Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas."

"ABSTRAKTeori groupthink memberikan perspektif menarik untuk melihat bagaimana cara berpikir suatu kelompok terikat pada kohesivitas yang tinggi terhadap kelompoknya dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kebulatan suara sehingga mengesampingkan motivasi untuk berpikir untuk menghasilkan alternatif keputusan realistis. Pada perkembangannya, teori groupthink umumnya menjadi komoditas barat dengan studi pada kelompok politik di lingkup eksekutif pemerintahan yang bersifat homogen dan lebih tertutup, sehingga menarik untuk melihat fenomena groupthink dalam konteks komunikasi kelompok politik di lingkup legislatif dalam parlemen di negara transisi demokrasi seperti Indonesia yang anggotanya berlatar heterogen dari multiparpol dan lebih terbuka, namun sering menghasilkan keputusan yang kontroversial. Penelitian ini menyoroti adanya indikasi groupthink pada pengambilan keputusan tentang definisi Badan Publik pada RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil keputusan dianggap gagal dari perspektif masyarakat sipil karena menghasilkan pasal baru 14,15,16 sebagai hasil tawar menawar kepentingan (trade-off) antara eksekutif dan legislatif tentang masuknya BUMN, BUMD, Parpol dan LSM sebagai badan publik. Ditambah lagi dengan faktor pembahasan yang memakan waktu paling lama sementara tuntutan penyelesaian harus cepat, dan dampak dari implementasi pasal tersebut masih belum dapat dikatakan baik karena kasus sengketa badan publik masih tinggi, sanksi hukum tergolong rendah, serta belum tercapai angka persentase 100% badan publik yang memenuhi kewajiban memiliki Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup organisasinya. Sebagai penelitian kualitatif paradigma postpostivis yang menggunakan metode studi kasus instrumental dengan objek penelitian pada kelompok anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KIP Komisi I DPR RI masa bakti 2004-2009, hasil penelitian ini menujukkan bahwa groupthink dapat terjadi di lingkup legislatif DPR RI karena adanya pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif, tekanan waktu dan kelelahan yang kemudian memaksa kelompok legislatif menjadi kohesif dan menghasilkan keputusan yang tidak dapat dikatakan baik. Terlihat kondisi sebagai upaya meminimalisasi groupthink melalui peran pimpinan yang lebih akomodatif, adanya proses hearing, serta adanya peran devil?s advocate, namun ternyata pada akhirnya upaya tersebut tidak membawa hasil yang signifikan sehingga groupthink tetap terjadi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif teori groupthink Irving Janis (1972) yang tidak menyebutkan bahwa sebenarnya groupthink juga bisa terjadi pada kelompok yang awalnya heterogen, lebih terbuka, memiliki kekuatan relatif setara namum dikelilingi kepentingan-kepentingan lain diluar kelompok, yang menekan terhadap proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi.

---

ABSTRACTGroupthink theory gives us a very interesting perspective to see a thinking process of a highly cohessive small group in a bigger group and how they put the best effort to reach an agreement while ignoring motivation on creating other realistic alternative decision. Groupthink is very common on the west, with studies on political groups in government executives body with homogen type of members and relatively more introvert, so making this even more interesting to be researched in group communication context in the legislatives from a democratic transitional country such as Indonesia. This legislatives consists of heterogen background members came from multi different political party and more extrovert but in reality so often in meaking controversial decisions. This research focused on groupthink indicators in decision making of Public Body definition from constitution draft of Public Information Opennes. From the perspective of civil society the decission taken considered fail because verse number 14,15,16 are bargain result between executives and legislatives on matter of BUMN, BUMD, political party also NGO as public body. More further, this process took a very long time in process where the demand of finishing stage is so short, also the impact of these verses is not as expected seen on numbers of disputes of information petition is so high, the sanctions is so light and there are so many public body has not appointed Information and Documentation Manager Officer (PPID). As a qualitative with pospositivist paradigm this research used case study method instrument with members of Working Committee of constitution draft of Public Information Opennes Law in 1st Commision of House of Representatives of Republic of Indonesia periode 2004-2009 as the research object. The result of this research shows that groupthink could be happen inlegislatives because there are so many conflict of interest with the executives, time pressuress, and fatigue. This condition forces legislatives became so cohesive and starts making bad decisions. These facts shown in order to minimize groupthink through the leader?s role to be come more accommodative, hearing process, and also the role of devil?s advocate, but still in the end these groupthink prevention process didn?t bring any adequate results. Groupthink still took place. Theoritically, this research hoped to enrich perspectives of groupthink theory by Irving Janis (1972). This theory did not mentioned the fact that groupthink also can happen on a heterogen group, more open, posses the same power among the members but yet surrounded by other interests from outer group and push the working process through compromises."

"Jepang dan AS dikenal dunia sebagai dua negara industri maju dengan perekonomian yang sangat baik. Dan Waters mengatakan bahwa suatu perekonomian hanya bisa efisien jika perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya juga demikian, dan suatu perusahaan hanya bisa begitu kalau para personil dan metode bisnisnya juga efisien. Sehubungan dengan itu, dapat ditarik benang merah bahwa perekonomian kedua negara itu dapat berkembang pesat, selain karena sumber daya manusianya yang berkualitas, mereka menerapkan metode bisnis atau manajemen bisnis yang efisien. Meskipun begun, Jepang dan AS menerapkan gaya manajemen yang berbeda, salah satunya dalam hal proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dipahami karena Jepang dan Amerika adalah dua negara yang mempunyai latar be]akang sosial budaya dan masyarakat yang berbeda. Tema dalam skripsi ini adalah pengambilan keputusan dalam manajemen Jepang dan AS. Dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pengaruh masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dalam manajemen Jepang dan Amerika. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengambilan keputusan dalam kedua gaya manajemen tersebut, kemudian menganalisa untuk mengetahui pengaruh masyarakat kedua negara itu terhadap proses pengambilan keputusan, dengan memakai metode deskriptif analisis. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui penganrh masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dalam manajemen gaya Jepang dan Amerika. Ringiseido dalam manajemen gaya Jepang mempunyai ciri khas yaitn cara kerja proses pengambilan keputusan ini dilakukan secara berkelompok, dari menunjuk kepada pengambilan keputusan dengan konsensus. Hal ini terbenluk karena masyarakat Jepang adalah masyarakat berkelompok, dan masyarakat vertikal. Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang sangat sadar kelompok. Mereka mennberi perhatian utama pada harmonisasi atau wa dalam memihara keutuhan kelompok. Dan sebagai rnasyarakal vertikal yang memperhatikan jenjang hierarki, bangsa Jepang mengenal oyabun-kobuit, dan senpai-kohai kankei. Dalam hubungan ini terjadi hubungan resiprositi, yaitu atasan memberi bantuan kepada bawahannya, dan sebagai gantinya bawahan akan selalu siap untuk membantu atasannya. Hubungan seperti ini timbul karena mereka menyadari rasa saling ketergantungan di antara mereka sendiri. Sedangkan Amerika Serikat, top- down desicion making yang ada dalam, manajemen Amerika, mengutamakan kekuatan individu. Dalam perusahaan Amerika, peranan dan kemampuan individu menjadi perhatian utama untuk dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, persaingan individu di antara mereka sangat ketat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika seseorang berhasil rnenduduki posisi penting dalam perusahaan, berarti ia telah rnampu membuktikan bahwa kemampuan individunya lebih menonjol dibandingkan yang lain. Karena itu, hak untuk mernbual keputusan menjadi wilayah eksklusif bagi manajer. Dengan demikian, masyarakat suatu negara sangat menpengaruhi pembentukan gaya manajemennya. Begitu pula dengan Jepang dan Amerika, khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan Jepang dan dengan penekanan mereka pada kelompok, lebih mengutamakan proses pengambilan keputusan secara berkelornpok pula. Berbeda dengan Amerika yang menghargai individualiame, proses pengambilan keputusan pun ditekankan pada kemampuan individu."

"Berkembangnya sekolah sebagai sebuah bisnis yang banyak diminati membawa banyak dampak bagi pihak pengelola sekolah. Salah satunya adalah semakin ketatnya persaingan antar sekolah dalam memperebutkan murid. Untuk dapat unggul dalam persaingan, sekolah harus memiliki keunggulan yang membedakannya dengan pesaing. Namun, memiliki daya pembeda saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah sekolah unggul dalam persaingan. Daya pembeda tadi harus disampaikan pada publik melalui kegiatan komunikasi pemasaran.SMA Cakra Buana merupakan salah satu sekolah yang mengandaikan komunikasi pemasaran dalam bersaing dengan sekolah Iain. Namun tampak bahwa sekolah ini mengalami lingkaran masalah dimana jumlanbangku yang belum sepenuhnya lerisi menyebabkan pendapatan di bawah target dan juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran untuk kegiatan komunikasi pemasaran. Selama ini, komunikasi pemasaran terus dijalankan, namun jumlah murid tetap dibawah target. Untuk menyikapi hal ini, maka pihak sekolah harus memahami bahwa jika tidak dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan komunikasi pemasarannya, maka penurunan jumlah murid ini dapat terus terjadi dan tentunya sangat merugikan. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasarannya dapat disempumakan maka pertama-tama SMA Cakra Buana harus memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam memilih SMU, sehingga dapat diketahui komunikasi pemasaran yang tepat untuk dilakukan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan 2 orang pihak manajemen sekolah, 8 murid SMP Cakra Buana, 16 murid SMA Cakra Buana, dan 2 orang murid sekolah lain yang menjadi pesaing SMA Cakra Buana, Untuk pihak manajemen, penarikan sampel dilakukan secara nin-probability yaitu dengan convenience sampling, sedangkan untuk murid, penarikan sampel dilakukan secara probability yaitu clengan random sampling.Dari data tentang proses pengambilan keputusan pemilihan sekolah yang diperoleh, ditemukan bahwa sumber informasi yang paling barpengaruh adalah teman dalam bentuk komunikasi word-of mouth. Penyampaian informasi yang sifatnya informal ini lebih dipercaya dibandingkan dengan penyampaian secara formal dalam bentuk komunikasi pemasarn oleh pihak sekolah. Sedangkan dalam hal kriteria pemilihan, jark antara lokasi sekolah dengan tempat tinggal merupakan kriteria yang paling menentukan, dimana murid dapat mengorbankan kualitas sekolah demi jarak yang lebih dekat. Dengan begitu, maka kegiatan komunikasi pemasaran dapat difokuskan pada wilayah Depok dimana sekolah ini berada."

"Tesis ini membahas mengenai dampak penggunaan social media (Twitter) sebagai alat komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Soyjoy melalui kampanye online Soyjoy Healthylicious, terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan disain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa social media mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. Namun sebaiknya komunikasi pemasaran melalui social media tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan alat komunikasi pemasaran lainnya seperti iklan, promosi dan lainnya

---

This thesis focused on analyzing the impact of using social media as marketing communication tool to the consumer decision making process. The case study of this thesis is the online reality show campaign Soyjoy Healthylicious held by Soyjoy on microblog Twitter. The type of research of this thesis is quantitative research with descriptive research design. The result of this research shown that social media used in Soyjoy Healthylicious marketing campaign has affected the consumer decision making process. However, company shouldn?t use social media alone as marketing communication tools. Company should build an integrated marketing campaign that integrates social media and other marketing communication tools such as advertising, sales promotion, etc."

"Salah satu keinginan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin perempuan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, yang selama ini pimpinan atau manajer hampir selalu didominasi oleh laki-laki.Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar yang bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan, akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun kenyataanya perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (subordinat) dari berbagai bidang. Sementara seorang pimpinan dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana.Karena pengambilan keputusan merupakan persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan menjadi tolok ukur efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin apabila mampu dan mahir mengambil keputusan, dan keputusan itu dikatakan baik, apabila memiliki syarat rasional, logic, realistis, dan pragmatis. Keputusan yang realitis dan pragmatis merupakan ciri kaum feminin, (A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, halaman 57).Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi Kota Makassar, mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap ketahanan daerah.Untuk memperoleh informasi tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan kaitannya terhadap ketahanan daerah, dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap aparat birokrasi di sepuluh instansi Kota Makassar.Dari basil penelitian diketahui bahwa kurangnya perempuan menduduki jabatan di Kota Makassar karena masih kuatnya faktor budaya, kodrat dan ruang gerak yang masih terbatas, sedangkan perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya dalam organisasi. Bahkan dalam ketahanan daerah karena semakin banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan semakin kuat dan aman daerah tersebut. OIeh karena itu pemerintah Kota Makassar sudah saatnya membuka lebar memberikan kesempatan (affirmative action) yang luas terhadap perempuan, dan melibatkan pada setiap pengambilan keputusan, untuk berbagi peran bersama laki-laki dalam berbagai bidang.Sekaitan dengan ketahanan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar masih jarang meminta keterangan kepada masyarakat tentang pengawasan dan pengendalian daerahnya. Namun demikian dianggap sudah ada perhatian karena pemerintah daerah setempat sudah pernah melakukan permintaan keterangan kepada masyarakat walaupun itu jarang dilakukan.Tentang hal penyelidikan ketahanan dan keamanan sudah ada perhatian, namun perlu ditingkatkan, karena apabila hal ini lebih ditingkatkan tentunya mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan keamanan yang muaranya peningkatan ketahanan daerah.

---

One of the struggled wishes by women movement is the increasing women leaders, as well as the opportunity of them to participate in terms of taking place in the decision making process and making decision whereas rational, logical, realistic the Ieader and the manager's position are always dominated by men.

Indeed, women have opportunity for playing a role in many sectors, because the huge number of women, moreover if they have capability and good potency to participate in development, therefore they will become the main player in development. But in fact, women are still recognised as subordinate person for some fields. Meanwhile, a leader can be deemed good and success if he/she makes decision rationally and wisely, because making decision is a requirement based on skill/ capability as a leader and this is a starting point of the efectiveness for the leadership if his/her leadership would be rational, logical, realistic and pragmatic. The real and pragmatic decision is the character of feminism.

For those reasons, this research has the objective to get the information about the role of women in decision making process at bureaucarcy of the city of Makassar and to know how , some factors which may women have the chance to participate in development, as well as the influence of women's role for regional defence.

To obtain the information about the role of women in making a decision and also women participation in development related to regional defence, therefore this research is conducted with descriptive qualitatif analysis over bureaucracy methode of apparatus at ten instancies in the city of Makassar.

From the result of the research is knowed that the lack of number of women who are in higher level in the city of Makassar is caused by many factors i.e : strong culture, destiny and also opportunity from men tc women nevertheless their partcipation are needed in organisation actively, and the condition of region would be safer.

However, it is time for the government of the city of Makassar to give as much as possible opportunity (affirmative action) for women to involve in decision making process and to shift the role as will as men in development.

Related to regional defence, the government of the city of Makassar doesn't involve the community actively in controlling and supervision their area.

Nevertheless, the government has already involved the community to participate in development regarding to defence and secure, but not much enough. If there's increasing the number of the women in participation in terms of save and secure from the crime condition in this area, if will reduce the crime cases and increase the regional defence."