Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gempa Palu-Donggala bermagnitudo Mw 7,5 memicu 4 (empat) longsor-likuefaksi yang sangat besar di atau dekat dengan Kota Palu, yaitu di wilayah Balaroa, Petobo, Desa Lolu, dan Jono Oge. Pada penelitian ini, studi kasus dibatasi hanya di Desa Lolu, Kota Palu, di mana deformasi tanah yang terjadi di beberapa tempat masih mencapai 150 meter. Besarnya perpindahan tersebut terjadi akibat perilaku tanah yang berada pada fase cair. Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan studi untuk menentukan karakteristik aliran tanah terlikuefaksi dengan memperlakukan tanah terlikuefaksi tersebut sebagai viscous fluid atau cairan yang memiliki kekentalan. Perilaku atau karakteristik aliran tanah terlikuefaksi dapat diketahui dengan menganalisis hubungan antara laju geser yang diberikan terhadap nilai viskositas tanah berdasarkan hasil uji laboratorium. Pada penelitian ini digunakan alat rheometer rotasi untuk pengujian viskositas tanah terlikuefaksi. Tanah dari Desa Lolu dengan jenis pasir kasar dan pasir kerikil berangkal, yang keduanya merupakan tanah bergradasi buruk bersifat non plastis dan non kohesif digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian viskositas, diperoleh karakteristik aliran Non-Newtonian, yaitu shear thinning untuk kedua sampel tanah uji. Hal ini karena didapatkan nilai viskositas yang semakin menurun seiring bertambahnya laju geser. Variasi kadar air yang diterapkan pada kedua sampel tanah uji menunjukkan nilai viskositas yang semakin menurun seiring bertambahnya kadar air.

---

The Palu-Donggala earthquake with a magnitude of Mw 7.5 triggered 4 (four) very large flowslides in or close to Palu City, namely in the areas of Balaroa, Petobo, Lolu Village, and Jono Oge. In this research, the case study is limited to Lolu Village, Palu City, where soil deformation that occurs in some places still reaches 150 meters. The magnitude of the displacement occurs due to the behavior of the soil which is in the liquid phase. Several previous researchers have conducted studies to determine the flow characteristics of liquefied soil by treating the liquefied soil as a viscous fluid or a fluid that has a viscosity. The behavior or characteristics of liquefied soil flow can be determined by analyzing the relationship between the given shear rate and the soil viscosity value based on the results of laboratory tests. In this study, a rotational rheometer was used to test the viscosity of liquefied soil. Soil from Lolu Village with coarse sand and sand gravel boulder, both of which are poorly graded non-plastic and non-cohesive soils, was used in this study. Based on the results of the viscosity test, Non-Newtonian flow characteristics were obtained, namely shear thinning for the two tested soil samples. This is because the viscosity value decreases as the shear rate increases. Variations in water content applied to the two test soil samples showed a decreasing viscosity value with increasing water content."

"ABSTRAKSalah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT AMZ.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

---

ABSTRACTOne of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their “vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV company scheme in government auction procurement transaction.This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that (1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp. noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue, and urgently need a serious attention from the government."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis selaku konsumen sehubungan dengan pelaksanaan GCG Terintegrasi demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (doktrinal).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga diharapkan apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik maka PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa baik dimana nantinya hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya.Di samping itu juga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai entitas utama terhadap anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, yang merupakan konglomerasi keuangan harus dapat mengkontrol dan mengawasi anak perusahaan tersebut agar tata kelola anak perusahaan tersebut menerapkan pedoman GCG Terintegrasi sehingga mencerminkan prinsip Good Corporate Governances dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usaha bisnis yang dijalankan.

---

This thesis discusses about legal protection of policyholders as a consumer with respect to the implementation of integrated GCG towards realization of the Good Corporate Governance (GCG) principles in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the state-owned enterprises in the field of insurance undertakings. This research is the normative-empirical legal research (doctrinal).

The results of this study suggest that PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as a business should consistently apply the Good Corporate Governance (GCG) principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, fairness in its operational activities and comply with the provisions of the existing provisions in the field of insurance as well as other provisions, particularly in terms of provisions governing consumer protection so that expected if PT Asuransi Jiwasraya (Persero) managed with the good corporate governance then PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can produce good products and services where later it will further improve the confidence and satisfaction of its customers.

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also as the main entity against its subsidiaries which are not engaged in the business of financial services, which is a conglomerate should be able to control and oversee the subsidiary in order for the subsidiary governance implemented the guidelines of integrated GCG so that reflect the Good Corporate Governances principles in order to realize the legal protection of the customer in a business venture that is running."

"ABSTRAKBertambahnya jumlah industri menyebabkan perubahan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran dampak lingkungan yang di hasilkan oleh PT.Krakatau Steel dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan CSR. PT.Krakatau Steel memiliki dampak lingkungan yang di dominasi oleh wilayah yang cukup sehat. Sebaran dampak lingkungan menyebar sesuai dengan arah angin dari Arah Barat, Barat Laut dan Timur Laut. Dampak lingkungan di dominasi oleh debu. Persebaran dampak lingkungan hanya terjadi di sebelah barat Kota Cilegon dan di pengaruhi oleh jarak semakin jauh wilayah dari pabrik semakin rendah dampak lingkungan yang terjadi, dan semakin dekat suatu wilayah dengan pabrik semakin tinggi dampak lingkungan yang terjadi. Pola penerapan CSR pada wilayah yang terkena dampak lingkungan memperlihatkan jarak tidak mempengaruhi sebaran penerapan CSR PT.Krakatau Steel, sedangkan lokasi penerapan CSR yang dominan dan cocok terletak di sebelah Barat Daya dari PT.Krakatau Steel.

---

ABSTRACTThe increasing number of industries cause environmental changes. The objective of this study is to identify the distribution of environmental impact that have been generated by PT. Krakatau Steel and to ascertain its compatibility with the implementation of CSR. The result shows that environmental impacts of PT. Krakatau Steel are dominated by the fairly healthy area. The distribution of environtment impact found in the west, northwest, and northeast areas The Dominace of environmental impact is dust and influenced by distance. The distribution of environmental impacts only occur in the western part of Cilegon. The more far one area from the industry, the lower environmental impacts that occur. On the other hand, the closer one area from the industry, the higher impacts occur.The pattern of CSR application in region which have environmental impact shows that distance does not affect the distribution of PT. Krakatau Steel?s CSR implementations while the spread of locations of CSR implementatios is dominance and match located in the southwest of PT.Krakatau Steel. "