Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF.Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis.Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF."

"Penyandang tunanetra adalah modal pembangunan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan hukum yang sama sebagaimana amanat UUD RI 1945. Cacat penglihatan yang disandangnya berarti tidak membatasi untuk mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya. Penyandang tunanetra tergolong masyarakat rentan dengan jumlah minoritas, ditambah pula sikap dan pandangan keliru dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Daya-daya diri penyandang tunanetra terpaksa tersembunyi dan tidak dapat teraktualisasikan sebagaimana mestinya, karena dihadapkan pada kendala filosofi, psikis, fisik, dan arsitektur. Kenyataan nenunjukkan penyandang tunanetra diperlakukan dalam suatu keadaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu penanganannya mutlak diperlukan campur tangan pemerintah. Pertama melalui Affirmative Action Policy sebagai tindakan pemihakan untuk menyeimbangkan keadaan. Kedua, Konsep Social Market Economy sebagai tindakan perlindungan/jaminan terhadap persaingan pasar. Ketiga berpijak pada Prinsip Optimasi yang memandang bahwa penyandang tunanetra dengan batas-batas diri tetap mempunyai sejumlah daya diri yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat seoptimal mungkin. Evaluasi kebijaksanaan sudah saatnya dilaksanakan untuk melihat efektivitas upaya pemerintah terhadap peningkatan pemberdayaan penyandang tunanetra di Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan dan program departemen terkait serta dibandingkan dengan Agenda Aksi Penyandang Cacat Kawasan Asia Pasifik 1993-2002. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya pemerintah tersebut belum efektif, karena ditemukan lebih banyak faktor negatif dibandingkan faktor positif. Penyebab lain terletak pada Hakikat Kebijaksanaan Negara Indonesia, yang cenderung menghambat implementasi kebijaksanaan. Alasannya aparat pemerintah tidak tahu kebutuhan penyandang tunanetra sebagai kelompok kepentingan. Terhadap pemecahannya, diusulkan alternatif kebijaksanaan publik yang cocok, yaitu sejalan dengan kerangka teori sebagai kebijaksanaan terapan dengan memadukan model kebijaksanaan: Institusional dengan Kelompok."