Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Naskah ini memuat teks Kartapiyoga Maling, menceritakan hilangnya Dewi Erawati, putri raja Mandaraka Prabu Salya, diculik oleh Prabu Kalaroga, atas permintaan anaknya bernama Kartapiyoga (Kartawiyoga) yang hidup di dalam goa. Dewi Erawati akan diambil sebagai permaisuri oleh Kartapiyoga, namun ia mempunyai permintaan, bahwa ia mau diambil sebagai permaisuri asalkan Kartapiyoga juga dapat mengawini saudara-saudaranya, yaitu Dewi Surtikanti dan Dewi Banowati. Kartapiyoga berangkat seorang diri ke Mandaraka. Setelah sampai di keputren, ia ketahuan oleh Raden Jaladara dan Raden Janaka; terjadilah peperangan dan Kartapiyoga kalah, masuk ke dalam bumi sementara Raden Jaladara dan Raden Janaka mengejarnya. Setelah Jaladara dan Janaka sampai di Giridasar (goa), mereka menemui Dewi Erawati. Raden Janaka membawa Dewi Erawati ke Mandaraka sedangkan Jaladara mau memusnahkan Prabu Kurandageni, maka terjadilah peperangan. Jaladara kemudian menghadapi raja Kurandageni, dan terjadi peperangan pula. Raja itu terbunuh oleh Jaladara. Janaka melepaskan senjata panah ke pusat kraton, sehingga terjadi lautan, sedangkan Kartapiyoga juga mati terbunuh oleh Janaka. Erawati kini dibawa oleh Jaladara ke Mandaraka dan Janaka menemui Hyang Baruna. Janaka kemudian pulang menuju Mandaraka. Dalam naskah disebutkan bahwa cerita akan disambung dengan Serat Nugraha, serat yang menceritakan bertahtanya Prabu Baladewa dan pernikahannya dengan Dewi Erawati disertai patah Endang Werdiningsih (sebenarnya adalah sang Pamadi) dan Dewi Jembawati. Teks ini dikarang oleh Kusumadilaga di Surakarta pada tahun 1872. Di dalamnya terdapat adegan-adegan erotis yang cukup grafik. Naskah-naskah lain yang berisi teks yang sama, lihat MSB/SW.10-11 dan LOr 6689. Naskah dibeli oleh Pigeaud dari R.M.Ng. Sumahatmaka di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931 dan mungkin merupakan hasil salinan tangannya sendiri. Naskah-naskah MSB yang tersebut di atas juga disalin oleh Sumahatmaka. Daftar pupuh: (1) asmarandana; (2) pangkur; (3) sinom; (4) kinanthi; (5) mijil; (6) dhandhanggula; (7) durma; (8) girisa; (9) durma; (10) gambuh; (11) pangkur; (12) sinom; (13) balabak; (14) dhandhanggula; (15) kinanthi; (16) asmarandana; (17) durma; (18) dhandhanggula; (19) asmarandana; (20) sinom; (21) pangkur; (22) kinanthi; (23) dhandhanggula; (24) asmarandana; (25) pangkur; (26) durma; (27) kinanthi; (28) dhandhanggula; (29) pangkur; (30) asmarandana; (31) maskumambang; (32) pucung; (33) kinanthi; (34) dhandhanggula; (35) mijil; (36) sinom; (37) dhandhanggula."

"Naskah ini merupakan alih aksara ketik dari sebuah naskah karya Sumahatmaka (lihat FSUI/CW.9). Naskah Sumahatmaka itu sendiri merupakan salinan dari naskah induk karya Kusumadilaga, disalin pada tanggal 6 Mei 1928. Keberadaan naskah karya Kusumadilaga ini belum diketahui hingga kini. Penyalinan ketik dikerjakan staf Pigeaud pada Januari 1933, di Yogyakarta, sebanyak empat eksemplar (h.i). FSUI menyimpan dua diantaranya, yaitu HA 55a (ketikan asli) dan HA 55b (tembusan karbon). Hanya ketikan asli yang dimikrofilm. Pada h.222 terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa cerita ini akan disambung dengan Serat Nugraha, yaitu menceritakan penobatan Prabu Baladewa dan pernikahannya dengan Dewi Erawati, disertai patah Endang Werdiningsih (sebenarnya adalah sang Pamadi) dan Jembawati. Keterangan isi selengkapnya dapat dilihat pada deskripsi FSUI/CW.9, sedangkan keterangan referensi lainnya, lihat: LOr 6689b; Pratelan II: 393; SMP/KS.420; MSB/SW.10-12."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Serangan terrorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 secara fundamental mengubah pemahaman Amerika Serikat (AS) dan dunia mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme. Pemahaman baru ini direalisasikan dalam berbagai kebijakan keamanan yang lebih ketat berupa, misalnya, peningkatan metode-metode pengumpulan informasi dan penggunaan instrumen intelijen untuk mencegah terjadinya tragedi terorisme di masa yang akan datang.Kebijakan kontra-terorisme dan legislasi anti-terorism baru di berbagai belahan dunia mengundang keprihatinan. Meskipun tindakan-tindakan kontra-terorisme didukung oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1333/2000 dan 1373/2000, kontra-terorisme seharusnya tidak mengancam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam Piagam PBB dicantumkan tekad PBB untuk menjaga pemenuhan hak-hak asasi manusia: "...to reaffirm faith in fimrtdamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small." Keamanan kolektif sejatinya tercipta tidak dengan mengorbankan hak-hak dasar individu.Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme Indonesia, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan syarat bahwa amandemen terhadap UU tersebut diajukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan, mengundang kontroversi yang luas. UU Anti-Terorisme tersebut seharusnya memiliki fungsi sebagai komponen pendukung prinsip penegakan hukum dan memberikan dasar hukum yang adil, serta secara efektif mencegah terjadinya aksi terorisme.Tesis ini menguraikan tantangan-tantangan bagi hak-hak asasi manusia yang muncul akibat 'perang melawan teror' yang dikumandangkan sejak terjadinya serangan terorisme pada 11 September 2001 di AS dan peristiwa pengeboman 12 Oktober 2002 di Bali. Dengan UU Anti-Terorisme Indonesia sebagai fokusnya, tesis ini menganalisis bagaimana kontra-terorisme internasional berpengaruh besar terhadap pasal-pasal dalam UU Anti-Terorisme Indonesia, bagaimana hak-hak asasi harus berkompetisi dengan kontra-terorisme internasional untuk menjadi prioritas utama dalam pertimbangan pengambilan kebijakan, dan konstituen-konstituen apa saja yang hadir dalam pembuatan UU Anti-Terorisme Indonesia.

---

The attacks of 11 September 2001 fundamentally changed the understanding of the United States (US) and the world of the threat posed by terrorism. With this new comprehension has come the realization that significantly improved collection and use of intelligence will be required to prevent catastrophic terrorist attacks in the future.

Growing concerns over terrorism induce stricter counter-terrorism policies and anti-terrorism legislations in parts of the world. Albeit backed up by United Nations (UN) Resolutions 1333/2000 and 1373/2000, counter-terrorism should not degrade the fulfillment of basic human rights at all. UN has even stated their determination "to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small" in its charter. Collective security cannot be formed on the cost of individual rights.

The Indonesian Anti-Terrorism Law passed by the Parliament with one condition that the Government would put forward amendment within a month, generated controversy broadly. The Law should have been serving as an important building block in strengthening the rule of law and a fair legal basis, effectively prevented acts of terrorism.

The thesis would take into account the particular challenges raised for human rights by the 'war on terror' declared in the wake of the events of 11 September 2001 terrorist attacks in US and 12 October 2002 bombing blasts in Bali. Taking focus on Indonesian Anti-Terrorism Law, it would analyze on impact of the global wave of combating terrorism to Indonesian Anti-Terrorism Law, how human rights and combating terrorism are contending to claim top priority, and what constituents were present in the making of the Indonesian Anti Terrorism Law."

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."