Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas perkembangan konflik dan polarisasi politik Eropa pada awal abad XIX pasca Revolusi Prancis 1789 yang berimbas ke wilayah Hindia Timur, koloni Belanda, sekutu terkuat Prancis. Perseteruan kedua kubu berujung pada Perang-perang Koalisi yang meminta banyak korban. Traktat Amiens yang ditandatangani pada tahun 1802 merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian di Eropa. Traktat ini berisi kesepakatan penguasaan atas wilayah pihak-pihak yang berseteru, termasuk Hindia Timur sebagai wilayah koloni Belanda yang terbawa ikut dalam perseteruan antara Prancis-Belanda dan Inggris. Namun perang pecah kembali, sehingga Prancis dan Belanda berupaya untuk mempertahankan Hindia Timur dari serangan Inggris sementara Inggris berusaha untuk merebut Hindia Timur agar posisinya di Asia aman dari ancaman Prancis dan Belanda. Daendels pun dikirim ke wilayah koloni dengan tugas pokok mengamankan Jawa dari serangan Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di Hindia Timur tidak terlepas dari situasi yang berkembang di Eropa, meskipun kemudian tampuk pimpinan dialihkan kepada Janssens yang akhirnya menyerah kepada Inggris tujuh bulan kemudian

---

This dissertation analyzes the development of conflicts and political polarization in early 19th Europe and its impact of this development on the Dutch colony, the East Indies. France and Great Britain were involved in conflict following the French Revolution in 1789 and declared war against each other. The Dutch Republic sympathized with France and became its strongest ally. The warring countries tried to make peace in the form of the Treaty of Amiens in 1802. The agreement covered a wide territory in Europe, Asia and America, including the East Indies. When war broke out again between France and Great Britain, Daendels was sent to the colony to defend it from the British. But after just three years he was called back to Europe and succeeded by Janssens who nullified Daendels rsquo; earlier efforts to defend Java and his own efforts when it fell to the British seven months later."

"Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur merupakan objek penelitian yang mengandung aspek intermestik sehingga kajian desentralisasi asimetris yang terlibat di dalamnya juga perlu membahas mengenai diskursus kebijakan politik luar negeri. Penelitian ini hendak mengaitkan diskursus desentralisasi beserta faktor-faktor terkait lainnya dengan struktur desain konstitusional yang termuat dalam Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur. Penelitian ini menilai bahwa kebijakan politik luar negeri cenderung ditetapkan dengan skema ‘kepala menghadap ke luar’. Artinya, kebijakan politik luar negeri difokuskan untuk memberikan respons terhadap faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar. Padahal, adanya kebijakan desentralisasi ditentukan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom sehingga timbul hak untuk mengatur dan mengurus sendiri kekuasaan pemerintahan yang diserahkan. Di sisi lain, kebijakan politik luar negeri melalui perjanjian bilateral antara dua negara dan desentralisasi sejatinya secara inheren tidak memiliki arah pendekatan yang tertuju pada titik temu yang sama. Kebijakan politik luar negeri memiliki domain tujuan mengatasi masalah internasional, sedangkan desentralisasi memiliki domain tujuan mengatasi masalah lokal. Namun, penelitian ini berargumen bahwa keduanya sama-sama memiliki tujuan jangka panjang untuk mencapai stabilitas nasional guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan demikian, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana skema konsep desentralisasi asimetris dikonstruksikan dalam suatu negara; mengulas dan mengeksplorasi konstruksi konsep desentralisasi asimetris dalam suatu negara yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara; dan menjabarkan penerapan konsep desentralisasi asimetris yang lahir dari sebuah perjanjian bilateral antarnegara, dengan berkaca pada Perjanjian Indonesia-Portugal mengenai Masalah Timor Timur.

---

The Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor is an object of research that contains an intermestic aspect, in which the study of asymmetric decentralization involved in it also needs to discuss foreign policy discourse. This research seeks to relate the decentralization discourse and other related factors to the constitutional design structure contained in the Indonesia-Portugal agreement. This study assesses that foreign policy tends to be determined with a 'head facing out' scheme. That is, foreign policy is focused on providing a response to external factors that come from outside. In fact, decentralization is determined to transition government power into autonomous regions so that the right to regulate and manage the government power is handed over. On the other hand, decentralization and foreign policy, through bilateral agreements between two countries, inherently do not have an approach directed at the same meeting point. Foreign policy has a domain of overcoming international problems, while decentralization has a domain of overcoming local problems. However, this study argues that both of them have a long-term goal of achieving national stability in order to meet national needs. Thus, this study aims to describe how the concept of asymmetric decentralization is constructed in a country; review and explore the construction of the concept of asymmetric decentralization in a country that was born from a bilateral agreement between countries; and describes the operational application of the concept of asymmetric decentralization that was born from a bilateral agreement between countries, by studying the case of the Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor."

"Keberadaan migran Tenaga Kerja Indonesia di daerah transit, merupakan suatu kenyataan yang ada di Nunukan, karena Nunukan merupakan pintu gerbang masuknya TKI untuk menuju Malaysia. Letak Nunukan sangat strategi, berdekatan dengan negara Tawau Malaysia. Ketertarikan para migran transito tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan mempunyai gaji yang besar, dan keberadaan kota di Malaysia karena adanya faktor pendorong yaitu di desa asal migran kehidupannya sangat sulit, lahan sempit dan peluang pekerjaan sangat terbatas. Banyaknya migran transito di Nunukan membawa perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakat Nunukan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi dan dampaknya banyaknya migran transito di daerah transit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara/interview dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan selama satu bulan . Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah, migran transito, serta penduduk lokal yang ada di Nunukan.Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik migran transito. Hasil penelitian menunjukkan heterogennya migran dilihat dari daerah asal, keterampilan serta kedudukan sosialnya.Banyaknya migran transito tersebut membawa keberuntungan masyarakat Nunukan karena terjadi perkembangan sosial ekonomi dalam berbagai bidang usaha, dan pengembangan wilayah dengan terbentuknya perkampungan-perkampungan dan perkotaan. Banyaknya migran transito tidak menjadi permasalahan bagi penduduk asli, karena migran sifatnya hanya sementara di Nunukan walaupun ada juga yang sudah menetap.Sejumlah saran diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu untuk memenuhi peluang pasar ekspor ke Tawau Malaysia agar pemerintah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kerja agar produksi pertanian dan perkebunan dapat meningkat serta kualitas yang baik, membuka lahan perkebunan baru seperti kelapa sawit, karet, kakau dan lainnya, dengan mencari investor untuk menanamkan modalnya baik didalam maupun luar negeri.Untuk mencegah terjadinya deportasi dan hukuman bagi tenaga kerja maka perlu diperketat pengurusan ijin dengan persyaratan yang lengkap sampai kepada keberangkatan / penerimaan kepada perusahaan yang akan menerima di Malaysia."

"Tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan kondisi community crime prevention di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait dengan aparat penegak hukum melalui kemitraan (partnership) dalam upaya pencegahan kejahatan (crime prevention) di wilayah perbatasan (border area). Kondisi wilayah perbatasan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu negara maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (crime prevention). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (community crime prevention) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat adalah pelintas batas ilegal (illegal border crossers/illegal migrant), penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi masyarakat (smuggling) dan menjual hasil bumi ke negara tetangga (illegal trading). Kemapuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (trigger) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemolisian masyarakat (community policing). Percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan agar permasalahan serta kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi sehingga terciptanya kamtibmas dan demi menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi.

---

The purpose of this study identify and explain the conditions of community crime prevention in Nunukan and Sebatik which is the Indonesia-Malaysia border. In addition, this study also describes the participation of the community and relevant agencies with law enforcement agencies in partnership in the prevention of crime in border areas. Conditions that distinguish the border region with other regions in a country then it is impacting on the social aspects of community life, including aspects of crime prevention. This study used a qualitative approach, as for the type of research used is descriptive. The results showed differences between public perceptions of crime by law enforcement officials refer to the formal rules of normative community crime prevention that can be held where the crime that is a problem for society. Crimes that occurred in the border region which is the routine activities of the community is an illegal border crossers, smuggling of goods or consumption and sell the produce to neighboring countries (illegal trade). Traffic collective society for the prevention of crime have not arise spontaneously but must be triggered by the law enforcement officers and the police through a strategic program that is owned by community policing. Acceleration of development and the development of border regions should be prioritized so that the problems and gaps can be reduced so that the creation of public order and safety and for the sake of preserving the integrity of the country from the threat of disintegration."

"makalh ini disajikan pada seminar nasional tentang masalah hukum batas laut indonesia. Badan Pembinaan Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta, 8-9 juni 2005"

"AbstrakTimur tengah utara (TTU) provinsi nusa tenggara timur merupakan salah satu kawasan perbatasan darat dengan timor leste. kawasan perbatasan umumnya identik dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim. penelitian berjenis deskriptif ini bertujuan mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan kehidupan dan merupakan kajian mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan dan merupakan kajian masyrakat di TTU, NTT. Sumber data adalah keluarga yang bertempat tinggal di Bikomi Utara, TTU, NTT sebagai lokasi penelitian. pengumpulan data menggunakan kuisnoner, wawancara (fgd), obserbasi dan telaah dokumen. data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat kawasan perbatasan antar negara dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi danidentik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat. direkokmendasikan kepada kementerian sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui program pendampingan. hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan"