leadership period (1966-1977), Azwar Anas (1977-19871 and Hasan Basri Durin (1987-1997). The three periods have dissimilar characteristics and it was also exist within different political condition. Harun Zain that emerged dining the beginning of New Order government is a civil economist that do not have social basis in this region. While the condition of the region that was in crisis due to PRRI badly, needed a proper handling. It turned out the programs that he made in order to recover the social and political of the community in this region have become foundation needed in the next economic development. This successful factor, only determined by proper strategy and approach towards the people, but also favored by existence of mutual Symbiosis relationship between the region and the central government at the beginning of this regime. However, the priority given to economic aspect has failed in developing subjective quasi group awareness (traditional elite) to their community awareness that this community cultural resistant was not growing within the recovery program that he performed.

Azwar Anas who was a technocrat and military then continued the leadership of Harlin Zain. The economic development that has been initiated since the period of Harlin Zain has made economic structure of this community established. However, the dependency on the central government was not decreased. The authority of the central government started to undermine the social rights of the community in the region with the enactment of UUPD 1979. The Nagari government that has been reestablished during Harun Zain period, failed even in the hands of the regional government itself, namely by deciding that Jorang -which was formerly part of the Nagari-become Desa as the lowest government unit. Economic consideration and opportunity for mobility affects the regional elite in making this decision. At this point, there is tendency that the medium group to be drifted to the interest of the dominant group.Such technical condition is not sufficed to bringing up a leader that oriented to formation of ideological awareness of the subordinate group, even more with centralism of central government bureaucracy that characterized the political development at that time, not sufficed the pre conditions for formation of conflict interest group

During the leadership of Hasan Basri Durin give a rise to awareness towards the community group interest It seems that this awareness is more affected by various imperfect development programs rather than the decreasing central government authority in this region. The apathy attitude of the people towards implementation and maintenance of the development result itself and the growing internal conflicts have encouraged the regional government to find out new solution in old format. Manunggal Sakato and Musyawarah Pembangunan Nagari as application of cooperation and consensus (in the traditional values) to mobilize people participation in the development, have "responded" the people demand to return to Nagari government format. Even though in its implementation it is still framed with formalism of New Order, however, the efforts done by the regional government at this time, at least have shifted the policy of the regional government from dominant group interest to quasi group interest (community)."

"Analysis on laws regarding local government and decentralization in government in Indonesia enacted in 1945 to 2004"

"Lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang didasarkan pada pasal 93 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa disambut antusias oleh masyarakat Sumatera Barat. Mengingat bahwa pemerintahan nagari telah dilikuidasi sejak tahun 1983, permasalahannya adalah seberapa efektif pemerintahan nagari yang sekarang ini dapat berjalan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dengan adanya dua sistem pemerintahan adat di Minangkabau yaitu sistem koto piliang dan sistem bodi chaniago, maka penelitian ini ingin melihat perbedaan penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan membandingkan dua nagari sebagai kasus yaitu nagari Batipuah Ateh (menganut sistem koto piliang) dan nagari Lubuk Basung (menganut sistem bodi chaniago).Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan-perbedaan dan masalah-masalah yang timbul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan nagari dilihat dari perspektif kelembagaan, pengalihan aset, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen pemerintahan.Kedua nagari memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan sesuai dengan karakteristik dan pemahaman terhadap adat istiadat masing-masing. Persamaannya antara lain meliputi ; telah memiliki struktur organisasi pemerintahan nagari dan perangkat nagari sesuai dengan peraturan daerah kabupaten masing-masing; belum sepenuhnya mampu menjalankan kewenangan-kewenangan dan ketentuan-ketentuan lain seperti yang diatur dalam perda kabupaten masing-masing; mengalami kesulitan dalam menghasilkan peraturan nagari dan penyusunan rencana pendapatan dan belanja nagari serta lambatnya proses pengalihan harta kekayaan nagari dari Kerapatan Adat Nagari kepada pemerintah nagari. Mengenai pengalihan harta kekayaan ini terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu yang mempersamakan antara harta kekayaan nagari dan harta kekayaan pemerintah nagari; dan yang membedakan antara keduanya. Pengetahuan dan kemampuan penyelenggara pemerintahan nagari tampaknya masih sangat terbatas untuk mampu memenuhi tuntutan sebuah sistem pemerintahan dalam arti tata penyelenggaraan administrasi pemerintahan.Perbedaan yang menonjol antara keduanya antara lain adalah : potensi keuangan nagari Lubuk Basung lebih besar daripada nagari Batipuah Ateh; dan proses pengambilan keputusan tampaknya lebih sulit dilaksanakan di nagari Batipuah Ateh. Ini terbukti dari berlarut-tanrtnya penentuan lokasi kantor wali nagari yang baru. Wali nagari Batipuah Ateh berasal dari kalangan adat, sedangkan wali nagari Lubuk Basung bukan berasal dari fungsionaris adat. Fakta ini relevan dengan teori bahwa pada sistem koto piliang, nuansa adatnya lebih menonjol. Hanya saja proses musyawarah mufakat - walaupun secara teoritis bersifat hierarkis (bottom-up) sulit dilaksanakan. Sedangkan di nagari Lubuk Basung, tampaknya proses musyawarah mufakatnya tidak sesulit di nagari Batipuah Ateh. Secara kelembagaan, institusi yang terdapat di nagari Lubuk Basung lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh nagari Batipuah Ateh sehingga dari sisi tugas pokok, fungsi dan unsur-unsur yang duduk di dalamnya tampaknya terjadi overlapping antara satu dengan yang lainnya.Dari hasil penelitian ini terdapat indikasi adanya perbedaan efektiftas penyelenggaraan pemerintahan nagari pada dua nagari yang memiliki sistem adat yang berbeda tersebut. Namun demikian, untuk membuktikan seberapa jauh perbedaan tingkat efektifitasnya akibat dari sistem adat yang dianut tersebut perlu dikaji 1agi secara lebih mendalam.xvi + 205 halaman + - Label + 6 bagan + 4 lampiran.Daffar Pustaka : 40 buku, 19 artikel, 6 Lain-lain (Tahun 1918 sd. 2003)"

"The regional government of DKI Jacarta has begun, ten years ago, the reform of government system, but until now, it could not be made yet a significant changing. It only created the democracy at minimum level where the elite groups dominates the structure, process and output.. Political government and bureaucracy reform did not create yet a better level of life to the people...."

"This research attempts to analyze the economic growth pattern and the economic structure changing in the province of West Sumatera and its regentcies before and after outonomous in addition,this research also counts the development diparity among those regencies...."