Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis formulasi kebijakan bantuan penagihan pajak berdasarkan P3B yang telah disepakati oleh Indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pasal bantuan penagihan pajak di P3B Indonesia dan di dalam Multilateral Convention, maka diperlukan aturan domestik yang mengatur tentang bantuan penagihan pajak. Per-42/PJ/2011 membatasi bantuan penagihan pajak untuk jenis pajak yang sudah diatur khusus dalam pasal bantuan penagihan pajak di P3B dan berlaku untuk penduduk dari negara pihak yang terikat P3B. Tindakan Bantuan penagihan pajak masih bersifat pemantauan pembayaran pajak, belum sampai pada tindakan penagihan aktif dikarenakan belum ada basis hukum untuk melegalkan penerbitan SKP atau instrumen legal lainnya sebagai dasar penagihan dalam rangka bantuan penagihan pajak.

---

This research discusses the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidance of Double Taxation Agreement in Indonesia. The research objective is to analyze the formulation of the policy of assistance in the collecting of taxes based on Avoidanceof Double Taxation Agreement agreed upon by Indonesia government. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources.

The study concluded that the assistance in the collection of taxes in P3B Indonesia and in the Multilateral Convention, the necessary domestic rules of assistance in the collection of taxes. Per-42/PJ/2011 restrict tax covered for types of taxes that have been specially arranged in article of asssistance in the collection of taxes in Avoidance of Double Taxation Agreement and applies to residents of the state party is bound by Avoidance of Double Taxation Agreement. Action of assistance in the collection of taxes are still monitoring of tax payment, not to the active collection action because there is no legal basis for legalizing the issuance of tax assessment or other legal instruments as the basis in order to asistance in the collection of taxes."

"Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya perilaku pembayar pajak, dibutuhkan peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi pajak. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan, implementasi, dan sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II ditinjau dari elemen pembentuk perilaku pembayar pajak. Pendekatan penelitian ini kualitatif, jenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Implementasinya dipengaruhi content dan context of policy. Sosialisasi pajak tersebut menjadikan guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak pada siswa, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela siswa ketika menjadi Wajib Pajak.

---

The lowness of tax compliance is influence by several factor such as taxpayer's behavior. Tax socialization needed to improving tax compliance. This research discusses consideration, implementation, and tax socialization for Senior Secondary School or Equivalent teachers on Directorate General of Taxes Regional Office for West Java II review by the shaping elements that shape taxpayer's behaviour. This research using qualitative approach, descriptive type, with literature review and field research as a data collection techniques.

The result shows some of consideration on implementation of tax socialization. The implementation influence by policy content and policy context. This tax socialization creates teachers to be an agent of socialization and an agent of change to engraft tax knowledge and tax awareness for the students, as an eforts to build the voluntary tax compliance for students when become taxpayers."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tekniks pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) melalui wawancara. Penelitian ini menunjukkkan bahwa pemeriksaan restitusi PPN setelah diberlakukannya PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan paja pajak (tax fraud) yang berupa praktek ekspor fiktif. PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 belum memberikan solusi keadilan baik bagi Wajib pajak maupun bagi fiskus karena tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak mengatur secara jelas mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

---

ABSTRAKThis is a qualitative descriptive research. The data were collected by means of deep interview and library research. This research shows that the VAT refund auditing after the implementation of PER-122/PJ./2006 is still ineffective to prevent the fraud in export practices. PER-122/PJ./2006 has not brought fair solutions both for taxpayer and taxofficer as it gives imbalance between right and obligation. Not only for that reason, but also it does not reveal clear arrangement upon reward and punishment."

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan retribusi izin gangguan tempat usaha di wilayah Jakarta Utara. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara beserta faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara, petugas melakukan pengidentifikasian wajib retribusi melalui pendataan secara langsung ke lapangan dan dalam penetapan retribusi izin gangguan, petugas masih dapat melakukan diskresi. Sanksi-sanksi baik sanksi administratif, denda dan pidana belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada faktor penghambat dalam pemungutan retribusi seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang, belum ada standar kriteria untuk jenis usaha serta biaya operasional yang belum dianggarkan.

---

This thesis discusses about disturbance permits for business premises levying charge in North Jakarta. The research raised two issues; the levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta and its inhabiting factors. The study used a qualitative approach with in-depth interview and literature study as data collection techniques.

The results of this research indicate that within levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta, officers shall identify charge payers through direct data collection in the field and also while within charge levying process is running, officers can still perform discretion.

Sanctions both administrative and criminal pelanties and also fines have not been applied in accordance with applicable regulations. In addition, there are inhabiting factors within charge levying process as human resources is still lacking, also there is no standard criterias for types of businesses as well as operational costs have not been budgeted yet."

"Retail merupakan usaha yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, otomatis usaha retail pun berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pemerintah melalui PPN. Di lapangan masih sering terjadi dispute antara PPh badan dan PPN, ini dikarenakan kebijakan Faktur Pajak khusus retail, dimana retail dapat menggunakan struk yang mereka terbitkan sebagai tanda bukti pemungutan PPN. Hal ini menyebabkan lawan transaksi yang tidak jelas sehingga DJP tidak dapat memantau penerimaan PPN retail. Perlu dikembangkan kebijakan baru yang paling sesuai untuk menghindar potential lost Negara. Penelitian ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan faktur pajak atas retail, menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian murni. Penelitian dilakukan didalam lingkungan direktorat Jenderal Pajak dan retail yang bersangkutan.

---

Retail is a business that is growing very rapidly in Indonesia. With the increasing number of people each year, auto retail business is growing by leaps and bounds. However this is not accompanied by increased government revenue through VAT. Still common in the field of dispute between the corporate income tax and VAT, Tax Invoice is because the policy specifically retail, where retailers can use the receipt as proof they publish the collection of VAT. This led to the counterparty is not clear that DGT can not monitor the VAT retail receipts. Need to develop new policies are most appropriate to avoid potential lost state. This study will explain more about the evaluation of tax policy on the retail invoice. This study used qualitative methods, with the kind of pure research. The study was conducted in the environment directorate general of taxation and retail is concerned."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kota Depok. Pajak daerah terdiri dari beberapa pajak diantaranya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil atau motor serta banyaknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di Kawasan Margonda Raya dari tahun 2006-2010 menyebabkan realisasi penerimaan pajak parkir yang cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 yang diterapkan di Kota Depok atas penyelenggaraan parkir di pusat perbelanjaan khususnya perlakuan permajakan terhadap penawaran jasa parkir valet dan pembebasan biaya parkir sebagai salah satu bentuk promosi serta untuk mengatahui hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi pajak parkir di Kota Depok, mengetahui bagaimana perlakuan pemajakan atas fasilitas lain di tempat parkir serta mengetahui apa hambatan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut.

---

Implementation of local tax collection from shopping centers in the Margonda Raya Area overall has been going well according with local rules. Increasing number of vehicles, such as cars and motorcycles and also many shopping centers in here from 2006 until 2010 which may effect realization of the parking tax revenue tends to increase every year. The obstacles faced by local government to implement the local regulation sufficiently affect affect the City of Depok‟s local revenue.The purpose of this research is to analyze the implementation of local regulation applied in the City of Depok regarding parking spaces in the shopping center, particularly on the effects caused by availability of other facilities or services provided by the Parking Management in the shopping center, such as Valet Parking Services and Free Parking Program as a form of promotion ; also the obstacles faced by local government to implement the local regulation in the shopping center around Margonda Raya Area which may affect the City of Depok‟s local revenue.This research is using qualitative method with literature research and field research, by doing in-depth interview to collect the data."