Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya desakan reformasi terhadap militer pasca jatuhnya Orde Baru, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian, persoalan pembangunan kekuatan TNI yang profesional di Indonesia sampai sewindu masa reformasi sekarang ini masih menyisakan dua permasalahan mendasar. Pertama, menyangkut perumusan dan penyusunan Iandasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dan hubungannya dengan lembaga Iain dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, menyangkut persoalan rendahnya anggaran pertahanan negara sehingga diperlukan peramalan (defence forecasting) dan pengelolaan yang tepat mengenai pengaturan alokasi sumber daya nasional yang ada ke sektor pertahanan.Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, merumuskan kebiakan sipil yang ideal mengenai pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga negara yang terkait dengan persoalan pertahanan, baik menciptakan efisiensi birokrasi dalam penurunan anggaran TNI maupun efektifitas dan efisiensi kerjasama antar lembaga negara dalam mengelola sumber daya pertahanan. Kedua, merumuskan perencanaan pembangunan Postur TNI yang ideal dalam menjaIankan fungsi pertahanan negara dimasa mendatang secara efektif dan efisien sesuai defence forecasting selain berdasarkan anggaran yang terbatas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara baku dan terbuka dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta Mantan Pangkostrad, Irjen TNI, dan Dansesko dengan pertimbangan bahwa perwira tinggi tersebut dapat mewakili (representatif) pihak militer.Berangkat dari persepsi ancaman berdasarkan perubahan Iingkungan internasional yang memandang globalisasi dengan karakter teknologi yang dibawanya sebagai ancaman utama terhadap kedauIatan negara kedepan, dan juga melakukan identifikasi terhadap kendaIa dan kelemahan nyata dalam pembangunan postur TNI dibandingkan dengan kekuatan militer Asia Pasifik, serta merumuskan kebijakan eksternal dan internal dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka penelitian ini menyimpuIkan bahwa;Dalam mewujudkan Postur TNI yang tangguh, kuat, berwibawa dan profesional sebagai upaya penyelenggaraan pertahanan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 1945, membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang Iengkap dan mendetail, baik pengaturan kerjasama antara TNI dan Polri, pelibatan rakyat, mobilisasi dan demobilisasi, mekanisme hubungan dengan Iembaga Iain, penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya pertahanan, serta pengembangan teknologi pertahanan.Strategi pertahanan dilakukan dengan pendekatan outside-inside we are dove menuju outside we are fox, inside we are dove berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi Postur TNI yang ideal yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis kekuatan jumlah, komposisi serta spesifikasi prajurit dan alutsista yang dibandingkan dengan militer Singapura, Asia Tenggara, maupun Asia Pasifik.Berdasarkan teknik forecasting dengan menggunakan metode Mickey Finn, Blindman?s Buff dan Tranquilizer, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan Postur TNI ideal yang telah dirumuskan dapat dilakukan melalui tiga tahap langkah yang dapat dimulai dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit TNI, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan Alutsista dengan catatan pemerintah sipil harus secara pro-aktif mendukung usaha pembangunan militer yang profesionaI dan berwibawa guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangsa dalam pergaulan di dunia intemasional, terutama demi peningkatan bargaining position di bidang ekonomi."

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Tiga aspek hubungan antara HAM dan pertahanan negara adalah salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia (human security). intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer dan keamanan lainnya, dan legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan."

"Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil dan sejahtera. Namun fakta yang didapatkan di lapangan, masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan dari kondisi Bhabinkamtibmas itu sendiri, baik dalam hal kapasitas maupun kualitas. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan, baik di level aksiologi, epistemologi, maupun ontologi, agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan gap tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sayangnya, pada level ontologi tidak ditemukan adanya sebuah teori yang menjadi acuan, arah pembangunan dan pengelolaan Bhabinkamtibmas, serta sekaligus dapat menjadi slogan dan kebanggaan (pride) Bhabinkamtibmas. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan teori dari postur ideal Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa teori Law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound dan konsep postur menurut tesaurus Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menciptakan teorisasi postur ideal Bhabinkamtibmas.

---

This research is motivated by the important role of Bhabinkamtibmas in creating a safe, peaceful, just and prosperous society. However, the facts obtained in the field, there is still a gap between expectations and the reality of the Bhabinkamtibmas condition itself, both in terms of capacity and quality. Therefore, efforts are needed to improve, both at the level of axiology, epistemology, and ontology, in order to reduce or even eliminate these gaps, so as to achieve the goals that have been set. Unfortunately, at the ontology level, there is no theory that serves as a reference, direction of development and management of Bhabinkamtibmas, and at the same time can become the slogan and pride of Bhabinkamtibmas. Based on these problems, this study aims to formulate a theory of the ideal posture of Bhabinkamtibmas. This study uses a qualitative approach, descriptive analytical research methods, and data collection techniques by interviewing, observing and documenting studies. The results of the study found that the theory of Law as a tool of social engineering from Roscoe Pound and the concept of posture according to the Indonesian thesaurus can be used to create the theorization of the ideal posture of Bhabinkamtibmas."

"The republic of Indonesia Constitution Year of 1945 has guaranteed democratically the relation between state and civil society. State is conducted by the politicians as a result of election and sovereignty...."

"Arsitektur adalah bidang ilmu yang terkesan tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Mengetahui pengaruh arsitektur pada pertahanan negara beserta pola spasial yang terbentuk pada pertahanan negara merupakan tujuan dari skripsi ini. Metode yang digunakan adalah melalui studi berbagai referensi untuk melihat pengaruh arsitektur pada pertahanan negara. Tipe Geopolitik menjadi variabel dalam melihat pola spasial pertahanan negara. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang, pertahanan negara tidak dapat terlepas dari pengaruh salah satu ranah di arsitektur, yaitu architectura militaris. Setiap tipe geopolitik memiliki ciri pola spasial tertentu yang terbentuk dari pertahanan negara.

---

At a glance, architecture may not have any correlation with state defence. To know how architecture affect state defence and to find the spatial pattern shaped by state defence are the objectives of this work. Study of various references is the method to know if there's any correlation between state defence and architecture, while, geopolitic type treated as a variable to find the spatial pattern of state defence. It was shown that from the past until now, state defence never detached itself from architectura militaris as one domain of architecture. Each Geopolitic type has its own spatial pattern as the result of its state defence."