Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko di dalam suatu Perusahaan melalui penerapan Three Lines of Defense. Latar belakang penelitian ini dilakukan salah satunya dikarenakan Perusahaan tidak memiliki Fugsi Internal Audit untuk memberikan independent assurance terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan belum melakukan manajemen risikonya secara maksimal pada masing-masing lini karena Perusahaan hanya memiliki lini pertama dari ketiga lini yang ada, sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya konflik kepentingan antara Prinsipal dan Agen dalam mencapai tujuan Perusahaan. Selain itu, seluruh risiko dan mitigasi yang dilakukan pada lini pertama belum dievaluasi secara maksimal karena Perusahaan hanya berfokus pada pencapaian mitigasi risiko secara penuh pada level President Director saja.

---

This study aims to see how the application of risk management in the company through the application of Three Lines of Defense. One of the reasons is because the Company does not have an Internal Audit to provide independent assurance regarding the implementation of risk management. The data used in this study were obtained from interviews and observations and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Company has not carried out risk management optimally on each line because the Company only has the first line of the three existing lines, so that it can pose a risk of conflicts of interest between the Principal and the Agent in achieving the Company's objectives. In addition, all risks and mitigation carried out in the first line have not been fully evaluated because the Company only focuses on achieving full risk mitigation at the President Director level."

"Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar sebagai energi alternatif bagi sektor transportasi dan industri namun pemanfaatannya masih tergolong sedikit hingga saat ini Pengembangan gas alam sebagai energi alternatif perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Hybrid Namun proyek SPBG Hybrid ini memiliki banyak risiko yang dampaknya terhadap kelayakan proyek masih belum diketahui sehingga diperlukan rencana strategis untuk mengantisipasi risiko yang ada Dengan metode Project Risk Management riset ini menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dari risiko tersebut terhadap kelayakan proyek Pendekatan yang digunakan adalah Value at Risk VaR dan model finansial Hasil dari perhitungan tersebut adalah dampak risiko terhadap nilai kelayakan proyek dan strategi risk response planning untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

---

Indonesia has the potential for an adequate natural gas as an alternative energy for the transportation and industrial sector, but its use is still relatively small until today. The development of natural gas as an alternative energy source need to be matched by infrastructure advancement by building a Compressed Natural Gas fueling station. However, the CNG fueling station project has many risks which impact on the value of its feasibility is still unknown so that the strategic plan to anticipate risks is necessary. Using Project Risk Management method, this research analyzes risk to determine its impact on the project?s feasibility with the approach of Value at Risk (VaR) and financial model. Results of these calculations are knowing the impact of risk on the project?s feasibility and risk response planning strategies to reduce the impact of such risks."

"Sebagai salah satu negara anggota OPEC, di Indonesia banyak dilaksanakan proyek-proyek pembangunan fasilitas penunjang terhadap kegiatanpertambangan minyak dan gas bumi. Pengembangan fasilitas tersebut dimulai dari tahap perancangan engineering, fabrikasi & pengadaan, dan konstruksi & instalasi. Sebagai tahapan yang paling akhir dari sebuah pembangunan fasilitas,tahap konstruksi & instalasi memiliki resiko keterlambatan paling tinggi dalampelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya keterkaitan pekerjaan denganpihak diluar perusahaan. Kondisi ini mendorong penulis untuk dapatmengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor dominan tersebut dan dilakukannya langkahlangkah antisipasinya, diharapkan dapat mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi & instalasi tersebut

---

As one of OPEC’s member, there are so many facilities development projects to support oil & gas mining activities in Indonesia. The development project is started from engineering design phase, to procurement and fabrication

phase, and ended by construction and installation phase. As the last phase, construction & installation, has more risks related to time performance during the execution. These things affected by big corelation between the contractor and other outside parties. Such condition motivate writer to identify the dominant factors. By identifying these factors and take responses

on them, delays on construction and installation performance will be avoided."

"ABSTRAKPada tesis ini membahas tentang antisipasi terhadap perubahan kepemimpinan nasional pasca pemilihan presiden tahun 2014 yang mana nantinya pemerintahan yang baru akan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan pada bisnis hulu migas di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas, tentu mempunyai pengharapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan iklim investasi yang kondusif, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan model apa yang akan dihasilkan dan diberlakukan? Utamanya kebijakan di bidang Migas, serta dampaknya bagi eksistensi perusahaan-perusahan migas tersebut. Sebagai entitas bisnis, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa perusahaan migas internasional dan perusahaan migas nasional dalam menjalankan bisnisnya didukung oleh kegiatan intelijen bisnis (business intelligence) yang mencakup pengumpulan informasi penting mengenai situasi lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi, guna mengantisipasi keadaan atau situasi tersebut yang mencakup ketidakpastian (uncertainties) dan kompleksitas (complexity) atas permasalahan ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Melalui konsep analysis TAIDA, informasi yang terkumpul akan diproses menjadi bahan pengambilan keputusan guna mendukung perencanaan stratejik ke depan sebagai bagian dari usaha untuk pengembangan usaha (business development) pada perubahan dinamika kepemimpinan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about an anticipating to the national leadership changes post the presidential election in 2014. The new administration will have the authority to issue a policy on oil and gas business in Indonesia. The companies which engaged in oil and gas business have certainly expectation that the government policy on oil and gas industry can provide a conducive investment climate, so it needs to be studied more in depth about what policy models to be generated and enforced. The main policy on oil and gas industry as well as the implications of the existence of oil and gas companies in Indonesia. The multinational oil and gas company or the IOGC (International Oil Company) and the national oil company (NOGC) in running their business activities are supported by business intelligence, which its main activity is collecting the important information about the situation surrounding operations area in order to anticipate the uncertainties and complexity of the issues related to ideology, political, social, economic and local culture. This thesis utilizes the TAIDA analysis concept which all collected information will be processed in order to support decision making strategic for further plan as part of the efforts in business development to anticipate the dynamics of change of the national leadership."

"No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without either the prior written permission of the publisher or a licence permitting restricted copying issued in the UK by The Copyright Licensing Agency and in the USA by The Copyright Clearance Center. Any opinions expressed in the chapters are those of the authors. Whilst Emerald makes every effort to ensure the quality and accuracy of its content, Emerald makes no representation implied or otherwise, as to the chapters’ suitability and application and disclaims any warranties, express or implied, to their use."

"This book constitutes the refereed proceedings of the 6th International Conference on Scalable Uncertainty Management, SUM 2012, held in Marburg, Germany, in September 2012. The 41 revised full papers and 13 revised short papers were carefully reviewed and selected from 75 submissions. The papers cover topics in all areas of managing and reasoning with substantial and complex kinds of uncertain, incomplete or inconsistent information including applications in decision support systems, machine learning, negotiation technologies, semantic web applications, search engines, ontology systems, information retrieval, natural language processing, information extraction, image recognition, vision systems, data and text mining, and the consideration of issues such as provenance, trust, heterogeneity, and complexity of data and knowledge."

"Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuatkan akta perubahan, hingga mencetak surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum.

---

A notary is a party in which authorized by the parties to submit amendment to the articles of association in the administrative system of legal entities. One of the main requirements for submitting amendments to the articles of association of a legal entitiy is a statement that the entity is not in a management dispute or court dispute. However, in the case of Jakarta State Administrative Court Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT, the notary submitted an amendment to the entity of AMPHURI ‘s articles of association in which the association was in a management dispute. Such issues arise since there are no regulations regarding the parties in which are obligated, and acted in verifying the truth of the data in the process of amending the entity’s articles of association. The issues that are analyzed in this study are regarding the role of the notary in the process of amending the entity’s articles of association, and the form of applying the notary’s precautionary principle whereby there is a management dispute in the process of amending the entity’s articles of association which resulted to the cancellation of such amendments. The method used is this research are normative juridical, with a typological form in the form of explanatory, and applying a statutory approach, as well as cases. The results of this study indicate that the notary holds an important role in the process of amending the entity’s articles of association in which begin from drafting the deed of amendment, until printing the Minister of Law and Human Rights Decree, in accordance with the applicable provisions. Further, the application of a precautionary principle form that can be carried out by a notary is to carry out such occupation with honesty, trustworthiness, thorough, provide legal advisory in the event that there are unclear provisions, and a notary have the rights to reject in any event the services provided have the potential to violate a legal provisions."