Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates the impact of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on Indonesia's agricultural exports to Japan, focusing on how tariff reduction or eliminations under the agreement influence Indonesia’s agricultural exports. Utilizing a gravity model and Difference-in-Difference (DiD) method, the findings reveal that while tariff reductions are crucial for enhancing trade, the anticipated benefits of IJEPA on Indonesia’s overall agricultural exports may not be immediately evident. However, the agreement has shown a positive and significant impact on the export of raw agricultural products, suggesting that Indonesia could benefit from focusing on these goods. This highlights the need for addressing non-tariff measures, improving export infrastructure, and leveraging the comparative advantages offered by IJEPA to boost raw agricultural exports to Japan.

---

Penelitian ini menganalisis dampak Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang, dengan fokus pada bagaimana penghapusan atau penurunan tarif dalam perjanjian tersebut mempengaruhi ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan model gravity dan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengurangan tarif sangat penting untuk meningkatkan perdagangan, manfaat yang diharapkan dari IJEPA terhadap ekspor agrikultur Indonesia mungkin tidak segera terlihat. Namun, perjanjian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ekspor produk agrikultur mentah, yang mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dengan fokus pada produk-produk ini. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan hambatan non-tarif (non-tariff measures), meningkatkan infrastruktur ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan oleh IJEPA untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur mentah ke Jepang."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."