Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paradigma Liberal yang berkembang menjadi neoliberalisme di zaman globalisasi ini telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan."

"Education is regulated as an important sector of service trade under the framework of General Agreement on Trade in Services (GATS). Regardless many potential benefits that countries might generate from trade liberalization, commitment to aforementioned sector remains unpopular among World Trade Organization (WTO) member countries since its inception in 1995. WTO members have specific conditions influencing their responses towards liberalization of education sector. Therefore, this literature review identifies differences as well as similarities of developed countries and developing countries to discover explanation behind countries’ acceptance or reluctance towards liberalization of education sector. This study also discusses principal issues regarding liberalization of education sector.

---

Pendidikan diregulasi sebagai salah satu bagian dari sektor jasa di bawah kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS). Meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari liberalisasi perdagangan, komitmen liberalisasi sektor pendidikan di antara negara-negara anggota WTO masih rendah semenjak institusi tersebut berdiri tahun 1995. Negara-negara memiliki beragam pertimbangan yang mempengaruhi responsnya terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, literature review ini mengidentifikasikan perbedaan serta persamaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk menemukan alasan di balik dukungan ataupun penentangan negara terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Tulisan ini juga mendiskusikan isu-isu utama yang berkenaan dengan liberalisasi sektor pendidikan."

"Skripsi ini membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh globalisasi. Akibatnya, banyak negara di dunia yang meliberalisasi sektor pendidikan tingginya. Politik Pendidikan di Indonesia dan India tidak terlepas dari fenomena tersebut. Kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India mencerminkan adanya desentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi pada pendidikan tingginya, yang menyebabkan negara mengurangi tanggung jawabnya dan sumber pendanaan dari masyarakat meningkat. Implementasi dari liberalisasi pendidikan di Indonesia dan India dapat dilihat pada penyelenggaraan PTN-PTN di kedua negara tersebut. Dampak dari liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India adalah semakin sulitnya masyarakat yang berpengasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi.

---

This thesis discusses the globalization are influenced the liberalization of higher education. As a result, many countries liberalize the higher education sector. Politics of Education in Indonesia and India are not apart of the phenomenon. Liberalization of higher education in Indonesia and India reflect a decentralization, privatization and commercialization of higher education, which led the country reduce its responsibilities and funding from the public increased. The implementation of the liberalization of education in Indonesia and India can be seen in the state universities in both countries. The impact of the liberalization of higher education in Indonesia and India are increasingly difficult low income people to access higher education."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerangka General Agreement on Trades in Service di sektor pendidikan tinggi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi GATS dalam pendidikan tinggi, penelitian ini akan berfokus pada upaya diplomasi Indonesia dalam kerangka GATS terkait liberalisasi jasa pendidikan tinggi. Penelitian ini akan menjelaskan proses yang Indonesia lalui dalam usahanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam sektor pendidikan tinggi di World Trade Organization. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa selama putaran perundingan perdagangan dalam kerangka GATS di WTO, Indonesia berusaha cukup keras untuk mempertahankan kepentingannya dalam hal pendidikan tinggi, hal ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari koalisi yang dilakukan dengan negara-negara berkembang lainnya dalam forum-forum GATS, hingga melalui sistem kualifikasi kualitas dalam negeri. Dalam penelitian ini juga dipaparkan seperti apa posisi Indonesia di tengah tekanan global terkait perdagangan bebas, utamanya di sektor jasa pendidikan tinggi.

---

This research aims to explain the diplomacy efforts undertaken by Indonesia on the discussion of the General Agreement on Trade in Services in the higher education sector. Compared to previous studies that are more focused on the implementation of GATS in higher education, this research will be focused on Indonesia's diplomacy strategies in GATS in terms of the liberalization of higher education services. This research will explain the diplomacy process carried out by Indonesia to defend its national interests in the World Trade Organization. The result found that during trade negotiations of GATS at the WTO, Indonesia tried a variety of strategies to defend its national interests in terms of higher education, ranging from coalitions conducted with other developing countries in the ministerial conferences, until making a domestic quality qualification system. This study also explained the position of Indonesia in the midst of global pressure related to free trade, specifically, in terms of liberalizing the higher education service sector."

"Seiring dengan rneningkatnya volume perdagangan jasa, rnaka terdapat kebutuhan akan sebuah perjanjian yang rnengatur tentang perdagangan jasa internasional. Di bawah WTO, GATS disepakati pada tahun 1995 dan bertujuan untuk rnendorong liberalisasi perdagangan jasa internasional. Pendidikan tinggi, yang selama ini dianggap sebagai barang publik, adalah Salah satu dari subsektor yang diatur dalarn GATS. China sebagai Salah satu negara berkernbang dengan kebutuhan pendidikan tinggi tertinggi dunia yang sernakin rneningkat memutuskan untuk meliberalisasi jasa pendidikan tingginya. Pendidikan tinggi di China dianggap sebagai pasar potensial bagi negara maju eksportir pendidikan tinggi. Hasil interaksi China, sebagai anggota baru WTO pada tahun 2001, dengan berbagai kepentingan negara maju, sesama negara berkembang, dan dengan WTO sebagai organisasi internasional turut rnemengaruhi alasan di balik strategi dan posisi yang diambil dalarn negosiasi liberalisasi jasa pendidikan tinggi di bawah GATS.

---

The increasing volume of international trade in services promoted the urgency of an international agreement that regulates trade in services. Under the WTO, GATS agreement has been signed in 1995 and has a goal to further the liberalization phase in intemational trade in services. Higher education, a sector that has been considered as one of the public goods, also subjected and regulated under the GATS agreement. China, as a developing country With the highest demand on higher education, decided to give commitment on the liberalization of its higher education system. Chinese higher education has become a potential market for many developed countries, which also the main exporting countries for higher education. The interaction process between China, as a new member state of the WTO in 2001, and other member states (developed and developing countries), and also the WTO as an international organization, gives influence on the rationale behind China's decision to apply one particular strategy and position in the negotiation of higher education liberalization under the GATS agreement."