Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In 1920s, Tan Malaka had not just criticized the Dutch colonialsymbols but also abandoned them with his own symbols. Symbolic warsthrough discourses happened. In this case, the hegemonic discoursesof the colonialist state were opposed with the counter-hegemonic ones. "

"ABSTRAKTujuan penelitian mengenai politik kolonial Francis di Indocina yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sastra pada tahun 1995 ialah untuk mengetahui bagaimana politik kolonial yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Prancis di Indocina. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian mengenai politik kolonial Prancis di Indocina ini menunjukkan bahwa politik tersebut dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Prancis di Indocina, sebagai wiayah kolonialnya, untuk mendukung dan mempertahankan kolonisasi Prancis di wilayah tersebut.

---

"

"Penelitian ini memetakan identitas kesundaan dalam dua periode perkembangan sastra Indonesia. Pemetaan ini dilakukan pada karya sastra yang ditulis pada zaman kolonial dan zaman kontemporer untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang cara-cara identitas kesundaan..."

"Pembentukan perundang undangan bila dilandasi argumentasi yang bersumber pada pragmatisme bukan bersumber dari ideologi, telah mendominasi budaya politik saat ini, atau dikenal zaman Now. Kasus kontroversial dalam revisi UU MD3 dan sebelumnya kontroversi mengenai money politic, yang kemudian disusul dengan mahar politik, politisasi hukum, dan sebagainya bisa dijadikan indikasi tumbuh suburnya budaya pragmatisme, dan matinya budaya idealisme. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sejatinya adalah sumber hukum dalam praktek pembentukan perundang undangan yang menjadi indikasi budaya politik dan budaya hukum dalam demokrasi substanstial. Untuk itu, artikel ini membahas tentang posisi Pancasila sebagai basis budaya politik dan konsistensi pada budaya hukum."