Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas upaya Sultan Hamengku Buwono VII di Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan masalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah konspirasi politik para selir dan para putranya yang dibantu dengan bangsawan lain dalam perebutan posisi putra mahkota. Sementara itu faktor eksternal berupa desakan pemerintah kolonial yang terus membatasi kekuasaannya melalui kontrak-kontrak politik yang harus disepakati.Penelitian ini menggunakan metodologi strukturis, dengan Sultan Hamengku Buwono VII sebagai agen, mampu berperan maksimal dalam struktur yang sudah mapan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Sultan HB VII adalah sosok yang kuat dan cerdik dalam menyelesaikan semua persoalan yang merintangi. Dalam menghadapi tekanan Belanda, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan taktik mengulur waktu dan menunda kesempatan untuk membuat kesepakatan baru. Dalam menyelesaikan intrik politik internal kraton, dia mampu menyelesaikannya tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.

---

This thesis describes the efforts Sultan Hamengku Buwono ( HB) VII in the Sultanate of Yogyakarta in dealing with internal problems and external pressures. The internal factor is the political conspiracy of the mistress and the son who assisted with other nobles in the struggle for the crown prince's position. Meanwhile, external factors such as the insistence that the colonial government continued to restrict his power through political contracts that must be agreed.This research methodology strukturis, with Sultan Hamengku Buwono VII as an agent, able to contribute the maximum in the structure already established. The results of this study concluded, that the Sultan HB VII is a figure of powerful and clever in solving all the problems that hinder. In the face of Dutch pressure, he did not use violence, but to use delaying tactics to gain time and opportunity to make new deals. In completing the internal political intrigue palace, he was able to finish it without any party who feels defeated."

"Kereta kuda merupakan produk budaya yang telah digunakan sejak masa peradaban kuno. Bangsa Mesir, Yunani dan Roma telah menggunakannya sebagai alat perang. Pada abad pertengahan kereta kuda kemudian mengalami perubahan fungsi menjadi alat transportasi, kemudian negara Eropa membentuk kebudayaan baru yang menggunakan kereta kuda sebagai penanda status kebangsawanannya. Kereta kuda kemudian tidak lagi menjadi alat transportasi biasa melainkan menjadi artefak tersier bagi kalangan bangsawan di Eropa. Kaum bangsawan tidak sembarangan dalam menentukan kereta kudanya karena kereta kuda juga menunjukkan selera mereka sebagai bangsawan yang ingin dibedakan dengan bangsawan lainnya. Bordieau mengungkapkan bahwa dalam pilihan akan suatu produk budaya seorang bangsawan atau upper class mempunyai kecenderungan untuk membedakan dirinya dengan bangsawan lainnya. Dalam kacamata arkeologi teori ini juga berlaku dalam melihat kereta kuda sebagai produk budaya. Kesultanan Yogyakarta merupakan kesultanan dengan koleksi kereta kuda terbanyak, kereta-kereta tersebut kemudian dapat menwakili selera atau judgment of taste yang dimiliki oleh para sultan. 

---

Horse Carriage is one of the oldest artefacts that has been used since ancient civilization. Egypt, Greece and Rome already used horse cart for war. In the middle ages there is a change in Europe to use carriage as a transportation wheel, later on the carriages also become as sign of aristocratic and wealth. Carriage then become a luxury artefacts for the noble to show their nobility. The Noble also got different taste to distinguish theirself from one to another. Bordieau also states that the upper class got tendency for distinguish to creat their identity. In the archaeological point of view, the theory also apply towards the horse carriages. Kesultanan Yogyakarta is the empire that has many horse carriages compares to other empire, the carriage then can represent the tastes that possessed by the sultans. "

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum.Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

---

ABSTRACT

This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect.

This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden."

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."

"Objek penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah ragam hias pada pesanggarahan-pesanggrahan kesultanan Yogyakarta masa Sultan HB I-HB II, Yaitu pesanggrahan Tamansari, pesanggrahan Warungboto, dan pesanggrahan Gua Suluman. Ragam Hias merupakan salah satu variable yang dapat dijadikan satuan pengamatan dalam penelitian arkeologi masa Islam, dapat diketahui tentang peranan suatu budaya dalam membuatan suatu motif hias, pandangan masyarakat Islam pada masa itu tentang kesenian, dan arti simbolik dari suatu motif hias. Pesanggrahan (garden) merupakan tempat istirahat yang terdiri atas sejumlah bangunan, pertamanan, dan unsur air yang berupa sungai dan danau buatan. Sebagai bangunan yang didirikan sebagian dari kota atau istana, pesanggrahan mencerminkan status sosial raja yang mendirikannya. Selain itu, pesanggrahan dibuat dengan sangat indah sehingga dianggap sebagai sebuah replika surga..."