Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan merestrukturisasi asset yang dialihkan dan kewajiban dari bank-bank; mengkonsolidasikan dan menggabungkan (merger) atau menjual saham bank yang diambil alih; dan merekapitalisasi bank. Biaya penyehatan perbankan nasional tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 794,96 trilyun. Penilaian kinerja perbankan Indonesia dalam pengelolaan restrukturisasi oleh BPPN yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sebagian tolak ukur CAMELS (capital, asset quality, management, equity, liquidity dan sensitivity to market risks) dengan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tahun 2004 berada pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 35,71. Angka ini menunjukkan bahwa perbankan nasional dalam pengelolaan restrukturisai BPPN tahun 1999-2003 tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin."

"Dalam disertasi ini, akan ditemukan berbagai ukuran yang menjelaskan efisiensi perbankan yang diperoleh dengan mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, fungsi biaya mengukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Sedangkan fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris digunakan sebagai frontier, untuk mengetahui efisiensi suatu bank, melalui ukuran-ukuran tertentu yang diturunkan dari fungsi biaya tersebut.Skor efisiensi suatu bank pada suatu waktu tertentu diperoleh dengan menggunakan dua metode yaitu Distribution Free Approach dan Stochastic Frontier Approach. Kedua metode ini membandingkan error term dari bank yang paling efisien dalam sampel dengan error term dari suatu bank. Perbedaan asumsi distribusi error term menyebabkan perbedaan metode perhitungan keduanya. Dari hasil pengukuran efisiensi perbankan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok Bank Campuran merupakan kelompok bank yang paling efisien dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non Devisa, Bank Asing, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tutup dan Bank Merger. Paling efisiennya Bank Campuran disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bank campuran dan alokasi input nya lebih optimal dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.Proses merger menurunkan efisiensi tetapi meningkatkan stabilitas dari keefisienan bank merger. Kestabilan ini menunjukkan terbentuknya manajemen yang lebih kokoh dari bank basil merger. Adanya resiko yang harus ditanggung oleh bank hasil merger dan proses konsolidasi yang membutuhkan biaya tinggi, antara lain merupakan penyebab dari menurunnya tingkat efisiensi bank basil merger. Skala ekonomi bank setelah merger mengalami peningkatan.Secara rata-rata, perbankan di Indonesia sudah mencapai economies of scale dan economies of scope. Namun, perbankan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan teknis. Economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis baru dapat dirasakan oleh perbankan apabila bank sudah cult-up efisien. Dalam disertasi ini ditunjukkan bahwa apabila skor efisiensi DFA nya sudah mencapai 0,7, maka bank baru merasakan manfaat dari economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis untuk meningkatkan efisiensinya. Sementara rata-rata skor efisiensi DFA untuk periode 1994 - 2003 adalah 0,152. Hal ini berarti bahwa bank secara internal harus melakukan efisiensi terlebih dahulu, seperti meningkatkan produktivitas dan karyawan dan penggunakan teknologi, sebelum melakukan upaya-upaya external, seperti merger dan meluncurkan produk-produk baru, agar efisiensinya lebih meningkat lagi.Efisiensi perbankan juga akan meningkatkan kinerja makroekonomi Indonesia, terutama ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan dari total investasi dan total kredit pada bank komersial apabila terjadi perbaikan efisiensi dalam industri perbankan.Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi: pertama, Bank Indonesia harus mengupayakan agar manajemen dari bank tetap baik, sehingga bank dapat menggunakan dan mengalokasikan biaya-biaya operasionalnya secara optimal. Kedua, harus adanya upaya untuk mempercepat pulihnya efisiensi bank setelah merger, sehingga tingkat efisiensinya kembali ke level semula. Ketiga, Bank Indonesia harus mendorong perbankan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin.Permasalahan-permasalahan yang sudah mengemuka namun belum sempat diuji dalam penelitian ini, antara lain resiko perbankan, akses informasi bank terhadap nasabah dan pemanfaatan teknologi dalam perbankan dapat menjadi topik-topik yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang."

"Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu paket kebijakan restrukturisasi perbankan yang tempuh pemerintah guna bangkit dari krisis adalah menggulirkan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan bank melalui penyertaan modal pemerintah dengan menerbitkan obligasi rekap. Program ini tuntas dilaksanakan pada Oktober 2000 dengan mengikutsertakan 36 bank dan menelan biaya sekitar Rp.430,4 triliun.Sehubungan dengan luasnya implikasi kebijakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan penerbitan obligasi rekap dalam mempengaruhi kinerja bank, mengevaluasi kinerja industri perbankan dan bank rekap dengan pendekatan CAMEL serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja industri perbankan dan kinerja bank rekap pasca rekap sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut.Sample data yang digunakan meliputi 12 bank rekap dengan periode sample sejak Januari 2000 sampai dengan Juni 2004. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bank secara bulanan ke Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penilaian kinerja bank berdasarkan pendekatan CAMEL dengan cara menghitung rasio dan skor faktor CAMEL, analisis grafis berupa trend dan pengujian statistik dengan alat uji Independent Sample T Test (t-test) guna mengetahui perbedaan kinerja bank.Dari hasil penelitian kinerja bank periode Januari 2000 s/d Juni 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekapitalisasi perbankan cukup efektif dalam mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Hal ini tampak dari pesatnya peningkatan kinerja bank yang tercermin pada trend peningkatan rasio CAMEL dan nilai skor CAMEL. Dari hasil pengujian statistik terhadap rasio dan skor CAMEL diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja industri perbankan dan 12 bank rekap. Hal ini terlihat dari hasil uji skor CAMEL secara keseluruhan menerima hipotesis yang diajukan. Deegan demikian dapat diartikan bahwa 12 bank rekap sangat berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan karena peranan dan market share-nya yang cukup besar.Ditinjau dari pencapaian sasaran kebijakan rekap, target pencapaian CAR minimum 8% secara umum dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2001. Sedangkan dari sisi makro, kebijakan rekap telah berhasil menyelamatkan keberadaan sistem perbankan sehingga mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Namun, terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin pada rasio LDR yang masih rendah dan relatif besarnya porsi kepemilikan surat-surat berharga (termasuk obligasi rekap) dan SBI dalam komposisi aktiva produktif bank.Guna meningkatkan efektifitas penanganan obligasi rekap maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi operasional perbankan dengan penerapan risk management yang efektif, selain berupaya mendukung terciptanya pasar sekunder obligasi rekap yang likuid beserta perangkat pendukungnya. Dalam kondisi sulit, penulis cenderung menyarankan agar pemerintah terus menerbitkan surat utang sebagai pembayaran pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo sehingga dapat menghindari beban yang terlalu besar dalam tahun anggaran tertentu. Meskipun secara nominal bunga yang dibayar semakin besar tapi nilai riil/porsinya terhadap APBN akan semakin kecil seiring dengan makin pulihnya perekonomian.Sejalan dengan hasil penelitian maka pelaksanaan program divestasi bank rekap yang ditempuh pemerintah hendaknya dilakukan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Hal ini mengingat bahwa kinerja bank rekap baik dari sisi solvabilitas, rentabilitas maupun likuiditas sudah jauh lebih baik sehingga sebelum dilakukan divestasi, bank-bank tersebut harus lebih didorong untuk melakukan ekspansi kredit dan mengurangi ketergantungannya pada obligasi rekap dan SBI. Dengan demikian fungsi bank sebagai lembaga intermediator dapat ditingkatkan sekaligus memperoleh keuntungan sehingga nilai jualnya ke depan menjadi lebih tinggi."