Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "

"Studi ini berangkat dari suatu ide bagaimana mendesain suatu kebijakan moneter yang efektif dalam mempengaruhi sektor riil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk itu, desain dari studi ini memiliki 3 tujuan utama: (i) melihat channel mekanisme transmisi yang paiing signifikan bekerja di Indonesia serta menentukan channel mekanisme transmisi yang paling terimbas oleh adanya krisis, (ii) melihat faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi suatu mekanisme transmisi jalur kredit, (ii) menunjukkan perfomance mekanisme transmisi kebijakan moneter antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan dua pendekatan utama, yaitu ekonometri time series (dengan Ordinary Least Square dan Polynomial Distributed Lag) untuk menjawab tujuan (i) dan (ii) serta ekonometri spasial unluk menjawab (iii). Dari hasil yang ditemukan dapai dijelaskan bahwa, credit channel dan money channel bekerja dengan tingkat efektifitas yang sama sebelum krisis meskipun setelah krisis, credit channel lebih volatile. Faktor permintaan dan penawaran bekerja dengan tingkat signifikansi yang sama dalam credit channel. Di level daerah, terdapat justifikasi signifikannya hubungan spasial antar daerah. Sementara itu credit channel terlihat lebih tercluster yang mengindikasikan jalur mekanisme ini harus lebih diprioritaskan karena Iebih manageable di level daerah yang memungkinkan kebijakan moneter terserap Iebih baik."

"Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai hubungan pelaksanaan hukuman pidana berupa kurungan badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dengan tuntutan ganti rugi sebagai pemulihan keuangan negara dari kerugian negara dalam kerangka hukum administrasi negara, pimpinan instansi segera memproses tuntutan ganti rugi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil (bendahara) yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan keuangan negara, penyusunan database kasus kerugian negara oleh setiap instansi yang dipantau perkembangan penyelesaian kerugian negara tersebut secara berkelanjutan, dan penuntutan/penagihan ganti rugi kepada penanggung jawab kerugian negara dengan lebih optimal.

---

This thesis overviews the effort to recover state loss due to corruption, particularly those who are committed by civil servants (treasurer) based on the administrative law concept. This researchis a description of empirical legal study. The results suggest that spesific and systematic regulation should be imposed immediately in accordance to accommodate both of the incarceration penalties as a substitution of compensation penalties which is part of state recovery in administrative law and all perspective of law, head of the state?s institutions should immediately recover the indemnity based on administrative law?s legislation which are related to civil servant (treasurer) who committed an unlawful act, despite the treasurer is or has been incarcerated as a substitution of compensation, the establishment of database related to state loss by every public institution that monitor the development of the country's settlement losses on an ongoing basis, and prosecution / claim back compensation towards those who are responsible for state loss."

"Implementasi kebijakan keuangan dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Kota Depok merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cermin kebijakan publik tetapi sekaligus juga menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas alokasi anggaran pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok; serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.Penelitian menggunakan Teori Anggaran dari Syamsi, Suparmoko, Mardiasmo, Salomo, dan Schick; Teori Anggaran Belanja Daerah dan Muluk, Bird dan Jantscher, Musgrave & Musgrave, Sukirno; Teori Perencanaan Anggaran Belanja dari Abe, teori prencanaan Pembangunan Daerah dari Sitanggang, Meyer, Sigian, Tjokrowinoto Bryan &. White, Miranda, dan Arsyad.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Alokasi anggaran pembangunan dalann pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok kurang optimal untuk merealisasikan Visi dan Misi Kota Depok, yaitu Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Alokasi untuk sektor pendidikan masih dibawah 5 persen, alokasi untuk sektor permukiman sekitar 3 persen dan alokasi untuk sektor perindustrian dan perdagangan belum dapat mendapat pnioritas yang maksimal.Faktor pendukung implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain kondisi demografis, letak geografis, kondisi dinamis perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, kebijakan keuangan Pemerintah Pusat serta situasi perekonomian nasional.Faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain faktor budaya kerja birokrasi yang inefisien dan sarat KKN, faktor kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan tuntutan moral dan etika, serta faktor keterbatasan sumber daya alam.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah Kota Depok perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan meiibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional.Pemerintah Kota Depok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok perlu segera merumuskan dan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan nisi dan mini Kota Depok, yaitu sektor pendidikan, permukiman, perdagangan dan jasa perlu menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan Daerah Kota Depok di masa mendatang tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia sampai saat ini hanya dilakukan berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya ditambah dengan prakiraan kenaikan penerimaan tahun anggaran yang bersangkutan yang besarnya 5 - 10%. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia, maka dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dalam penelitian ini yang meliputi enam aspek, yaitu : (1) aspek kegunaan, (2) aspek ketepatan dan obyektivitas, (3) aspek ruang lingkup, (4) aspek efektivitas biaya, (5) aspek akuntabilitas, serta (6) aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendiskripsikan bagaimana menilai efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kinerja pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia.Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia secara keseluruhan dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 89, dengan rincian sebagai berikut : dari aspek kegunaan saat ini dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 24, aspek ketepatan dan obyektivitas dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek ruang lingkup dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 17, aspek efektivitas biaya dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek akuntabilitas dalam kondisi balk, dengan total skor 12, serta aspek ketepatan waktu dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12.Agar Pusat Administrasi Universitas Indonesia mampu meningkatkan proses penyusunan anggaran agar lebih balk lagi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pada setiap variabel, dari variabel yang semula kondisinya hanya cukup baik perlu ditingkatkan agar menjadi balk dan yang semula sudah baik agar dapat dipertahankan."