Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernyataan para pengamat politik dan elite negeri, yang mengkhawatirkan keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada Pra, sampai pasca Pemilihan Umum tahun 2004. Kekhawatiran ini dilandasi oleh pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana suhu politik meninggi dan banyak terjadi pelanggaran hak - hak politik rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran, baik yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun oleh politik, atau bahkan masyarakat yang berakibat kepada benturan - benturan fisik yang mengerikan. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang hukum dan HAM, menjalankan perannya pada Pemilu 2004.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pada Pemilu tahun 2004 rakyat telah mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - kuantitatf, untuk menggali secara mendalam tentang Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Rakyat Analisa dilakukan dalam kerangka teori kebijakan publik, teori politik, serta dokumen tentang HAM. Data primer yang diperoleh pada penelitian pendahuluan yang digali dengan wawancara, dianalisis, kemudian faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tergali,dianalisa dengan SWOT dan AHP. Responden dipilih secara purposive, terdiri dan pejabat di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga terlibat dalam Pemilu 2004, dan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang dinilai kompeten dibidang implementasi hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada Pemilu 2004, Departemen Kehakiman dan HAM R1 telah menjalankan perannya dengan baik sebatas pada pendaftaran partai politik sebagaimana diperintahkan oleh UU RI Nomor 31 tahun 2002, tetapi kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat karena kurangnya good will dan political will dari pemerintah dan DPR -RI untuk memberikan pecan yang cukup besar kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI.Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemilu tahun 2004 dan kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat. Dari hasil analisa diperoleh altematif strategi serta usulan langkah tindak sebagai masukan kepada pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM RI , dalam rangka penyempumaan kebijakan dan peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat dimasa yang akan datang.

---

Background of this thesis are take from political observers and the elites statement in Indonesia, that the election on year 2004 will damage or deteriorate the Unity of Republic of Indonesia. The Statement is based on the experience on the previous elections, when the political tension was high, and violation against the people political rights by political party, or by the election organizer, or by the the civil society, there 'II be happen terrible conflict.

The research purposes are to examine carefully about how the people get the protection and fulfillment of their political right son the election, year 2004, and how the Department of Justice and Human Rights doing its jobs and its function on that event. This is a descriptive research with qualitative and quantitative approach by using the Public Policy Theory, Political Participation Theory, Human Rights Literature. Primary data takes by using depth interview method and takes from bibliography, and then analyze with SWOT analysis and continued with the Analysis Hierarchy Process. The Respondents are the ' expert° who know better both about election in Indonesia and Human Rights. They are the chairmen from the Department of Justice and Human Rights, Political Party, the Election Committee and KOMNAS HAM.

This research find that Department of Justice and Human Rights doing its roles as well as UU RI NO. 31 12002 says, that is registry the political party who fullfil the requirements to be a legal politic organization for the contestant on election, but people do not have a protection and fulfillment on their political rights."

"One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of thecitizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutionalreform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separatecourt from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteedin the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court?srole in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on fivecategories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech andexpression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This researchwas conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach byresearching the socio-political impacts of the Constitutional Court?s decisions. Although there arestill inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has takena step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existedprior to the reform.Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaradi Indonesia adalah pengujian konstitusional. Mekanisme ini dibentuk pasca reformasi konstitusidengan mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 2003 sebagai peradilan yang independen danterpisah dari Mahkamah Agung. Artikel ini menganalisa perkembangan hak asasi manusiayang dijamin di dalam UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga memberikan analisa kritis terhadapperan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia melaluiputusan-putusan pentingnya (landmark decisions) pada lima kategori, yaitu: (1) kebebasanuntuk bekumpul dan berserikat; (2) kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi; (3)kebebasan beragama; (4) hak untuk hidup; dan (5) proses peradilan yang adil. Penelitian inidilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatannon-doktrinal dengan meneliti dampak sosio-politik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.Meskipun masih terdapat inkonsistensi di dalam putusannya, penelitian ini menyimpulkanbahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi satu langkah ke depan yang lebih baikterhadap perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelum erareformasi."

"Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak tersebut berbeda dengan hak asasi manusia maupun hak hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, terdapat larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Meskipun putusan tersebut dapat diargumentasikan berpengaruh positif dalam mengembalikan lembaga Dewan Perwakilan Daerah kepada maksud asli pembentukannya serta mencegah representasi ganda dengan Dewan Perwakilan Rakyat, namun putusan tersebut tidak mempertimbangkan berbagai hal secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan perspektif lain dalam mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018, yaitu dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional yang sama sekali tidak dibahas dalam pertimbangan hukum putusan. Penelitian ini mengkaji tinjauan umum mengenai hak konstitusional, sejarah lembaga Dewan Perwakilan Daerah, serta perbandingan hak konstitusional pengisian jabatan anggota kamar kedua di negara-negara lain. Pada akhirnya terdapat kesimpulan bahwa larangan bagi pengurus partai politik dalam pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah terindikasi bertentangan dengan hak konstitusional yakni hak untuk dipilih dan memilih serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, pembatasan terhadap hak konstitusional yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 juga tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak konstitusional.

---

Constitutional rights are the rights regulated in the Indonesian 1945 Constitution, both expressly and implicitly. These rights are different from human rights nor legal rights. After the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018, there is a ban for political party administrators to become candidates for Regional Representatives Council members. Although it can be argued that the decision has a positive effect in returning the Regional Representatives Council institution to its formation original intent and preventing double representation with the People's Representatives Council, the decision does not consider various matters comprehensively. This study offers another perspective in reviewing the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018, namely by using a constitutional rights approach that is not discussed at all in the legal considerations of the decision. This study examines an overview of constitutional rights, the history of the Regional Representatives Council, and a comparison of constitutional rights to fill the position of second chamber member in other countries. In the end, there is a conclusion that the prohibition for political party administrators to fill the positions of Regional Representatives Council members is indicated to violate constitutional rights, namely the right to be elected and to elect and the right to obtain equal opportunities in government. In addition, the restrictions on constitutional rights referred to by the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 are also not in accordance with the provisions regarding restrictions on constitutional rights."