Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 5%, dan pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas sebesar 7% pada skala Nasional. Pada skala Polda Metro Jaya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 2.394 kasus pada 2018-2019. Pemerintah melalui Korlantas Polri membentuk National Traffic Management Center (NTMC) dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan terpadu. Pelayanan diberikan berupa aplikasi NTMC Contact Center yang dikembangkan pada tahun 2017 untuk melengkapi pelayanan call center dan sms center yang sudah hadir sejak tahun 2014. Kemudahan penggunaan teknologi dan pemberian pelayanan yang berkualitas akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Konsep teori pada Teknologi Acceptance Model, User Acceptance dan kepuasan masyarakat digunakan untuk menganalisis penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif explanatory research dengan populasi sebanyak 10.000 orang yang mengunduh aplikasi NTMC Contact Center Polri pada google playstore, dari jumlah populasi dapat menghasilkan sampel sebanyak 100 orang menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan, dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

---

The increase in traffic accidents that occurred in 2017-2018 was 5%, and in 2018-2019 there was an increase in traffic accidents by 7% on a national scale. On the scale of Polda Metro Jaya, the increase in the number of traffic accidents occurred by 2,394 cases in 2018-2019. The government, through Korlantas Polri, established a National Traffic Management Center (NTMC) with the aim of realizing safe, secure, orderly and integrated road traffic and transportation services. Services are provided in the form of the NTMC Contact Center application which was developed in 2017 to complement the call center and sms center services that have been present since 2014. The ease of use of technology and the provision of quality services will have an impact on community satisfaction. The purpose of this research is to analyze the effect of acceptance of the use of technology, the effect of service quality on the NTMC Contact Center application of the National Police Corps and the simultaneous influence of the acceptance of technology use and service quality on the National Police Corps NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents. . The theoretical concept of the Technology Acceptance Model, User Acceptance and community satisfaction is used to analyze the acceptance of technology use and service quality towards community satisfaction in the NTMC application. The research method used in this research is quantitative explanatory research with a population of 10,000 people who download the NTMC Contact Center Polri application on Google Playstore, from the total population can produce a sample of 100 people using the Slovin formula. The sampling technique used was the snowball sampling technique. The results showed that there was a positive and significant influence on the acceptance of technology use, the influence of service quality, and the simultaneous influence on the acceptance of technology use and service quality on the NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents."

"Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige overheidsdaad antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang bersifat inkracht van gewijsde yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) pasca berlakunya UU AP adalah meliputi tindakan administrasi pemerintahan termasuk tindakan faktual yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dan benang merah titik singgung kompetensi mengadili antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara terhadap sengketa onrechtmatige overheidsdaad adalah walaupun suatu tindakan administrasi pemerintahan sama-sama dilakukan oleh subjek hukumnya badan dan/atau pejabat pemerintahan tetap harus dilihat terlebih dahulu sumber atau dasar dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan tersebut.

---

After the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the competence to adjudicate at the State Administrative Court (PTUN) experienced a very significant expansion of absolute competence. The authority to adjudicate the object of the dispute is not only in the form of state administrative decisions (KTUN) but also includes factual actions of government bodies and/or officials. The problem in this research is what are the implications of expanding the competence to adjudicate state administrative courts after the enactment of the AP Law and what are the points of contact for competence to adjudicate on-rechtmatige overheidsdaad disputes between the general court and the state administrative court. This type of research is normative juridical legal research by examining legal principles, statutory regulations and inkracht van gewijsde court decisions related to the legal issues discussed. The results of the research show that the implications of expanding the competency to adjudicate state administrative courts regarding unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad) after the enactment of the AP Law are to include government administration actions including factual actions carried out by government administration bodies and/or officials and The common thread that touches on the competency to adjudicate between the general judiciary and the state administrative judiciary regarding disputes on rechtmatige overheidsdaad is that even though a government administrative action is equally carried out by the legal subject, government bodies and/or officials must first look at the source or basis for carrying out the government administrative action."

"Pelanggaran lalu lintas melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya penggunaan teknik netralisasi oleh pelaku pelanggaran berdasarkan alasan pelaku ketika melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia individu dapat memperkuat atau memperlemah perilaku berkendara berisiko ataupun tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga ada tendensi bahwa jenis kelamin dan usia individu dapat memoderasi atau memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi Sykes & Matza (1957) terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari perilaku berkendara berisiko yaitu melawan arah, melanggar lampu lalu lintas dan melebihi batas kecepatan di kalangan pengendara sepeda motor wilayah DKI Jakarta, serta menguji bagaimana peran jenis kelamin dan usia pengendara sepeda motor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Proses analisa dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji korelasi, uji regresi dan uji regresi sub-group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan teknik netralisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dengan kekuatan hubungan sangat kuat (r: 0,802). Kemudian, semakin tinggi tingkat penggunaan teknik netralisasi maka semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Teknik netralisasi condemnation of the condemner memiliki hubungan paling kuat terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dibandingkan teknik lainnya, sedangkan melawan arah menjadi pelanggaran yang berhubungan paling kuat terhadap penggunaan teknik netralisasi dibandingkan pelanggaran lainnya. Jenis kelamin pengendara sepeda motor tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sedangkan usia pengendara sepeda motor dapat memoderasi.

---

Traffic violations against the direction, violating traffic lights, and exceeding the speed limit are one of the factors that cause traffic accidents and can threaten the safety of others and themselves. Based on previous research, the author sees the use of neutralization techniques by offenders based on the offender's reasons when violating traffic rules. In addition, previous research also shows that differences in sex and age of individuals can strengthen or weaken risky driving behavior or the level of traffic violations, so there is a tendency that sex and age of individuals can moderate or affect the strength or weakness of the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations. This study intends to examine how the effect of the level of use of neutralization technique of Sykes and Matza (1957) on the level of traffic violations consisting of risky driving behavior, namely going against the direction, violating traffic lights and exceeding the speed limit among motorcyclists in DKI Jakarta, as well as examine how the role of sex and age of motorcyclists as moderating variables. This study uses a quantitative approach and uses a questionnaire as a data collection method. The analysis process is carried out by performing cross tabulation tests, correlation tests, regression tests and sub-group regression tests. The results showed that motorcyclists who used the neutralization technique had an effect on the level of traffic violations with a very strong relationship strength (r: 0,802). Then, the higher the level of use of neutralization techniques, the higher the level of traffic violations. The condemnation of the condemner neutralization technique has the strongest relationship on the level of traffic violations compared to other techniques, while going against the direction became the offense that was most strongly related by the use of neutralization techniques compared to other violations. The sex of motorcyclists could not moderate the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations, while the age of motorcyclists could moderate."

"Karya ini membahas tentang perkembangan teknologi yang membuka peluang bagi penyelenggara pinjaman online untuk memberikan penawaran kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Terlepas dari kemudahannya, masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman online. Hadirnya pinjaman online legal diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen. Tetapi, berdasarkan data terlihat ada permasalahan yang dialami oleh pengguna pinjaman online legal, termasuk kekerasan saat proses penagihan, seperti yang juga dialami oleh pengguna pinjaman ilegal. Studi ini melakukan analisis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pinjaman online legal, dengan studi kasus K, A dan R sebagai korban. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder. Melalui tulisan ini, diidentifikasi bahwa korban kekerasan pinjaman online legal mengalami kekerasan non-fisik berupa verbal dan psikis dalam bentuk ancaman, hinaan dan teror. Serangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi yang berdampak pada kondisi individu dan relasi sosial mereka.

---

This work discusses the development of technology that opens up opportunities for online lending platforms to offer ease in obtaining loans. Despite its convenience, many problems are still found in the implementation of online lending. The presence of legal online lending is expected to provide security guarantees for consumers. However, based on the data, there are problems experienced by users of legal online lending, including violence during the collection process, similar to those experienced by users of illegal lending. This study analyzes the violence committed by legal online lending, using K, A, and R as case studies. This writing uses a qualitative approach by analyzing secondary data. Through this writing, it is identified that victims of legal online lending violence experience non-physical violence in the form of verbal and psychological threats, insults, and terror. These actions show that victims experience victimization that affects their individual conditions and social relationships."