Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16885 dokumen yang sesuai dengan query
cover
London: Croom Helm, 1980
336.014 091 FIN (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Washington: International City Management Association, 1975
352.1 MAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Boitulus H. M. L.
"Indonesia is famous as a country prone to natural disasters, and its threat continues to increase over time. On the other hand, most of the regions in Indonesia are vulnerable to many kinds of natural disaster. Thus, the damage caused by the natural disasters become extensive, and making the recovery costs enormous. Most of the time, local governments that experience adversities are unable to bear the costs of natural disaster recovery.  Though most of the local government realized that they needed to expend more on natural disaster mitigation, most of them are not allocating their budget as recommended. The main reason is that there are other expenditures that are more important to be allocated rather than to something that might not happening. But if we put the region on a hypothetical condition of disaster certainty, then the damage that needed to be recovered will be enourmous. In order to see the recovery cost needed, we simulate hypothetical natural disasters on each year from 2019-2023. We estimate the value of the regions and the natural disaster risks of each regions, and estimated the recovery costs.
We found that almost all local governments are incapable on handling recovery costs for major natural disaster such as earthquake and tsunami, and most of local governments are incapable on handling recovery costs for the least hazardous yet frequently occuring natural disasters such as flood and drough. Eventhough they allocating the budget for natural disaster mitigation as recommended, most of them still unable to handle the recovery. Therefore, most of the regions are very vulnerable of natural disaster in the future, and most local governments are incapable of handling the recovery by themselves.

Indonesia terkenal sebagai negara yang rawan bencana alam, dan ancamannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, sebagian besar wilayah di Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan demikian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menjadi luas, dan membuat biaya pemulihan sangat besar. Pada umumnya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan tidak mampu menanggung biaya pemulihan bencana alam. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu mengeluarkan lebih banyak untuk mitigasi bencana alam, kebanyakan dari mereka tidak mengalokasikan anggaran mereka seperti yang direkomendasikan. Alasan utamanya adalah bahwa ada pengeluaran lain yang lebih penting untuk dialokasikan daripada untuk sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tetapi jika kita menempatkan daerah tersebut pada kondisi kepastian bencana, maka kerusakan yang perlu dipulihkan akan sangat besar. Untuk melihat biaya pemulihan yang diperlukan, kami mensimulasikan bencana-bencana alam hipotetikal pada setiap tahun dari 2019 - 2023. Kami memperkirakan nilai daerah dan risiko bencana alam masing-masing daerah, dan memperkirakan biaya pemulihan.
Kami menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam yang tidak terlalu parah namun sering terjadi seperti banjir dan kekeringan. Walaupun mereka mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana alam seperti yang direkomendasikan, kebanyakan dari mereka masih tidak mampu menangani pemulihan. Oleh karena itu, sebagian besar daerah sangat rentan terhadap bencana alam di masa depan, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani pemulihan sendiri."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlatifah
"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa dan memberikan skema ‘1-Desa-1-Miliar’ untuk setiap desa di Indonesia. Sebagai salah satu transfer antar pemerintah terbesar di dunia, Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan regional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan pedesaan dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Studi ini menggunakan data cahaya malam sebagai proksi kesejahteraan pedesaan dan selanjutnya digunakan untuk mengukur ketimpangan regional. Dengan menggunakan Difference in Difference (DiD) kami menemukan dampak positif dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dalam jangka pendek. Dengan menggunakan Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), kami menemukan dampak positif transfer Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi di  desa dalam jangka menengah. Pengaruh dana desa yang paling besar terungkap di desa tertinggal, di mana desa tertinggal tumbuh lebih cepat daripada desa maju. Hal ini menunjukkan indikasi awal konvergensi di level desa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

In 2015, the government of Indonesia launched the Village Fund (VF) program and provided the ‘1-Village-1-Billion’ scheme for each village in Indonesia. As one of the largest intergovernmental transfers in the world, the VF aims to accelerate rural development, reduce poverty, and overcome regional inequality. This study aims to identify the impact of the VF on rural welfare in Indonesia. Due to the lack of rural welfare data, we use the monthly night-time light dataset as a proxy for rural welfare in around 75.000 villages from 2014 to 2019. By using Difference in Difference (DiD), we found the short-run positive impact of village funds on rural economic growth. Using Regression Discontinuity Design in Time (RDiT), we found a positive impact of village fund transfer on rural economic growth in the medium run. The most considerable influence of village funds reveals in underdeveloped villages,  where poor villages grow faster than developed villages. This unexpected finding could be an initial convergence at the village level that requires further investigation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririn Prawesti
"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan pajak daerah berdasarkan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bogor dengan analisis SWOT melalui empat instrumen yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kabupaten Bogor memperoleh pertumbuhan penerimaan PBB-P2 terendah dibandingkan daerah lainnya, padahal Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar. Penelitian ini ­tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif-alternatif strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pengalihan PBB-P2 terdiri dari enam strategi utama yaitu strategi pada aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek sosial, aspek kepegawaian, aspek manajemen pendapatan daerah, dan aspek e-government.

This research discuss about the alternatives strategy to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Bogor Regency with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities and threats. Problems occured that Bogor Regency obtain the lowest revenue growth of Land and Building Tax, whereas the Bogor Regency has great potential. This research classified as qualitative with descriptive design. The result showed that the alternatives strategy for Bogor Regency to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector consist of six main strategies includes strategy on institutional aspects, legas aspects, social aspects, civil service aspects, management of local revenue aspects, and e-government aspects.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S54926
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etrin Damayanti
"Skripsi ini membahas implementasi basis akrual dalam basis cash towards accrual pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 - 2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap beberapa pos akrual laporan keuangan pemerintah kota, yaitu kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan aturan teknis yang detail khususnya terkait dengan aset tetap dan piutang, serta perbaikan kualitas dari pengadaan sumber daya manusia pemerintah melalui rekrutmen tepat sasaran.

The focus of this study is about the implementation of accrual basis in cash towards accrual basis on financial statements of 35 local governments 2007 - 2009. This research is a qualitative descriptive research on some accrual posts like cash, account receivables, fixed assets, and liabilities that are presented in the local government financial statements.
The result of this research shows that there are still some accruals posts are presented inappropriately, due to the lack of detail technical regulations and resources of our government. Therefore, this research suggests that the detail technical regulation especially for the fixed assets and account receivables, and the improvement of the government human resource quality through best shot recruitment are much needed.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abraham Risyad Al Faruqi
"ABSTRAK
Indonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

ABSTRACT
Indonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Edwin
"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.
The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62371
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gianda Nadyastika
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

ABSTRACT
This research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Wisnu Kusuma Haryadi
"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013.

The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S59381
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>