Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembar-lembar pada halaman berikut merupakan sebuah studi tentang peran politik Sutan Sjahrir tahun 1945-1947. Studi ini merupakan pendalaman dari mata kuliah Politik Indonesia yang berfokus pada peran politik Sjahrir sekaligus melihat persoalanpersoalan yang dihadapi bangsa ini di awal kemerdekaan. Mempelajari peran politik Sjahrir 1945-1947 berarti perhatian akan tertuju pada periode revolusi Indonesia, suatu masa di mana terjadi perubahan kekuasaan secara cepat dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Para pemimpin gerakan nasionalis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang arah dan bentuk negara yang ingin diciptakan. Secara sederhana elit politik ketika itu terbelah dalam mereka yang melihat Barat sebagai suatu model pemerintahan seperti Matta dan Sjahrir dan mereka yang menolaknya karena berpendapat model Barat tidak mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan Soekarno termasuk tokoh utama golongan ini. Sebagai seorang yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di negeri Belanda, Sjahrir melihat kehidupan bangsa yang demokratis dapat diciptakan jika negara yang didirikan mengambil model seperti apa yang dilihatnya di negeri Belanda. Peran politik yang dimainkan Sjahrir didasari oleh pemikiran sosial sebagai penentangannya terhadap kapitalisme yang mengakibatkan timbulnya kolonialisme. Sistem pemerintahan parlementer dengan banyak partai dengan lembaga perwakilan pada tiap daerah menurut Sjahrir sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan Belanda setelah kekalahan Jepang, Sjahrir melihat diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bagi Soekarno-Hatta, Sjahrir adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Sebagai orang yang anti fasis dan pro Barat, Sjahrir tentu akan mudah diterima baik Belanda maupun Sekutu. Kebijakan politik Sjahrir di bidang diplomasi mendapatkan oposisi yang kuat dari Tan Halaka dengan Persatuan Perjuangannya yang mendapat dukungan dari sebagian tentara. Naiknya Sjahrir ke pentas politik berkat dukungan yang diperolehnya dari para pemuda yang tidak puas terhadap kelambanan pemerintahan Sukarno-Hatta dalam menyelesaikan berbagai persoalan dua bulan sebelum proklamasi. Dukungan dari pemuda ini sebenarnya bersifat semu karena kemudian banyak diantaranya berbalik menentangnya. Pendukung fanatik Sjahrir berasal dari pemuda perkotaan yang mendapat pendidikan Barat yang melihat Sjahrir sebagai representasi dari pandangan mereka, mereka yang masuk dalam lingkaran itu disebut dengan kelompok Sjahrir. Tidak dapat diabaikan adalah dukungan yang besar dari Dwitunggal Soekarno-Hatta terhadap kebijakan Sjahrir yang membuat peran politiknya memiliki pengaruh besar pada periode ini. Puncak perubahan penting setelah proklamasi adalah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Soekarno kepada Sjahrir pada tanggal 14 November 1945. Melalui manuver politik dalam KNIP, Sjahrir. berhasil mendapat persetujuan pemerintah untuk berlangsungnya sebuah pemerintahan parlementer. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu peran kaum cendekiawan di dunia ketiga setelah berakhirnya Perang Dunia kedua, pemikiran sosialisme demokratis dan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir. Instrumen penelitian ini studi literatur dan wawancara mendalam. Dari analisa dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori tersebut relevan untuk menjelaskan studi ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua banyak negera-negara bekas jajahan muncul menjadi negara merdeka. Peran politik mereka sangat menentukan bentuk dan visi bangsa tersebut karena pada umumnya mereka adalah pemimpin nasionalis yang telah jauh sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan. Langkah-langkah politik Sjahrir pada periode 1945-1947 dapat dimengerti dengan melihat pomikiran politik sosial demokratis yang dianutnya. Sedangkan pendapat beberapa ahli tentang peran politik Sjahrir akan berguna untuk membawa kita pada suatu sintesis, feodalisme, fasisme, anarkisme suatu watak yang harus ditinggalkan jika mau menjadi bangsa demokratis. Studi ini barangkali studi mau mengatakan, kearah mana Sjahrir memikirkan untuk membawa bahtera bangsa ini dahulu sampai kini kita masih belum dapat berlabuh."

"Pemilihan judul "Kebijakan Politik Kabinet Sjahrir" sebagai objek penelitian didasarkan atas ketertarikan peneliti pada hal-hal yang muncul dalam periode ketika Sutan Sjahrir berkuasa sebagai Perdana Menteri, mulai 14 November 1945 sampai 27 Juni 1947.Sebagaimana diketahui masa kerja kabinet berlangsung dalam 3 babak Pemerintahan yaitu Kabinet Sjahrir pertama (14 November 1945 - 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir kedua (13 Maret 1946 - 2 Oktober 1946) dan Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947).Periode 14 November 1945 - 27 Juni 1947 menjadi panting karena merupakan awal perjuangan Revolusi Kemerdekaan dimana unsur konflik militer yang memunculkan pertempuran merupakan bagian yang sukar dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya, Kabinet Sjahrir adalah kabinet perang. Namun Sutan Sjahrir tidak memfungsikan pemerintahannya sebagai kabinet yang kuat dan rniliteristik tapi justru memulai fondasi sistim pemerintahan yang demokratis. Tapi perhatiannya pada masalah militer tidak dikesampingkan begitu saja. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan militer selama 20 bulan pemerintahan tersebut. Apa yang terjadi dan usaha-usaha politik militer apa yang dilakukan guna mempertahankan kemerdekaan. RI sejak proklamasi 17 Agustus 1945 ?Sjahrir bercita-cita mewujudkan kemerdekaan RI yang merupakan jembatan untuk mencapai tujuan sebuah Negara yang menjunj ung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme dan menuju pendewasaan bangsa. Tujuan itu tidak disebut-sebut dalam program awal kabinet pertama RI (18 Agustus 1945 - 14 November 1945) yang dipimpin Soekamo yang berbentuk Kabinet Presidensial.Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita itu datang dalam persidangan pertama Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945. Ketika itu Sjahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P dimana sebagian besar anggotanya sedang mengusulkan perubahan fungsi K.N.I.P dari hanya sebagai badan pembantu Presiden, menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Hatta yang menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada K.N.I.P. Bersama Presiden KN.I.P juga ditetapkan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.Setelah menjabat, di lembaga tersebut Sjahrir menyusun Haluan Negara yang menggambarkan kedudukan R.I sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri suatu Negara demokratis.Untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang demokratis, atas pemikiran Sjahrir pada tanggal 1 November 1945 diterbitkan Manifesto Politik oleh Pemerintah. Haluan Politik Pemerintah tersebut ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta.Untuk mendukung kebijakan nasional baru, pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain, berdasarkan usul badan pekerja K.N.I.P, bahwa Pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik.Kemudian, sebagai ketua BY K.N.I.P, Sjahrir mengajukan maklumat K.N.I.P no.5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kepala Negara. Format itu terpaksa disetujui Presiden Soekarno. Proses selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuk Kabinet R.I kedua yang berbetuk kabinet ministerial dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri."

"ABSTRAKPemahaman terhadap pemikiran politik suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, walau pengaruh eksternal terhadap bangsa tersebut juga tidak dapat diabaikan. Terdapat beberapa pemikiran politik yang menjadi landasan dalam perebutan dan pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia. Kondisi perebutan dan pengisian kemerdekaan Indonesia merupakan wahana pemikiran politik yang sangat luas dan beranekaragam. Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam bukunya Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, pemikiran politik tersebut dapat dipisah dalam lima aliran, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme Demokratis dan (5) Komunisme.Penelitian ini berusaha untuk mendalami pemikiran Sosialisme Demokratis yang menjadi landasan pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia. Pemahaman pemikiran politik Sosialisme Demokratis Partai Sosialis Indonesia dibatasi hanya dalam hubungannya dengan pemikiran politik Soetan Sjahrir. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kantribusi Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis?Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti mengklasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir dalam tiga golongan, yaitu : (1) pemikiran politik tentang Kebebasan, (2) pemikiran politik tentang Universalisme Humanis, dan (3) pemikiran politik tentang Sosialisme Kerakyatan. Ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil deskripsi pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis.Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap kritis Partai Sosialisme Indonesia terhadap berbagai masalah didasarkan atau ada hubungannya dengan ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir. Dengan demikian kontribusi pemikiran politik Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokrat adalah memberi dasar untuk berfikir dan bertindak.

---

ABSTRACT

Understanding of a nation's political thinking can not be separated from history and values of that nation, even though external influences can not be disregarded. There are some political thinking that become foundation to take by for force and filled up for Indonesian Independence. During the struggling for and fulfilling the Indonesian independence and its developments into a nation, Indonesian political thinking has grown in various ways. According to Herbert Feith and Lance Castle in the Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, the Indonesian political thinking can be identified as five "ism"s and they are : (1) Radical Nationalism, (2) Javanese Traditionalism, (3) Moslem, (4) Democratic Socialism, and (5) Communism.

This research try to look at Democratic Socialism as a base for The Indonesian Socialist Party's (or Partai Sosialis Indonesia) political thinking. The understanding of Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking was limited due to Soetan Sjahrir's political thinking. Thus, it leads to one research question that is How Soetan Sjahrir contributes to the Indonesian Socialist Party's political thinking on Democratic Socialism?

Base on the research question above, the researcher classified Soetan Sjahrir's political thinking into three different groups : (1) political thinking on freedom, (2) political thinking on Human-Universalism, and (3) political thinking on Democratic Socialism. Those three distinctions of Soetan Sjahrir's political view, then, were connected with the description on Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking.

The research shows that Indonesian Socialist Party's critical view on various problem is due to this distinctions of Soetan Sjahrir's political thinking, In other words, Soetan Sjahrir's view and political thinking contributes to, both, Indonesian Socialist Party's views and actions in their political thinking on Democratic Socialism."