Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini melihat bahwa kerusakan lingkungan di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng melibatkan kerja sama antara korporasi dengan negara. Hal ini merujuk pada interaksi antara pemerintah dengan korporasi dalam wujud kebijakan yang dapat menguntungkan bagi satu sama lain. Melalui metode systematic literature review dan content analysis, studi ini mengidentifikasi beberapa pola interaksi yang terjadi antara pemerintah dan korporasi, yaitu 1) inisiatif perusahaan dalam memanipulasi AMDAL, 2) Pengabaian terhadap hak atas informasi warga yang terdampak, 3) Intimidasi, 4) Penerbitan izin lingkungan yang bersifat mendesak. Pola-pola ini dilakukan masing untuk melancarkan ekspansi bisnis perusahaan semen yang bernilai fantastis. Di saat yang bersamaan, studi ini menemukan bahwa ekspansi besar-besaran tersebut juga berdampak luas bagi lingkungan. Berpayung pada perspektif green criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak terbatas pada apa yang dilarang oleh hukum formal. Lebih dari pada itu, kejahatan lingkungan juga dapat terjadi pada tindakan yang diizinkan oleh hukum formal.

---

This study examines that environmental damage in the Kendeng Mountains Karst Area involves cooperation between corporations and the state. State-corporate crime refers to the interaction between the government and corporations in the form of policies that can benefit each other. Through systematic literature review and content analysis methods, this study identifies several patterns of interaction that occur between the government and corporations, namely 1) corporate initiatives in manipulating AMDAL, 2) Ignoring the right to information of affected residents, 3) Intimidation, 4) Issuance of urgent environmental permits. These patterns were each carried out to launch the fantastic business expansion of cement companies. At the same time, this study found that the massive expansion also had a wide impact on the environment. Drawing on the perspective of green criminology, the analysis shows that environmental crimes are not limited to what is prohibited by formal law. Rather, environmental crimes can also occur in actions that are permitted by formal law."

"Pembuatan proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memunculkan sebuah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Rencana pembuatan Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan batu andesit untuk menunjang proyek Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga karena berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah konflik agraria yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Tulisan ini melihat bentuk-bentuk kekerasan ini sebagai sebuah State-Corporate Crime, dimana kejahatan terjadi akibat adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan PT PP yang menimbulkan kerugian sosial dan pelanggaran hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai artikel di internet. Tulisan ini kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam konflik agraria di Desa Wadas. Dengan level analisis kelembagaan, penulis melihat faktor-faktor kejahatan yang terjadi dalam katalisator tindakan: motivasi, kesempatan atau peluang, dan operasionalitas kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat (1) motivasi berupa tekanan ekonomi dan dan tujuan organisasi, (2) kesempatan atau peluang berupa ketersediaan sarana hukum dan ketersediaan cara-cara ilegal, dan (3) kurangnya operasionalitas kontrol berupa tekanan internasional, tekanan politik, dan sanksi hukum. Hal-hal tersebut dilihat oleh penulis sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

---

The construction of Bener Dam project in Bener District, Purworejo Regency, Central Java caused an agrarian conflict that occurred in Wadas Village. The plan to make Wadas Village into an andesite mining location to support the Bener Dam project was rejected by residents for various reasons. This becomes an agrarian conflict that produces direct violence and structural violence. This article views this violence as a state-corporate crime, where crime occurs as a result of interactions between the Indonesia government and PT PP that made illegal or socially injurious social action. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The data in this article uses secondary data taken from various articles on the internet. This article then analyzes this phenomenon using the Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime to look at factors that caused the crime in Wadas Village. At the institutional level of analysis, the author looks at the crime factors that occur in the catalyst for action: motivation, opportunity, and operationality of control. The results of this research found that there are (1) motivation such as economic pressure and organizational goals, (2) opportunities such as the availability of legal and illegal means, and (3) lack of operationality of control such as international pressure, political pressure, and legal sanctions. The author sees these things as factors that caused violence in the agrarian conflict in Wadas Village."

"Konflik agraria merupakan fenomena berkepanjangan yang biasa hadir ketika perampasan tanah atas lahan pertanian warga tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Tugas karya akhir ini membahas salah satu kasus perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oleh oknum lembaga negara pada lahan pertanian di Kecamatan Caringin. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap data-data yang bersumber dari artikel berita, laporan LSM, serta peraturan tentang konsesi lahan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori state-corporate crime oleh Michalowski & Kramer dan teori teknik netralisasi kejahatan korporasi oleh Schoultz & Flyghed. Temuan data menunjukkan bahwa kejahatan perampasan tanah dan penelantaran tanah yang dilakukan sangat bertentangan dengan syarat perizinan hak guna yang diatur dalam UUPA 1960, sehingga seharusnya status hak guna-nya dicabut dan tanah tersebut diredistribusikan kepada warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oknum lembaga negara di Kecamatan Caringin merupakan state-corporate crime. Para pelaku juga teridentifikasi mempraktikkan teknik netralisasi kejahatan korporasi jenis denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, dan denial of victim. Teknik netralisasi kejahatan korporasi berperan sebagai justifikasi yang membuat kejahatan dapat terus berlangsung. Teknik netralisasi yang dilakukan membuat perampasan dan penelantaran tanah yang dilakukan menjadi tidak diakui, sehingga BPN tak kunjung menetapkan lahan tersebut sebagai tanah telantar. Alhasil, tanah tak kunjung didapatkan kembali secara legal oleh warga, sehingga konflik agraria di Kecamatan Caringin masih belum menemui penyelesaian yang adil.

---

Agrarian conflict is a prolonged phenomenon that commonly arises when land grabbing over agricultural land fails to find a resolution. This final project discusses a case of land grabbing facilitated by certain parties within state institutions in an agricultural area in Caringin Subdistrict. The writing method employed is secondary data analysis based on information obtained from news articles, reports from non-governmental organizations (NGOs), and regulations regarding land concessions. The analysis in this paper utilizes the state-corporate crime theory proposed by Michalowski & Kramer and the neutralization techniques theory of corporate crime by Schoultz & Flyghed. The data findings indicate that the acts of land grabbing and neglect are highly contradictory to the licensing requirements stipulated in the 1960 Agrarian Law (UUPA), thus the land-use rights should be revoked, and the land should be redistributed to the community. The analysis results reveal that the land grabbing perpetrated by corporations with the facilitation of certain parties within state institutions in District Caringin constitutes a state-corporate crime. The perpetrators have also been identified to employ neutralization techniques of corporate crime, such as denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, and denial of victim. These neutralization techniques serve as justifications that enable the continuity of the crimes. The employed neutralization techniques invalidate the acts of land grabbing and neglect, leading to the failure of the National Land Agency (BPN) to classify the land as abandoned. Consequently, the land remains unrecognized and has not been legally returned to the community, resulting in an ongoing agrarian conflict without a fair resolution in District Caringin.

"

"From the point of view of both the significance of women's participation in society and also corporate business strategy and social responsibility, it is important to know the effects of famale employment on the corporate profits and the mechanism that links the proportion of female workers and corporate performance...."

"Kelompok teori kontrol telah menyumbangkan kontribusi baik secara teoritis dan empiris terhadap penelitian di bidang kriminologi. Baru-baru ini, Hirschi meninggalkan konstruksi-konstruksi kepribadian yang diasosiasikan dengan kontrol diri dan menciptakan sebuah konseptualisasi baru yang mendukung kembali konsep ikatan sosial. Secara spesifik, Hirschi menawarkan bahwa cara terbaik untuk memprediksikan kenakalan adalah dengan menghitung jumlah faktor-faktor penghalang pada tiap individu (yang berasal dari ikatan-ikatan sosial). Dengan menggunakan sampel anak berusia 15 hingga 17 tahun di Jakarta Timur, penelitian ini menguji hubungan antara konseptualisasi baru Hirschi tentang faktor-faktor penghalang terhadap skala pengukuran penyalahgunaan obat. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara faktor-faktor penghalang (keterikatan pada orang tua, pengawasan orang tua, keterikatan pada teman sebaya, keterikatan pada sekolah, komitmen, kepercayaan, dan keterlibatan pada kegiatankegiatan yang positif) dengan tingkat penyalahgunaan obat. Hasil uji korelasi spearman menunjukkan bahwa konseptualisasi baru Hirschi tentang faktor-faktor penghalang mendapatkan dukungan empiris. Seluruh variabel yang diujikan memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap penyalahgunaan obat di kalangan anak berusia 15 hingga 17 tahun.

---

Control theories have substantively contributed both theoretically and empirically to criminological research. Recently, Hirschi moved away from the personality constructs associated with self-control and created a new conceptualization that favors social bonds. Specifically, Hirschi suggests that counting the number of inhibitors (derived from social bonds) is the best way to predict delinquency. Using 15 to 17 year old children, this study examines the relationship between Hirschi’s new conceptualization of inhibitors on drugs misuse scale.

The hypothesis of this study is that there is a relationship between inhibitors (parental attachment, parental supervision, peer attachment, school attachment, commitment, belief, involvement) and drugs misuse Results of Spearman’s correlation test suggest that Hirschi’s new conceptualization of inhibitors are supported significantly and negatively on drugs misuse among high school students. All variables tested had a significant and negative relationship to drug abuse among children aged 15 to 17 years old."

"The paper examines the hypothesis that "The disciplining of management by investor governance of corporations promotes an active role for women in the corporation...."

"With growing fast technology and society strong driven are to give a contribution of environment pushed need for sustainability implementation....."