Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif.

---

This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online

system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the

Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync

with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers

to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft

Bill, while the bill has not become a positive law yet."

"Penelitian ini menganalisis konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Alasan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan penafsiran dan penerapan kausa dalam hukum perjanjian di keempat negara tersebut, serta memberikan saran bagi pembaruan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kausa di Indonesia perlu diadopsi dalam aturan lain untuk menghindari ketidakpastian hukum, sebagaimana telah dilakukan oleh Belanda dan Prancis setelah reformasi hukum perdata mereka.

---

This study analyzes the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. This study aims to analyze and compare the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. The primary reason for conducting this research is to understand the differences in interpretation and application of causa in contract law among these four countries, and to provide suggestions for the reform of civil law in Indonesia. The research method used is doctrinal research with a comparative approach, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the concept of causa in Indonesia needs to be adopted into other regulations to avoid legal uncertainty, as has been done by the Netherlands and France after their civil law reforms."