Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menunjukkan wacana pembangunan revitalisasi yang dilandasi logika High-Modernism direproduksi, dilanggengkan, dan dilegitimasi sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Kota Tua Jakarta membentuk realitas sosial baru para pedagang di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini memadukan fieldwork dan patchwork ethnography dengan menggunakan konsep-konsep teoritik yaitu kepengaturan Negara (Governmentality) dari Foucault, penyederhanaan (Simplification) dan keterbacaan (Legibility) dari James Scott, serta produksi ruang secara sosial dari Setha Low. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memuluskan pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta, Negara menggunakan instrumen penyederhanaan dan keterbacaan dalam pembentukan realitas baru para pedagang melalui upaya formalisasi, seperti merelokasi, melakukan pendataan dan menempatkan di lokasi binaan, melakukan penertiban, serta mengadakan pembinaan kepada para pedagang yang tunduk dan patuh terhadap aturan sehingga menyebabkan pemisahan para pedagang yang tereksklusi dan terinklusi dalam skema rekayasa pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta.Artinya, Negara dapat dikatakan mampu memperbesar kapasitasnya melakukan intervensi atas nama kepentingannya secara tepat dan efektif terhadap para pedagang untuk mewujudkan hasrat kepengaturan Negara.

---

This thesis shows the revitalization construction discourse underpinned by the logic of High-Modernism reproduced, denounced, and legitimized as a form of preservation of the cultural heritage of the Old City of Jakarta shaping the new social reality of street vendors in the Old Town area of Jakarta. This research combines fieldwork and ethnography patchwork using theoretical concepts of Foucault's Governmentality, Simplification and Legibility of James Scott, as well as the production of space socially from Setha Low. The results show that in order to approve the revitalization of the Old City of Jakarta, the State uses the instruments of simplification and legibility in the formation of the new reality of street vendors through formalization efforts, such as relocation, deposition and placement at the site of construction, arrangement, and construction to street vendors who are submissive and obedient to the rules resulting in the separation of excluded and inclusive street vendors in the scheme of revitalising the Old Town of Jakarta.In other words, the State can be said to be able to increase its capacity to intervene in the name of its interests properly and effectively against the street vendors in order to realize the desire of the State to regulate."

"Berkembangnya suatu kawasan perkotaan, akan mempengaruhi harga tanah di sekitarnya, tak terkecuali tanah di Kawasan Sentra Primer Baru Timur maupun di lingkungan sekitarnya. Tanah merupakan salah satu aset yang strategis baik ditinjau dari aspek sosial maupun ekonomis.Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan adanya pengaruh aksesibilitas dan lingkungan terdekat (neighborhood) terhadap pembentukan harga tanah serta persebaran harga tanah di Kawasan Sentra Primer Baru Timur dan sekitarnya.Sumber data dalam penelitian ini bersifat data primer dan sekunder. Data tersebut mencakup data tentang harga tanah, data tentang aksesibilitas (jarak tempuh ke pasar, jarak ke pusat kawasan, lebar jalan, dan jarak tempuh ke jalur angkutan umum terdekat), data tentang lingkungan terdekat yang mencakup peruntukan tanah, ketinggian tanah, penggunaan tanah, dan bentuk tanah. Teknik analisis/pengolahan data menggunakan uji Goodness of Fit, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda dengan metode Stepwise, serta analisis spasial. Hasil statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap harga tanah adalah lebar jalan, jarak ke jalur angkutan umum, jenis penggunaan perdagangan/jasa dan perumahan teratur. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap NJOP adalah Lebar jalan, jenis penggunaan perdagangan/jasa, perumahan teratur permukiman padat dan ketinggian dari permukaan jalan. Dari analisis spasial ditemukan bahwa jarak menuju pusat perdagangan dan jarak menuju jalur angkutan umum memiliki kecenderungan bahwa harga tanah semakin tinggi. Sedangkan peruntukan dan bentuk tanah tidak memiliki pengaruh terhadap harga tanah dan NJOP.Dari variabel tersebut di atas yang mempengaruhi harga tanah, ternyata hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 58,7 persen, dan dari variabel yang mempengaruhi NJOP hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 43,5 persen, berarti masih ada unsur atau variabel lain yang seharusnya ikut dalam penentuan harga tanah dan NJOP, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut Bagi pihak pemerintah hendaknya dapat melakukan penataan kawasan dengan melakukan administrasi pertanahan yang optimal diantaranya dengan penatagunaan tanah yang baik.Bagi masyarakat disarankan agar dalam mengambil keputusan untuk mencari tanah sebagai investasi atau hunian, hendaklah mempertimbangkan faktor aksesibilitas, baik lebar jalan atau jarak lokasi tanah menuju jalur transportasi terdekat sehingga diharapkan akan menambah nilai tambah serta kemudahan dalam melakukan aktifitas.

---

Urban development will affect it?s environ land price, including at the East New Primer Central Area and surroundings. Land is one of strategic assets in view of social and economic aspects.The objective of this study is to verify effects of accessibility and neighborhood on the land price formation and the land price dissemination at the East New Primer Central Area and surroundings.Sources used in this study are primary and secondary data covering data on the land price, accessibility (range to market, range to area center, road width and range to nearest public transportation lane), data on the neighborhood covering land allotment, land elevation, land use and land form. Methods used to analyze/process those data are Goodness of Fit test, Classical Assumption Test, Linear Regression using Stepwise Method and spatial analyze. Statistical result obtained shows that variables influencing the land price are road width, range to public transportation lane, and types of trade/service use and planned housing. While variables influencing Tax Base for Land is road width, types of trade/service, planned housing, dense settlement and height from road surface. It is found from spatial analyze that range to trade center and range to public transportation lane result in land price rise. As for land allotment and form have no influence towards price of land and Tax Base for Land.From explanation above it turns out that those variables influencing land price are only have contribution of 58.7 %, whilst those variables influencing Tax Base for Land are only have contribution of 43.5% which imply an existence of another aspects or variables contributing in formation of price of land and Tax Base for Land so further study is required. It is to be hoped that government initiates an area arrangement by organizing an optimal land administration by means of, among others, good land use. Besides, accessibility aspects such as road width or range between land location and nearest transportation lane should be served as consideration in seeking land as investment or residence so that added value and convenience can be obtained."

"Dalam pengembangan wilayah diperlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal ini tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antar daerah yang semakin efisien dan efektif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang pada akhirnya akan membuka kesempatan bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Sebagai daerah sentra produksi pangan, Kabupaten Subang memerlukan strategi pembangunan yang tepat yang dapat mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan.Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tata ruang yang ada di Kabupaten Subang (meliputi kawasan pertanian lahan basah dan sistem kota-kota pusat pertumbuhan) supaya bisa mendapatkan suatu pola tata ruang bagi pengembangan Kawasan pertanian lahan basah yang menjadi sektor andalan pertanian di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mengambil data wilayah dan kota-kota kecamatan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan kebanyakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari studi pustaka dan instansi terkait di Kabupaten Subang.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan Agropolitan tersusun oleh Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan.Kota Pamanukan merupakan kota pusat pengembangan bagi kawasan produksi utama tanaman padi sawah di sebelah utara Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan. Binong, dan Compreng.Kota Subang merupakan kota pusat pertumbuhan bagi kawasan penyangga bagi kawasan produksi utama yang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo.Sedangkan Kota Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang menjadi kota pusat pengembangan untuk kawasan yang tidak sesuai dan memiliki potensi rendah bagi pengembangan pertanian padi sawah yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang.

---

In the development of region, it is needed strategy for realizing balance among regions in this matter the level of growth which will motivate trading more efficient and effective so that it motivates region specialization happened and at last it will open opportunity for every regions to grow up. As a central region of food plant productions, Subang Regency needs proper development strategy, which can develop food plants agriculture system.

The aim of this research is for analyzing spatial structure which is available in Subang Regency (covering wet land agriculture area and growth central cities system) in order to find spatial pattern for developing wet area agriculture becoming agriculture mainstay sector in Subang Regency, further it is called food plants agropolitan area.

Research method used is survey method which took region data and sub-district cities as research object. Data used is more secondary data. Secondary data was taken from library study and related agency in Subang Regency.

The result of analysis shows that the structure of agropolitan in Subang Regency consists of food plants agropolitan area and the cities of sub-district as growth centre.

Pamanukan city is a .main growth centre for paddy agriculture production activity regions, Covering Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan, Binong, dan Compreng Sub-district.

Subang city is a main growth centre for buffer regions of paddy agriculture production activity regions, covering Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo Sub-district.

Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang cities are main growth centers for regions which do not available and lower potential to develop paddy agriculture system, covering Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang sub-district."

"ABSTRAKMemasuki masa orde baru yang juga merupakan awal pelaksanaan Pelita I, pemerintah Indonesia berada dalam kendali militer (ABRI) dengan menjalankan peranan dan fungsi sosial politiknya di samping melaksanakan fungsi pertahanan keamanan, dua fungsi yang dimiliki ABRI ini lazim disebut dengan Dwi Fungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan dengan cara menempatkan personilnya untuk menduduki jabatan di lembaga - lembaga non pertahanan keamanan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tugas ini disebut dengan kekaryaan.
Sampai dengan Pelita V ini, ABRI masih tetap dominan dalam jabatan-jabatan strategi di pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang. Keberadaan ABRI sebagai pimpinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pelita V, mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan yang cukup memuaskan. Keberhasilan pembangunan tersebut meliputi pembangunan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Keberhasilan yang sudah dicapai ini, merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan ABRI melalui pelaksanaan kekaryaan mampu memimpin organisasi, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, mampu mewujudkan aparat yang bersih dan bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan komunikasi sosial yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Dalam penelitian ini masalah kekaryaan ABRI menjadi sorotan umum. Dan yang dimaksud dengan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam penelitian ini dibatasi dengan kepemimpinan Walikotamadya Semarang Soetrisno Soeharto, sedangkan keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan rakyat, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang meliputi : teori pembangunan politik, teori pembangunan nasional, teori pembangunan kesejahteraan sosial, dan didukung oleh petunjuk pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Kedua : melakukan analisis data dari hasil temuan di lapangan, baik data tertulis maupun data yang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga : adalah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kekaryaan ABRI berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
"

"Akibat krisis moneter dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maka jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Belu mencapai 90% atau 39.914 KK dari 52.672 KK, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu hanya mencapai -5,64%. Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan bagi pemerintah kabupaten Belu merupakan masalah yang mengedepan untuk ditangani. Di sisi lain, kabupaten Belu mempunyai potensi dalam bidang pertanian atau agrobisnis khususnya usaha penanaman kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah, namun nampaknya potensi ini belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lahirnya program PPK yang dirancang oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah-daerah miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha serta penyediaan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi melalui fasilitas pemerintahan kecamatan dianggap sebagai media belajar bagi masyarakat dan aparat ditingkat lokal. Untuk itu program seperti ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Belu untuk mengatasi kemiskinan penduduknya. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana program PPK yang mengandung unsur-unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan di kabupaten Belu dan bagaimana pula dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diketahui dengan maksud untuk memahami peran serta masyarakat (kelompok sasaran) dalam mensukseskan program yang berada dalam ruang lingkup kaordinasi kecamatan serta dimaksudkan pula sebagai evaluasi untuk mengefektifkan pelaksanaan program. Tipe penelitian yang dipakai adalah diskriptif evaluatif, hal ini dipakai karena akan memaparkan efektifitas kegiatan program PPK Pendekatan penelitian yang digunakan logical framework yang dilihat dari segi input (masukan), output (hasil) effect (pengaruh langsung) dan impact (dampak) atau kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan oieh kegiatan program diiapangan. Lokasi penelitian ini di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsentrasikan di kecamatan Lamaknen. Penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Nopember 2000. Orang-orang yang diwawancarai ditelusuri dengan menggunakan teknik snowboll dan yang dijadikan informan adalah penerima program, tokoh masyarakat (tokoh informal) dan aparat pemerintah lokal (tokoh formal). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka meialui lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, serta lewat brosur dan papan informasi. Namun penerimaan terhadap informasi program kurang dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran, karena brosur-brosur program yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia, sementara banyak diantara kelompok sasaran yang masih buta hurup dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Informasi program PPK akhirnya menjadi terbatas dikalangan tertentu atau hanya diterima oleh mereka yang mempunyai pendidikan. Dalam perencanaan pelaksanaan, kelompok sasaran menentukan rencana program fisik dan non fisik. Dari segi sarana fisik yang direncanakan oleh kelompok sasaran adalah berupa pipanisasi air den irigasi serta pembuatan jalan, sedangkan dalam merencanaan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah mengembangkan atau membudidayakan kacang tanah dan bawang merah. Pembangunan fisik ternyata lebih berhasil dari pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif gagal karena harga kacang tanah dan bawang merah sangat murah atau harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima program. Dengan murahnya harga komoditi kacang tanah yang modal awalnya dari dana PPK maka penerima program tidak mampu mengembalikan pinjaman dana perguliran secara tepat waktu, sehingga yang semula dana/modal dapat bergulir kepada masyarakat lainnya menjadi tidak berputar secara cepat atau mengalami kemacetan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program, pada akhirnya menjadi terfokus pada target pengembalian dana perguliran dari pada memfokuskan kepada kondisi keberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam program ekonomi produktif perlu dipertimbangkan pula keadaan penerimaan pasar dari produk yang dihasilkan oleh penerima program dan diperlukan pula kepastian harga dari pemerintah terhadap hasil produksi kelompok sasaran."