Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."

"Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang berpenduduk multi etnis dan setiap etnis mempunyai perbedaan baik dari segi budaya, agama, kebiasaan maupun bahasa. Etnis itu sendiri tidak hanya dari penduduk asli tetapi juga dari para pendatang seperti imigran Cina, India, dan Arab. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara serta burung garuda sebagai Lambang Negara yang didalarnnya terdapat semboyan Bhinneka'funggal Ika, secara teoritis seharusnya masalah rasial dan diskriminasi rasial tidak terjadi lagi di Indonesia. Apapun ras segolongan masyarakat semestinya dapat hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia masalah rasial terus terjadi dari tahun ke tahun yang salah satunya adalah masalah etnis 'Cina . Menurut antropolog A.L. Krober, ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang munculnya diskriminasi rasial seperti: 1. Faktor Ekonomi Persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam yang bersifat ekonomis terjadi dari masa ke masa dan setiap lapisan masyarakat. Kebutuhan ekonomis dan persaingan yang sengit dapat menciptakan jurang pemisah dan kebencian yang"

"This thesys is explaining about the history of films development in Indonesia with polisies that have been taken by the New Order Government in order to improve national films. Since year1966, New Order Government have made some policies to support the development of national film and to protect national films from the suppressions of import films which come to Indonesia. Not only their policy were capable to improve the development of national films but also they become the government to control films Indonesia to saty at the same path with the government."

"Orang Cina datang ke Indonesia sekitar abad ke-9, ketika utusan dari Cina menjalin kerja hubungan dengan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara. Pemukiman-pemukiman kecil mereka sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang, seperti di kota-kota pelabuhan perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Tuban, Gresik, Surabaya, dan Batavia. Pada tahun 1596 ketika Belanda datang ke Batavia sudah terdapat kampung yang didiami oleh orang-orang Cina di tepi sungai Ciliwung. Mereka adalah imigran-imigran generasi pertama yang datang secara berombongan, sebagian besar dari mereka adalah pekerja-pekerja bujangan yang kemudian berintegrasi dengan penduduk setempat, menikah dengan perempuan pribumi dan menetap. Kelompok inilah yang secara kultural makin jauh dari kultur asli negara leluhurnya dan bahasa yang mereka pergunakan pun merupakan bahasa campuran, atau lebih dikenal sebagai bahasa Melayu Cina. Maka terbentuklah suatu kelompok yang dalam banyak buku disebut "golongan peranakan"."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini bertujuan untuk menjelajahi konsep Misi Amerika dan Hak Asasi Manusia Amerika dikenal sangat memperhatikan dan memainkan peranan penting dalam masalah hak asasi manusia di forum internasional. Sebagai negara adidaya, mereka amat bangga akan konsep mereka tentang masalah hak asasi manusia Senyatanya, Amerika memang dibangun lantaran rakyat Amerika ingin menegakkan kehormatan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat mereka peroleh semasa di Eropa (Inggris). Penelitian ini berupaya mengamati konsep misi Amerika, hak asasi manusia dan sikap Amerika terhadap masalah-masalah hak asasi manusia Dalam kasus di sini, sikap Amerika terhadap Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1997).Penelitian ini berangkat dari sikap inkonsistensi Amerika. Di satu sisi, mereka sangat keras dan bangga menyuarakan pentingnya penegakan hak-hak asasi manusia Konsep misi merupakan suatu interpretasi Pluralisme tentang hak-hak individu, yang berasal dari Kitab Injil. Dengan menjalankan misi suci ini berarti mereka mencapai tingkat penyelamatan sesuai keyakinan rnereka, Konsep ini sendiri dapat dibaca sebagai suatu pengejahwantahan sikap religiositas masyarakat Amerika dalam membangun budayanya Namun di sisi lain, kenyataannya Amerika sering kali memperlihatkan sikap yang justru tidak memperdulikan hak asasi manusia, terutama terhadap negara atau pihak lain yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengannya.Olehnya itu penelitian ini berupaya memahami nilai-nilai paradoks dari budaya Amerika. Budaya paradoks ternyata merupakan cara hidup orang Amerika sebagai suatu konsekuensi logis hidup di Amerika (Tanah Baru). Budaya paradoks sendiri datang dan pertautan antara sistem nilai-nilai budaya lama dan baru di dalam atmosfer Amerika.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data kepustakaan dari dokumen-dokumen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-interpretatif, penelitian ini hendak menjawab tesis bahwa sesungguhnya Amerika senantiasa sangat konsisten dalam merealisasikan misi mereka. Konsep misi Amerika seperti yang disuarakan John Winthrop tentang `Kota Di Atas Bukit' yang diadaptasi langsung dari Kitab Injil, tak lain merupakan misi untuk membangun Amerika menjadi negara adidaya.

---

ABSTRACT

The Concepts of Mission. Human Rights and American's Attitude Towards New Order (1967-1997)The object of this theses is to explore the concept of American mission and human rights. America is known as very concerns and plays very-important role in human rights issues in international forum. As the only superpower nation, they are very proud of their concept of human rights. In fact, the nation are built because the American people wanted to maintain the dignity of human rights which they couldn't reach it when they were irr Europe (England). This research hies to observe the concept of American mission, human rights and the. American's attitude towards the problems of human rights. In this case, towards Indonesia, focusses on the New Order period (1967 - 1997).

This study derives from the tendencies of inconsistency of the American's attitude. At one side they are very loudly and proudly announce the important of human rights. The concept of mission is an interpretation of Puritanism on individual rights which is comes directly from the Bible. By doing this sacred mission, it means they reach the level of salvation in their belief The concept of mission itself could be understood as a manifestation of the religiocity of American people in forming their culture. But at the other side, America sometime clearly shows their attitude on ignoring and han-asing human rights, especially towards such country that there's no American's intererest on it.

Because of that reason this study is an effort to understand the paradox values of American culture. Paradox culture is a way of life of the American as a logic consequence din living in the land of America (New Land). Paradox culture comes from a combination of newer and old culture values system within American's atmosphere.

It is an investigation which is uses qualitative research methodology, based on an intensive literature review and the exploration of the documents. And by using qualitative approach and descriptive interpretative technique, this research was to answer the theses that actually the American are always very consistent in realizing their mission. The concept of American mission that was expressed by John Winthrop as `A City Upon AMR' clearly is a mission to makes America a superpower nation."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran relevan tentang orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru. Pertanyaan tesis adalah: "Bagaimana orientasi politik birokrat Pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru? Bagaimana pengaruh latar belakang atau karakteristik internal birokrat terhadap orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru? Serta bagaimana pengaruh konteks politik terhadap orientasi politik birokrat pemerintahan Kota Bandung pasca Orde Baru?Teori yang digunakan untuk menganalisis orientasi politik birokrat pemerintah di Kota Bandung pasca Orde Baru ini adalah teori tentang Budaya Politik yang intinya adalah orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Untuk Iebih mempertajam analisis teori tersebut digunakan latar belakang atau karakteristik internal birokrat yang meliputi suku bangsa, usia, pendidikan, masa kerja, jabatan dan pengalaman organisasi birokrat; serta konteks politik yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi Indonesia, budaya politik birokrasi pemerintahan di Indonesia, serta budaya politik sunda yang sedikit banyak mempengaruhi orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru.Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan dalam menganalisis data digunakan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis latar belakang atau karakteristik internal birokrat dan orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru yang diperoleh melalui kuisioner berupa perhitungan modus atau frekuensi jawaban info man dalam bentuk prosentase; kemudian hasil kuantitatif tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawaneara Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konteks politik; yang diperoleh dari data primer berdasarkan basil wawancara dan Bari data sekunder melalui berbagai literature. Informan dalam penelitian ini adalah birokrat pemerintah Kota Bandung yang memiliki eselon IV ke atas; pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung pimpinan, pengurus dan anggota LSM; serta akademisi dari UNPAD yang concern dengan penelitian ini.Kesimpulan yang diperoleh: Orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif berada dalam kategori sedang dengan klasifikasi budaya politik subyek Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang atau karakteristik internal birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru serta konteks politik yang melingkupinya yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi saat ini, budaya politik birokrasi pemerintah di Indonesia dan budaya politik Sunda.

---

This research aim to get relevant descriptions about political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru. There are three questions of tesis, are: "How political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru which comprises cognitive, affective and evaluative orientation?; How influence of background or internal characteristic bureaucrate toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru; and how influence of politics context toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru? ".

Theory of political Culture is taken from Gabriel Almond and Sidney Verba are used to analyze political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, that essence is political orientation comprises cognitive, affective and evaluative orientation. In order to clear this theory analysis are used the background or internal characteristic bureaucrate such as tribe, sex, education, long of work,, salary ranks and experience of organization at the bureaucrate; and politics context which describe conditions bureaucratic polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia, and Sundanese political culture.

This research use analitis descriptive, by using simple quantitative and qualitative approaches. The simple quantitative approach is used to analyze political orientations and background or internal characteristic bureaucrate in Bandung City, which are got from questionare with modus or frequency count on procentage. Then, the result of quantitative data are analyzed with qualitative data by using interview. Meanwhile qualitative approah to analyze politics context which are got from literatures. Infonnan in this research are government bureaucrate in Bandung City who have echelon IV and up; leader and members of DPRD Bandung City; Leader, official and member of NGO in Bandung City and academicians from UNPAD who concern with this reserach.

The conclusion: Political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, comprises cognitive, affective and evaluative orientation belong in middle category with political culture is subject clasifcation. This condition was influenced by background or internal characteristic bureaucrate of government in Bandung City; and so by politics contect post Orde Baru which comprises condition of bureaucracy polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia and Sundanese political culture."