Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan atau pernikahan adalah fitrah manusia. Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan merupakan naluri insani setiap suami istri dan secara fitrah anak merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah, orangtua sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan agar kelak jika anaknya telah dewasa dapat tercapai apa yang orangtuanya cita-citakan. Anak-anak juga ingin dekat dengan orangtuanya karena selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang. Hal tersebut tidak akan terwujud jika terjadi perceraian di antara orangtuanya. Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah masalah pemeliharaan anak (hadhanah).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan-aturan dalam Al-Qur?an, Hadist dan KHI dalam menetapkan hak hadhanah bagi anak yang orangtuanya yang bercerai, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz dalam putusan perceraian orangtuanya yaitu putusan No No 883/Pdt.G/2005/PAJS, Putusan No 399/Pdt.G/2006/PAJS, Putusan No 1185/Pdt.G/2006/PAJS dan pelaksanaan penetapan hak hadhanah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Pasal 105 (1) KHI yang menetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berusia dua belas tahun ini tidak bersifat imperatif. Ibu memang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah, namun majelis hakim Pengadilan Agama dapat memberikan kewajiban hadhanah kepada ayah dalam hal ibu tidak memenuhi syaratsyarat sebagai pemegang hak hadhanah. Hal utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak hadhanah berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan anak dan bukan kepentingan ayah atau ibunya."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah kajian sejarah politik dengan mengambil judul Peranan Pemuda Kereta Api dalam Pengambilalihan Kekuasaan Kereta Api dan Pengawalan Perjalanan Presiden RI ke Yogyakarta. Dalam sejarah revolusi Indonesia keberadaan kereta api selalu menjadi catatan menarik para peneliti sejarah. Dalam suatu krisis atau kondisi tidak aman itu, sarana transportasi kereta api selalu menjadi rebutan kepentingan penjajah. Sejak akhir Hindia Belanda sampai dengan masa pendudukan Jepang kereta api menjadi sarana transportasi untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Memasuki masa revolusi atau perang kemerdekaan kekuasaan Jepang di bidang kereta api diambil alih menjadi milik RI oleh Pemuda Kereta Api.Pemuda Kereta Api atau barisan pegawai dan pekerja jawatan kereta api yang terbentuk pada masa itu secara spontan telah berhasil secara nyata mengambil alih kekuasaan Jepang di bidang kereta api, selain itu mereka juga berperan penting dalam tugas pemulangan orang Jepang dan APWI dengan menggunakan kereta api, selanjutnya dalam kondisi yang tidak aman, mereka juga memegang andil besar dalam mengawal perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Skripsi ini membahas peristiwa pengambilalihan kekuasaan Jepang di bidang kereta api pada masa awal revolusi di Jakarta dan juga peranan Pemuda Kereta Api selanjutnya. Meskipun fokus kajian terletak di Jakarta, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan di pulau Jawa pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, suatu proses rekonstruksi sejarah masa kini sebagaimana dikatakan 'Bapak Sejarah Kritis,' Leovold von Ranke, yaitu sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagi pula cukup banyak dokumen yang dapat dipercaya. Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah takoh Pemuda Kereta Api yang menjadi nara sumbernya.

---

"