Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khusus dalam sistem pendidikan. Yang menjadi ciri khusus dalam pendidikan pesantren adalah pendidikan berbasis karakter dan berasrama. Kehidupan asrama di Pesantren menciptakan kondisi hirarki yang muncul dari Kyai atau pemimpin Pesantren yang mendapatkan pengkultusan dari para santri dan tenaga pendidik di Pesantren, struktur hirarki itu disalurkan dari atas ke bawah kepada Pengasuh dan Ustad di Pesantren, dan kemudian didelegasikan dalam pendisiplinan kepada Santri senior. Struktur hirarki tersebut memunculkan extreme authority. Kondisi tersebut mendorong adanya pelaku yang termotivasi dan menciptakan suatu kondisi yang memposisikan santri junior sebagai korban yang tepat atau rentan dari kasus kekerasan fisik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan ditambah dengan adanya pengawasan yang bersifat extreme guidance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian di tiga Pondok Pesantren yang pernah terjadi kasus kekerasan fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik di Pesantren teori yang digunakan adalah teori aktivitas rutin, teori relasi kuasa. Sementara untuk meneliti bagaimana pencegahan kasus kekerasan fisik menggunakan teori control sosial. Untuk mendukung analisa teori beberapa konsep digunakan. Diantaranya, konsep kekerasan terhadap anak, konsep pendidikan di Pesantren dan konsep pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus kekerasan fisik terjadi disebabkan oleh adanya kepemimpinan kharismatik dan paternalistik yang menyebabkan adanya pengkultusan, adanya penyalahgunaan otoritas dalam penerapan disiplin, minimnya pengawasan dan tidak adanya standar baku dalam sistem pengasuhan di Pesantren. Kesimpulan dari penelitian menunjukan bahwa semua teori dan konsep dapat menjelaskan bagaimana kasus kekerasan fisik terjadi dan pencegahannya. Selain itu, peran Kementerian Agama menjadi krusial dalam pengawasan terhadap sistem pengasuhan di Pesantren. 

---

Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that have special characteristics in the education system. What characterises pesantren education is character-based and boarding school education. Dormitory life in the pesantren creates a hierarchical condition that arises from the Kyai or leader of the pesantren who gets the cult of the students and educators in the pesantren, The hierarchical structure is channelled from top to bottom to the carers and Ustad in the pesantren, and then delegated in discipline to the senior santri. The hierarchical structure gives rise to extreme authority. These conditions encourage motivated perpetrators and create a condition that positions junior Santri as appropriate or vulnerable victims of physical violence cases. This is exacerbated by the lack of supervision, coupled with the existence of supervision, which is extreme guidance. This study uses a qualitative method by conducting research in three Islamic boarding schools where cases of physical violence have occurred, causing the victim to die. To analyse the factors that cause physical violence in Pesantren, the theory used is routine activity theory and power relations theory. Meanwhile, to examine how to prevent cases of physical violence using social control theory, To support the theoretical analysis, several concepts were used. Among them are the concepts of violence against children, the concept of education for pesantren, and the concept of crime prevention. The results showed that cases of physical violence occurred due to the existence of charismatic and paternalistic leadership which led to a cult, the abuse of authority in applying discipline, the lack of supervision and the absence of standardized standards in the care system in Pesantren. The conclusion of the research shows that all theories and concepts can explain how cases of physical violence occur and their prevention. In addition, the role of the Ministry of Religious Affairs is crucial in supervising the care system in Pesantren."

"ABSTRAKPenelitian yang berjudl Penduduk dan Kenegerian di Pantai Barat Daya Aceh pada Abad XIX ini membahas asal-usul dan persebaran penduduk, serta bentuk dan sebab munculnya kenegerian di Pantai Barat Daya Aceh. Untuk pengumpulan data digunakan metode sejarah. Penggunaan metode sejarah dimaksudkan supaya mendapatkan data yang akurat. Melalu metode sejarah dilakukan studi secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang meneluruh tentang objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum masuk pengaruh Islam, penduduk Aceh berasal dari suku-suku bangsa yang datang dari India, Siam, Funan, Kamboja, dan Campa. Mereka adalah pecahan dari bangsa Mon Khmer dan suku Mantra (Mantir), orang Aceh menyebutnya dengan Manteu, sedangkan penduduk pertama yang mendiami daerah Pantai Barat Daya Aceh adalah orang Batak. Orang Batak terdesak oleh pendatang baru dari Sumatera Barat, Aceh Besar, dan Pidie. Faktor ekonomi dan konflik sosial di daerah asal merupakan sebab kedatangan mereka ke Pantai Barat Daya Aceh. Mereka membentuk unit-unit teritorial berupa kenegerian setelah tiba di tempat tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam berbagai hal, seperti memenuhi kebutuhan hidup dan keamanan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan terhambatnya pembahauran.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokrasi yang tepat bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan. Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokrasi secara kelembagaan dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian (spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat. Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan Sumberdaya aparatur yang ada.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."