Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sangat tinggi. Sementara kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perbaikan pelayanan dasar melalui desentralisasi sejak tahun 1999 belum terlihat hasilnya. Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi daerah otonom. Penerapan kebijakan SPM bagi daerah otonom mulai diperkenalkan tahun 2000 dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, namun baru efektif sejak keluarnya SE Mendagri No.100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002. Namun, belum sempat daerah otonom menerapkan SPM sesuai amanat peraturan perundangundangan, UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dilanjutkan dengan terbitnya PP No. 65 tahun 2005 yang memperkuat posisi SPM untuk diterapkan di daerah otonom. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana pengaturan SPM di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah, dan efektivitas pengaturan tersebut di daerah otonom, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat efektivitas pengaturan SPM di daerah otonom. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum mampu diberikan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) secara optimal, meskipun Pemerintah terus mengembangkan pengaturan terkait penerapan SPM di daerah otonom. Kedua, pengaturan SPM bagi daerah otonom belum efektif karena peraturan perundang-undang yang mengatur SPM tidak menegaskan jenis pelayanan dasar yang wajib diatur dan rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan SPM tersebut tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM di daerah otonom. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki pengaturan SPM bagi daerah otonom adalah dengan merevisi Pasal dalam UU Pemerintahan Daerah yang berisi pengaturan tentang jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diatur melalui pengaturan SPM. Selain itu, merevisi pedoman penyusunan dan penerapan SPM agar lebih sederhana dan tidak berbelitbelit, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam rangka mencapai target akhir SPM yaitu mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat.

---

ABSTRACT

Demands on the fulfillment of basic service requirements, public health in particular as it grafted in the constitution and in many laws and regulations, are very high. Meanwhile, the government policies in order to encourage the amelioration of basic services through decentralization since 1999 has not seen the results. In order to do so, the Government has established the need for Minimum Service Standards (MSS) regulation for the self-government regions. Actually in 2000, the implementation of MSS policy for the autonomy regions have had introduced with the enactment of PP No. 25/2000, but it was going into effect since the issuance of SE Mendagri No.100/757/OTDA July 8, 2002. However, before the autonomy regions yet had time to implement the MSS as mandated by the legislation, Law number 22/1999 was altered to Law number 32/2004 regarding Local Governance. These changes are followed by the issuance of PP. 65/ 2005 to strengthen the position of MSS to be implemented in autonomy regions. This research begin with the main issue about how the MSS regulation in the government agencies and local government agencies, and the effectiveness of these regulations in autonomy regions, as well as the factors that encourage and impede the effectiveness of the MSS regulations in autonomy regions. The answer to the issues of this research was held in juridical-normative approach, by studying secondary data in a literature study manner using data collecting tool with data processing and analysis methods in qualitative approach and descriptive-analytical and prescriptive-analytical form.

This research has found several findings. First, despite still continue developing regulation regarding MSS implementation in autonomy region, the Government (both central and local) has not been able to give the the fulfillment of basic service requirements in an optimal fashion that required by the constitutional mandate. Secondly, MSS regulation for autonomy regions has not been effective yet due to laws and regulations governing the MSS does not emphasize the type of basic services that must be regulated and the formulation of norms and validity of regulation norms that are made as the legal basis of policies such MSS does not comply with the law principles and can be said invalid. Third, there are many factors that affecting the realization of MSS in the autonomy regions. For the matter of that, to comply ius constituendum, there is no other way to do to improve the MSS regulation for the autonomy regions other than to revise the articles in Law regarding Local Governance that contain the regulation regarding the types of basic services that become governance affair that must be regulated through the MSS regulation. And what is more, to revise guidance for the drafting and implementation of MSS to be more simple and not complicated, making it easier for the Government and Local Government to coordinate in order to achieve the MSS final target that is to actualize the public welfare through the fulfillment of basic service requirements as mandated by the constitution."

"Penelitian ini bermaksud mengungkapkan bagaimana gagasan kemanusiaan dan kerelijiusan dalam tiga cerpen Mohammad Diponegoro ditampilkan. Pandangan yang mendasari penu_lisan ini ialah karya susastra pada dasarnya mengungkapkan suatu pesan moral tertentu. Ia terlibat untuk memberikan tanggapan terhadap kehidupan secara evaluatif.Cerpen yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 0-dah, Penatap Matahari, dan cerpen Kadis. Pemilihan tiga cerpen itu atas dasar bahwa mereka dapat dianggap mewakili gagasan sentral yang ada dalam kumpulan cerpen, ya_itu Odah dan Cerita Lainnva. Selain itu, meskipun mereka dianggap cukup mewakili gagasan sentral yang ada dalam kum_pulan cerpen ini, ketiga cerpen tersebut masing-masing mem_punyai ke lebihan.Analisis karya susastra pada dasarnya berpusat pada karya susastra itu sendiri. Oleh sebab itu, pertama-tama pendekatan intrinsik digunakan dalam skripsi ini. Pende_katan ekstrinsik juga digunakan di sini untuk menjawab ma_salah-masalah dalam cerpen yang tidak bisa hanya dijawab melalui pendekatan instrinsik saja. Pada cerpen Odah, pendekatan ekstrinsik dilakukan dengan menggunakan sejarah lokal Indonesia (Sunda) sebagai acuan utama. Sedangkan pada cerpen Penatap Matahari dan Kadis, Al Qur'an se_bagai rujukan utama digunakan di sini. Penggunaan acuan atau bantuan disiplin tersebut dalam skripsi ini tentu sa_ja disesuaikan dengan kebutuhan analisis, atau disesuaikan dengan masalah-masalah yang timbul dalam ketiga cerpen itu.Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ketiga cerpen tersebut memang benar-benar menuangkan gagasan ke-manusiaan dan kerelijiusan. Gagasan itu ditampilkan penga_rang melalui tokoh utama yang hidup dan dibiarkan oleh pengarang berbicara sendiri tentang kemanusiaan dan kere_lijiusan kepada pembaca. Dari tokoh utama itulah pesan moral dapat dirunut. Jadi, dalam hal ini pengarang tidak berangkat dari gagasan atau tema itu sendiri, melainkan dari tokoh utama dalam cerita."

"Tesis ini membahas tenlang kebangkitan kembali partai politik Islam crareformasi kaitannya ciengan perjuangan Piagam Jakarta. Pada era reformasi ini ternyatapartai politik Islam yang lahir iernyata cukup banyak, 42 parlni politik. Dari jumlahtersebut, yang ikut Pemilu |999 lmnya I7 parlai politik. Bnnyaknya parlai-panai polilikIslam tersebut sudah barang teniu melahirkan fragmentasi. Fragementasi juga lerjadipenggunaan asas, di-mana ada partai Islam yang menggunakan asas Islam, asas Pancasila,dan asas Islam dan Pancasila.Ada empat faktor yang menyebabkan bangkitnya kembali partai politik Islamdalam era reformasi ini. Keempat faktor itu terdiri dari faktor teologis, falctor sosiologis,faktor historis, dan faktor momentum reformasi yang melahirkan kcbebasan untukI`l`lCl`!dil'ik2lD partai polilil-:_Secara ideologis, partai-partai politik Islam yang ada pada era reformasi initerbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisionalis, modemis, dan fundamentalis.Kelornpok tradisonalis, antara lain, terdiri dari Partai Kcbangkitan Umat (PKU) danPartai po|itik Panal NaEElatu|'Umat (PNU). K?lompok modernis, antara lain, tcrcliri dari Partai BulanBintang (PBB), Panai Pcrsaluaan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam (PUI), danPartai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan kelompok fundamentalis adalah PadaiKeudi1an(1»1<). ` ~Partai-partai poliiik Islam tcrscbut, tcmyata dalam Sidang Tahunan MPR 2000,yang mcmbahas Amandemen Kcdua UUD l945, berusaha mcmpcrjuangkan kembaliPiagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29. Namun, teruyata, yangmemperjuangkan kembali Piagam Jakarta di MPR hanya dua partai politik Islam saja,yaitu PPP dan PBB. Sedangkan partai politik Islam iainnya yang ada di MPR tidakmendulumg.Sclain itu, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah scrta lokoh-tokohIslam juga tidak mcmbcrikan dukungan terhadap perjuangan PPP dan PBB lersebul.Bahkan mcrcka mcnemangnya. Dengan demikian, tantangan perjuangan PPP dan PBBbukan hanya dari kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler, tetapi juga dari kalanganIslam scndiri.Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB untuk memperjuangkan kembaliPiagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, mcskipun tidak mendapat dukungan yang kuat,menunjukkan bahwa persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia belum selesai.Dengan demikian perlu kiranya dicari solusi yang tcpat sehingga persoalan itu tidakselalu muncul setiap ada momentum perubahan tcrhadap konstitusi."