Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai dengan saat ini tidak satupun kasus insider trading yang mengemuka di pasar modal maupun yang diteliti Divisi Pengawasan terselesaikan secara tuntas oleh otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian dan pendeteksian dini adanya insider trading, sehingga banyak juga kasus insider trading yang disinyalir oleh pelaku pasar namun tidak terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Pendeteksian secara dini akan memudahkan Divisi Pengawasan BEJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan langkah-langkah preventif terhadap realisasi keuntungan oleh pelaku insider trading. Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel aktifitas transaksi yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading dengan menggunakan sampel Sembilan saham yang diduga oleh Divisi Pengawasan BEJ terdapat insider trading dalam kurun waktu 2000-2002. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan event study. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik variabel harga, volume dan frekuensi transaksi serta dominasi anggota bursa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi variabel-variabel tersebut pada periode diduga adanya insider trading oleh Divisi Pengawasan BEJ dan periode 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Sedangkan pendekatan event study digunakan untuk menganalisis ada tidaknya abnormal return pada periode diduga teijadinya insider trading. Perhitungan ada tidaknya abnormal return ini dilakukan dengan menggunakan multifactor model yang terdiri atas return Indeks Harga Saham Gahungan (IHSG) return kurs Rupiah 'terhadap U.S Dollar sebagai independent variabelnya. Penyusunan model ini dilakukan dengan menggunakan data-data harga individual saham sampel, IHSG dan kurs rupiah terhadap U.S Dollar sejak 1 (satu) tahun sebelum waktu event. Hasil penelitian deskriptif memperlihatkan bahwa variabel harga dan dominasi anggota bursa bukan merupakan indikator yang tepat untuk mendeteksi adanya insider trading. Pada periode diduganya insider trading, data sampel memang memperlihatkan adanya kenaikan harga, namun kenaikan itu tidaklah signifikan. Sebaliknya terjadi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan.Selanjutnya penelitian event study memperlihatkan bahwa pada periode diduga terjadinya insider trading terdapat abnormal return, namun jika melihat dari cumulative abnormal returnnya yang relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa abnormal return itu tidak signifikan dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator adanya insider trading. Oleh karena itu Penulis menyarankan sebaiknya Divisi Pengawasan BEJ membuat alert yang dapat mehdeteksi peningkatan volume dan frekuensi transaksi yang signifikan pada periode tertentu di sistem pengawasannya, serta membuat database investor untuk mendeteksi asosiasi antara pelaku pasar yang diduga melakukan insider trading dengan informasi material."

"Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berencana melaksanakan divestasi saham Bank Central Asia (BCA) dengan total di vestasi sebesar 7,0, 3 persen. Di vestasi itu dilaksanakan melalui mekanisme kombinasi private placement (penjualan kemitra strategis) dan public offering (penawaran umum) . BPPN telah menawarkan 1 0% saham BCA kepada publik pada 2 001 dimana dalam penawaran itu telah mengalami oversubscribe sebesar 30% karena saham BCA dijual cukup murah dengan harga penawaran Rp 900 harga tersebut adalah sekitar 70% dari nilai bukunya. Kesan murah juga muncul dari turunnya saham BCA di pasar secara tiba-tiba. Dua pekan sebelum diperdagangkan pada harga Rp 9 00 an, saham BCA sempat diperjualbelikan pada hanga Rp 1.275 per saham. Anjloknya harga saham BCA tersebut memunculkan dugaan terjadinya insider trading. Namun Bapepam menilai tidak ada praktik insider trading dalam penawaran saham BCA. Alasannya, rencana pelepasan saham itu telah dipublikasikan sebelumnya lewat pro spektus. Guna membuktikan terjadinya insider trading menurut UU Pasar Modal harus dipenuhi tiga syarat yaitu: ada insider, ada insider information dan ada trading yang dilakukan oleh insider. Setelah diadakan penelitian dengan mengacu pada ketiga unsur terjadinya insider trading tersebut maka terbukti bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara komulatif dimana dalam hal ini unsur ketiga tidak terpenuhi. Pengumpulkan bahan dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Disamping itu juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah insider trading."

"Algorithmic Trading (AT) telah menjadi salah satu alternatif strategi berinvestasi yang telah banyak digunakan di berbagai pasar finansial di dunia. Salah satu dampak yang muncul terhadap penggunaan AT ini adalah meningkatnya likuiditas pasar modal yang ditunjukkan dengan tren meningkatnya frekuensi dan value perdagangan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karakteristik perdagangan dari member Bursa Efek Indonesia yang telah menerapkan AT. Ternyata, value perdagangan yang ditunjukkan oleh member AT tersebut menunjukkan telah meliputi hampir 50% dari value total perdagangan. Tren ini berlaku baik secara harian, pada setiap sesi perdagangan, dan untuk 15 menit awal dan 15 menit akhir perdagangan. Selain itu, AT juga berdampak negatif terhadap turnover value market dan market return. Penerapan AT juga berdampak terhadap terhadap semakin meningkatnya efisiensi pembentukan price. Hal ini dibuktikan dengan korelasi positif antara penerapan AT dengan komponen permanen price dan berkorelasi negative dengan komponen transitory price.

---

Algorithmic trading (AT) has become one of most popular of investment strategy that has been used in many stock exchange in the world. Because of its implementation, liquidity in many stock exchanges has increased dramatically. It has been found that the value and frequency of trading has increased as the proof of liquidity growth. With this thesis, it is proved that the value of AT in IDX has become 50% of total value of trading. It happens in daily trading, in every session, in critical time of trading, that is 15 menit in the beginning and 15 menit befor closing. Beside that, the implementation of AT has negative impact on turnover value market and market return. In term of price discovery, AT has contributed through the permanent component of price, but in the opposite direction of transitory price."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level."

"

Terkenal sebagai mekanisme yang mudah diaplikasikan untuk mendukung perkembangan energi terbarukan, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing dewasa ini cenderung menjadi semakin tidak menarik oleh karena terbatasnya ketersediaan dana dari pemerintah dan keseganan power utility untuk membeli harga listrik dari energi terbarukan lebih tinggi dari harga listrik dari energi fosil. Akibatnya, usaha negara dalam mengembangkan energi terbarukan akan menejadi tidak optimal, apabila tidak ada solusi win-win yang dapat mengatasi hal ini. Pada saat ini, transaksi energi secara Peer-to-Peer (P2P) mulai dikenalkan sebagai salah satu mekanisme berbasis investasi dari pelanggan yang memperbolehkan setiap pelanggan untuk menjual secara langsung listriknya ke tetangga-tetangganya melalui jaringan distribusi yang sudah terpasang dari sumber pembangkitan tersebar yang terpasang di masing-masing pelanggan. Tidak adanya penelitian terkait mekansime ini di sektor residensial di sebuah negara berpasar listrik monopoli (single buyer) mendorong penelitian ini untuk mendalami keterlaksanaan mekanisme penjualan listrik ini di kondisi demikian. Penelitian ini mengidentifikasi apakah skema P2P lebih menguntungkan daripada mekanisme yang sudah ada, seperti Net Metering pada sektor residensial. Penelitian ini juga meninjau sensitivitas dari setiap elemen ekonominya di setiap analisis potensial ekonomi seperti payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). Alhasil, mekanisme P2P dapat mempercepat PP dua tahun lebih awal, IRR meningkat sebanyak 1-4,5%, dan menambah NPV sebanyak USD 100-240 untuk prosumer tanpa baterai dan USD 1.800-2.700 untuk prosumer dengan baterai. Walau PLN sekilas merugi 61.657 USD akibat beralihnya pelanggan PLN ke pelanggan P2P, tetapi sebenarnya PLN mendapatkan manfaat yang lebih dari kerugian itu berupa pemasukan dari penggunaan jaringannya yaitu sebesar 50.898 USD, berupa penjualan smart meter sebesar 2.207 USD dan juga biaya terhindarkan untuk membangun 139 kWp yang mana senilai dengan 178.765 USD. Pada Analisis Sensitivitas, hampir semua hasil potensial ekonomi menunjukan perubahan terbesar karena periode eknomi dan biaya modul surya, kecuali IRR yang hanya berpengaruh pada biaya instalasi modul surya. Berbeda halnya harga baterai yang mempengaruhi sensitivitas semua hasil analisis potensial ekonomi dalam kasus jika penjualnya adalah rumah tangga dengan baterai. Kesimpulan penelitian ini yaitu pada P2P yang dinilai lebih menarik dibandingkan mekanisme net metering pada sector residensial, hanya jika harga listrik jualnya lebih kecil dari pada harga listrik jual pada mekanisme net metering dan pelanggannya yang memiliki kapasitas beban yang besar, seperti contohnya pada penelitian ini 3300-6600 VA.

 

---

As the most applicable mechanisms to encourage the renewable energy, Feed-in-Tariff (FiT) and Net Metering/Billing recently tends to be more unattractive due to government funding limits and reluctancy of utility to purchase the renewable energy electricity higher than fossil-based electricity price. As consequences, national’s efforts towards renewable energy development will be not optimal if no win-win solution to address this situation. Recently, a so-called peer-to-peer (P2P) electricity trading is introduced as a new consumer-based investment mechanism that enable each consumer to trade directly to their neighborings through the existing distribution lines from their distributed generation (DG). Since none of study is focus in P2P residential sector in single buyer market country, this paper investigates an applicability of this new electricity trading mechanism in single buyer market. This study identifies the benefits of P2P scheme in comparison with the existing mechanism such as Net Metering for residential sector. In addition, this study will investigate the sensitivity level of economic element in each economic analysis namely payback period (PP), levelized cost of energy (LCOE), internal rate of return (IRR) and net present value (NPV). The results find that P2P mechanism impacts the payback period up to 2 years earlier, the IRR increased about 1-4,5%, to gain 100-240 USD net present value for prosumer only and 1.800-2.700 USD net present value for prosumer with storage system. Due to using electricity from P2P market, PLN encountered a loss of 61.657 USD, actually, PLN will benefit more by power wheeling margins about 50.898 USD, smart metering margins about 2.207 USD and avoided cost of solar PV installation for 139 kWp which is equal of 178,765 USD investment. In sensitivity analysis, most cost-benefit results (except IRR) showed the largest sensitivities to economic period and solar installation cost, while IRR experienced largest sensitivity to solar PV cost. On the contrary, battery price greatly affects than other economic elements in all economic potential analysis for prosumer with battery. In conclusion, this study found that P2P is more attractive for residential sector if net metering price is lower than the electricity price and with household participants of which higher power capacities, such identified in this study household with 3300-6600 VA.

 

"