Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada KemeterianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampaidengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACTThis research was conducted by analyzing audit result on CoordinatingMinistry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find thekinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran dan fungsi audit internal pada biro pengawasan internal Lembaga ABC. Saran perbaikan atas analisis efektivitas peran dan fungsi audit internal diusulkan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi langsung pada objek penelitian dan juga studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan fungsi audit internal memiliki efektivitas yang cukup dan tingkat kualitas kepatuhan terhadap standar internasional audit internal adalah substantially complies. Fungsi audit internal perlu menyusun piagam audit internal, mengembangkan kompetensi auditornya, dan melakukan evaluasi berkala. Selain itu dibutuhkan divisi manajemen risiko untuk mengetahui tingkat risiko satuan kerja dan lembaga secara keseluruhan. Hasil penilaian risiko oleh divisi manajemen risiko digunakan sebagai dasar perencanaan audit. Dengan mengetahui area audit yang memiliki risiko yang tinggi, fungsi audit internal lembaga dapat melakukan kegiatan audit pada objek audit yang tepat.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal audit function in ABC institution. Some suggestions for improvements of the internal audit function effectiveness are proposed on this research. The method uses in this study is a qualitative method by collecting primary and secondary data through interviews and direct observation on the reasearch object, as well as literature studies. Based on the overall results of the analysis, the internal audit function of ABC institution is effective enough and its compliance level of international standard for professional practice is substantially complies. This function need to develop an internal audit charter, increase auditor competence, and conduct periodic evaluations. In addition, the risk management division is needed to conduct risk assessment in order to determine the risk maturity level of the business unit and the institution as a whole. The result of the risk assessment is used as a basis for audit planning. By knowing the audit area that has a high risk, Internal Audit function can conduct an audit activity on the right object."

"ABSTRAKSalah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui efisiensi pengawasan keuangan negara, dianalisa kepastian hukum dan kedudukan dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia dilihat dengan prinsip efisien good governance, dan implikasinya dari segi penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian. Kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum terjamin secara baik, karena adanya berbagai lembaga pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa pelaksanaan atau penyelenggaraan keuangan negara, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang hampir sama pada ruang lingkup wilayah kerja yang juga saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia masih belum efisien bila dilihat dengan prinsip efisien good governance, karena belum dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akibatnya penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian di Indonesia masih belum memadai, karena tindak lanjut hasil pemeriksaan seringkali terkendala pada kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern sebagai institusi atau lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kemudian mempengaruhi mutu hasil pengawasan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup kerja dari masingmasing lembaga pengawasan keuangan negara, dengan melakukan mekanisme pengawasan berjenjang dan terpadu, dimana lapisan pengawasan yang lebih dalam hendaknya diberi peranan yang lebih besar ketimbang lapisan pengawasan di luarnya. Sehingga untuk mengefisienkan sistem pengawasan keuangan negara, sudah saatnya mekanisme pengawasan diperbaiki dengan memperhatikan indikator efisiensi administrasi dan organisasi, dan ditujukan sepenuhnya hanya sebagai tugas pokok organisasi negara yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

---

ABSTRACT

One of the effort to support target of state by applying efficiency principle of good governance in state auditing. To realize efficiency in state auditing, inspection and management of state's finance responsibility have to earn and reach benefit and target of its execution, and also maximizing the solving of loss by exploiting available resource. To know efficiency of state auditing, analysed by rule of law of internal control and eksternal control, efficiency of state auditing system by efficiency principle of good governance, and its implication to applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory. Rule of law of internal control and eksternal control not guaranted well yet. State auditing system in Indonesia not efficient, because not yet earned to reach benefit and target of its execution, in maximizing the solving of loss of state by exploiting available resource. As a result applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory not adequate yet, because the follow-up result of inspection is burdened by rule of law of internal control and eksternal control. Then it?s need a clearer arrangement of function, duty, and scope work from each institute of state auditing, by doing mechanism where internal control shall give larger of role compared to eksternal control. So to efficient of state auditing system, must improve auditing mechanism with administration efficiency indicator and organization."

"ABSTRAKSatuan Pengawasan Interen (SPI) sebagai salah satu unsur sistem pengendalian manajemen menghasilkan keluaran berupa temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Apabila produktivitasnya tinggi, maka akan mempunyai dampak terhadap perbaikan sistem pengendalian manajemen perusahaan.Tingkat produktivitas tersebut ditentukan oleh efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan masukan, dimana efektivitas pencapaian basil pemeriksaan berfokus pada sasaran atau tujuan pemeriksaan serta tingkat penggunaan hasil pemeriksaan oleh manajemen penasahaan. Sedangkan efisiensi penggunaan masukan ditentukan oleh tingkat penggunaan hari pemeriksaan dan biaya pemeriksaan serta komponen lainnya.Hasil pengukuran produktivitas tahun 1994/95 sd.1997/98 dengan menggunakan matriks tujuan menunjukkan adanya perubahan produktivitas sebesar 216,83% pada tahun 1996197, dan sebesar 50,24% pada tahun 1997198. Dari hasil analisa permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan diagram sebab akibat dan tehnik bertanya mengapa beberapa kali, dapat dikemukakan rencana perbaikan produktivitas sebagai berikut: mengkaji ulang jumlah objek pemeriksaan dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab SPI Pusat sehingga realisasi pemeriksaan akan meningkat; implementasi prinsip-prinsip pemeriksaan dituangkan dalam rencana induk pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat terlaksana dengan baik; melakukan penilaian basil kerja pegawai secara konsisten berdasarkan kriteria yang baru ditetapkan yaitu RPSK (Rangkuman Penilaian Sasaran Kerja) sehingga pembinaan atau kaderisasi di lingkungan SPI terlaksana dengan balk; pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direksi secara berkala sehingga mendorong pimpinan objek yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut tepat waktu terhadap temuan basil pemeriksaan.

---

ABSTRACT

Internal Audit is the one of internal control system's element to provide things like fact finding and given to manager or president director in audit report type. If the productivity is high, it has an impact on internal control system.

Productivity's level is indicated by result of achievement effectiveness and the use of input efficiency, where the investigation result of achievement effectiveness is making focus on investigation purpose and employing level of result investigation by manager; while the use of input efficiency is determined by the use of mandays; audit 's cost; and other components.

Result of productivity's measuring by the objectives matrix showed that along period 1994/95 to 1997/98 has change of productivity as big as 21683% in 1996/97 and 50.24% in 1997/98. From set of problem analysis result was done by fishbone diagram and submit some questions repeatedly (five whys), it can suggested that improvement productivity planning are: review audit object and division auditor job arrangement, so audit activity will be mounting; implementation audit principles poured into audit planning, so the investigation can does correctly; to do fact evaluation consistently based on the new criteria that is ' RPSK' (Summary of Objectives Job's Evaluation), so regeneration in Internal Audit area does correctly; monitoring pull up internal audit's report to president director continuosly, so it motivated executive manager pulling up on time for fact finding."

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemeriksaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan menganalisis persepsi pakar perpajakan mengenai dimensi pemeriksaan pajak pada pos peredaran usaha; harga pokok penjualan; penghasilan dari luar usaha; kompensasi kerugian; dan penyusutan aktiva. Serta untuk mengetahui dimensi perilaku yang paling dominan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak, di antara perilaku (1) sengaja tidak patuh; (2) tidak memahami sistem self assessmen ; (3) kecewa terhadap pelayanan yang tidak memuaskan; (4) oba coba untuk tidak patuh; (5) serta kolusi dengan pemeriksa fiskus.Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KARIKPA Bandung Satu, sejak bulan Agustus 1996 hingga Nopember 1996, melalui metode deskriptif analitis, serta statistik uji RANK WILCOXON dengan sampel sebanyak 84 responden meliputi : 45 pakar perpajakan, 13 pemeriksa pajak, dan 26 wajib pajak.Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner, terdiri dari: 10 pertanyaan untuk pakar meliputi 5 butir pertanyaan untuk dimensi kepentingan relatif variabel pemeriksaan pajak, dan 5 butir pertanyaan untuk dimensi perilaku dominan variabel ketidakpatuhan wajib pajak; 38 pertanyaan untuk pemeriksa pajak; serta 25 pertanyaan untuk wajib pajak.Hasil penelitian adalah : Pertama, bahwa pemeriksaan pajak hanya berdampak positif terhadap perilaku wajib pajak dalam bentuk : patuh dalam ketepatan waktu melaporkan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, serta tepat waktu dalam membayar setoran masa. Tetapi dalam penghitungan sendiri jumlah pajak terutang, wajib pajak masih berperilaku tidak patuh. Kedua, bahwa pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment selain dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga memberi dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Ketiga, bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh berbagai sebab, seperti tidak memahami ketentuan pelaksanaan sistem self assessment, kecewa terhadap pelayanan, ketidak adilan dalam pembayaran pajak, dan sebagainya.Melalui penelitian ini, hasilnya diharapkan memiliki nilaiguna bagi pemantapan kinerja pemeriksaan pajak yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, upaya-upaya peningkatan palayanan perpajakan secara lebih efektif, serta pembinaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Penelitian ini bertujuan untuk mengevalusi metode audit PKKN oleh BPKP. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BPKP. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada auditor BPKP yang pernah melaksanakan audit PKKN dan menjadi ahli di pengadilan. Data sekunder yang digunakan berupa salinan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi yang telah inkcraht yang diunduh dari laman resmi Mahkamah Agung. Pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP dievaluasi dengan fraud theory approach, konsep REAL Tree dan peraturan perundang-undangan. Pemberian keterangan ahli di pengadilan akan dievaluasi dengan daubert test. Hasil penelitian ini yaitu audit PKKN oleh BPKP tidak sesuai dengan fraud theory approach karena tidak membuat dan menguji hipotesis. Terdapat metode PKKN yang berbeda dengan konsep REAL Tree karena auditor BPKP menerapkan kriteria kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) dan tidak memperhitungkan bunga efektif sebagai konsep time value of money. Pemberian keterangan ahli oleh auditor BPKP tidak sesuai dengan daubert test karena BPKP tidak mewajibkan monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan serta tidak melaksanakan peer review atas metode PKKN. Implikasi penelitian ini yaitu BPKP memitigasi risiko judgement biases dengan menerapkan frameworks atas professional judgement auditor, menyusun standar umum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam audit PKKN, melaksanakan program monitoring dan evaluasi atas putusan pengadilan secara periodik, dan melaksanakan peer review metode Abstrak Berbahasa Inggris: This research aimed to evaluate the PKKN audit method by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). This research utilizes the qualitative method and uses BPKP as a case study. Primary data in this research is collected from BPKP's auditor who had performed a PKKN audit and was presented as an expert witness in court. Furthermore, verdict copies from Supreme Court (MA) for inkracht corruption infringement cases were used as secondary data. PKKN audit execution by BPKP is evaluated using the fraud theory approach, the REAL tree concept, and statutory regulations. Additionally, expert witness testimony in court is evaluated using the daubert test. This research found that PKKN audits by BPKP don't conform to the fraud theory approach due to the lack of hypothesis creation and evaluation. Some PKKN's methods differ from the REAL tree concept because the BPKP’s auditor uses certain and actual losses as criteria and doesn't calculate effective interest from the time value of money concept. Expert witness testimony in court by BPKP’s auditor also didn't conform to the daubert test because BPKP didn't mandate monitoring and evaluation for court verdict, nor well as didn't perform any peer review for the PKKN method. The implication of this research is that BPKP mitigates the risk of judgment bias by implementing frameworks for auditors' professional judgment, developing general standards that regulate the basic principles in PKKN audits, implementing periodic monitoring and evaluation programs for court decisions, and carrying out peer reviews of PKKN methods externally."