Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu ?verzekering?, dan dalam bahasa inggris disebut insurance. Terdiri atas dua belah pihak yaitu tertanggung dengan istilah verzekerde atau insured sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan penanggung dengan istilah verzekeraar atau insurer sebagai pihak penerima peralihan risiko dengan menerima pembayaran yang disebut premi. Asuransi sosial atau wajib merupakan bentuk asuransi yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, melalui Undang-undang 33 dan 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 dan 18 Tahun 1965, menunjuk PT Jasa Raharja sebagai pelaksana tunggal asuransi sosial angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berlaku pada 5 Maret 2000, larangan praktek monopoli yang dapat merugikan kegiatan ekonomi bangsa semakin ditingkatkan. PT Jasa Raharja adalah salah satu BUMN yang menurut KPPU melakukan praktek monopoli tidak sehat yang dilindungi Undang-undang. Pemberian hak monopoli kepada Jasa Raharja melalui Undang-undang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya layanan jasa santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan. Namun, saat ini setelah pelaku pasar semakin kompleks, pemberian hak monopoli itu dinilai sudah tidak tepat, terutama setelah Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization pada tanggal 2 November 1994."

"Skripsi ini membahas tentang karakteristik bentuk Usaha Bersama dan bentuk tanggung jawab hukum dari AJB Bumiputera 1912. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yuridis ini mengungkapkan bahwa Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai badan hukum; perkumpulan orang yang tidak menerbitkan saham; setiap anggotanya juga merupakan tertanggung; diselenggarakan dengan prinsip demokrasi dan solidaritas; dan laba perusahaan dimanfaatkan untuk kepentingan anggotanya. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan berbentuk Usaha Bersama tidak menyatakan dengan jelas bentuk tanggung jawab hukumnya dan hanya menentukan bahwa para anggota dapat juga dibebakankan tanggung jawab hukum, dalam kondisi tertentu. Namun berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 20 Oktober 1865 jo. pasal 1661 KUHPER diketahui bahwa bentuk tanggung jawab Usaha Bersama adalah terbatas (limited).

---

This thesis discusses the characteristic of a Mutual Insurance and the liability of an insurance company named AJB Bumiputera 1912. By conducting a normative legal research, it reveals that the Mutual Insurance has the characteristic as a legal entity; is an association of people who do not issue shares; each member is also an insured; organized by the principles of democracy and solidarity; and the profits will be used for the benefit of its members. Statutes of AJB Bumiputera 1912 does not clearly state the form of its liability and only determine that, in certain situations, the members can also be held liable. However based on the Hoge Raad Arrest dated October 20, 1865 and Article 1661 of the Civil Code, it is known that the liability of Mutual Insurance is limited."

"[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransitidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakantarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authorityregulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policyregulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limitrates for the purpose to protect the interests of the community from imposingexcessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premiumrates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations.Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to createhealthtier competition between insurance companies, because it will makecompanies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policypremium rates to income tax expense on insurance companies, finance companiesand those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affectincome tax expense, statistical test equipment is used.Based on the interpretation of the data processing results show that the policypremium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either ininsurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]"