Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Agreement on Agriculture (AoA) menuntut Indonesia sebagai anggota WTO untuk mematuhinya. Permasalahan yang timbul adalah bahwa Indonesia belumlah mempunyai kebijakan yang adaftif dan tepat dengan komitmen Indonesia terhadap AoA tersebut dan juga mampu mengedepankan kepentingan nasional melalui peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia di pasar intemasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan/strategi yang tepat bagi pemerintah Indonesia dalam perundingan lanjutan WTO bidang pertanian dalam upaya mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional dari D. Neuchterlein, yang perumusan kebijakan suatu negara haruslah didasarkan pada ide-ide dasar dari kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut Morgenthau menunjuk bahwa kepentingan nasional merujuk pada sasaran politik, ekonomi atau sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui studi pustaka dan internet berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlu diperjuangkannya prinsip Special and Differential Treatment (S&D) oleh Indonesia sebagai bagian integral dari perundingan WTO di bidang pertanian. Prinsip ini sangat panting diperjuangkan sebagai pembeda dalam tingkat pembangunan ekonomi antar negara berkembang dan negara maju. Bagi Indonesia, S&D harus mencakup akses pasar, dukungan domestik dan tingkat subsidi ekspor. Selain itu juga, dengan prinsip S&D juga, masalah non trade concern yang dapat diangkat oleh Indonesia adalah perlu diberikannya fleksibilitas dalam menetapkan alat kebijaksanaan yang mendukung tercapalnya program ketahanan pangan wilayah pedesaan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pertanian Indonesia memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap peraturan internasional yang ada dan dapat mengedepankan kepentingan Indonesia. Kebijakan agribisnis yang berdaya saing haruslah diupayakan oleh pemerintah guna memperbaiki kondisi pertanian nasional sekaligus merupakan arah pembangunan sistem dan usaha pertanian yang berdaya saing dalam upaya memasuki pasar dunia dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional. "

"Sampai dengan awal tahun 1990, tidak pernah terbayangkan bahwa sebuah negara yang masih menganut ideologi sosialis-komunis seperti Vietnam dapat menjadi anggota ASEAN. Diterimanya Vietnam sebagai anggota ke-7 ASEAN tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang. Proses ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu Vietnam sendiri dan organisasi regional ASEAN. Tesis ini akan berusaha menjawab permasalahan utama yang menjadi dasar penulisan ini, yaitu seberapa jauh perubahan kebijakan luar negeri Vietnam yang ditujukan ke ASEAN dan bagaimana ASEAN sendiri merespon perubahan tersebut sehingga akhirnya Vietnam diterima sebagai anggota ASEAN ke-7. Sebagai alat bantu dalam analisa, digunakan beberapa teori yang pada pokoknya adalah melihat bagaimana melihat perubahan politik luar negeri Vietnam dapat terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara,, atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi tersebut akan mempengaruhi setiap perumusan politik luar negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut membawa implikasi pada strategi/gaya suatu negara terhadap negara lainnya. Fenomena politik luar negeri juga dapat dilihat sebagai suatu tingkah laku yang adaptif. Politik Luar Negeri suatu negara dikatakan adaptif, apabila politik luar negeri itu mampu menghadapi/menstimulasi perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal dari suatu mayarakat yang memberi kontribusi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan struktur esensial dari suatu society di dalam batas-batas yang dapat diterima. Dari analisa berbagai fakta yang ada, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa perubahan struktur sistem internasional seiring meredanya Perang Dingin membawa beberapa konsekuensi bagi para pemimpin Vietnam untuk mengkaji ulang kebijakan politik luar negerinya. Secara umum perubahan perilaku Vietnam ini memberikan konsekuensi pada lebih adaptifnya pola hubungan luar negeri Vietnam, terutama dengan negara-negara tetangga terdekat yang tergabung dalam ASEAN. Runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 semakin memacu Vietnam untuk membuka diri dan adaptif di lingkungan konsentrisnya yang selama ini selalu bercirikan konfrontasi. Format baru kebijakan luar negeri Vietnam yang adaptif terhadap lingkungan terdekatnya ditandai dengan serangkaian tindakan dan kebijakan yang mendorong negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN tidak lagi memandang Vietnam sebagai ancaman. Rangkaian tindakan dan kebijakan tersebut didorong oleh hasrat Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN, guna mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan politik. Vietnam menyadari bahwa ASEAN yang baru adalah mengejar tujuan-tujuan ekonomi, dan pencapaian tujuan tersebut secara tradisional dirujukkan oleh ASEAN dengan terlebih dahulu menciptakan stabilitas, bukan tuntutan semacam demokratisasi atau turut campur dalam aspek-aspek kehidupan negara lainnya. Pertimbangan ASEAN yang utama dalam menerima Vietnam sebagai anggota adalah untuk menghindarkan konflik baru, mengadakan kerjasama ekonomi yang sating menguntungkan, dan mengajak untuk mengembangkan stabilitas kawasan yang selama ini sulit diwujudkan karena penentangan Hanoi. Selain itu, keanggotaan Vietnam di ASEAN juga diacukan sebagai strategi dalam mewujudkan cita-cita ASEAN selama ini untuk membentuk ASEAN-10, yaitu ASEAN yang beranggotakan seluruh negara anggota kawasan Asia Tenggara."

"Tesis ini membahas tentang implikasi dari sebuah organisasi ekonomi regional (NAFTA) terhadap kesejahteraan buruh di salah satu negara anggotanya yaitu Meksiko. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana implikasi NAFTA terhadap kesejahteraan buruh Maquiladoras periode 1994-1999. Permasalahan ini dipilih untuk melihat bagaimana regionalisme (NAFTA) dapat mempengaruhi kesejahteraan buruh. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dan peranan Amerika Serikat dan Kanada dalam perekonomian Meksiko, peranan NAFTA melalui NAALC daiam pelaksanaan kebijakan perburuhan di Meksiko, kesejahteraan buruh maquiladoras pada periode 1994-1999, dan kesimpulan. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusionalisme dan teori pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, hasil penelitian ini adalah bahwa NAFTA di satu sisi meningkatkan kesejahteraan buruh maquiladoras pada periode tersebut yang bisa dilihat dari meningkatnya upah minimum dan kompensasi yang diterima buruh, tetapi di sisi lain terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak buruh meskipun NAALC dibentuk. Hal ini karena adanya ketentuan bab 11 NAFTA yang melindungi kepentingan para investor negara-negara anggota, sementara itu Pemerintah Meksiko lebih mengutamakan akumulasi modal untuk membiayai pembangunan perekonomiannya sehingga membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak buruh maquiladoras. Sedangkan NAALC yang dibentuk dengan tujuan untuk menangani masalah perburuhan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemilik maquiladoras maupun Pemerintah Meksiko. Ini disebabkan karena NAALC memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah dalam masalah struktural karena bukan merupakan badan yang independen."

"Fenomena hubungan internasional antar kota (sister city) telah berkembang pesat di manca negara, demikian juga di Indonesia. Hingga saat ini sebanyak 47 pemerintah kota dan 16 pemerintah propinsi di Indonesia telah melaksanakan hubungan kemitraan ini. Berbagai kebijakan serta anjuran telah dikeluarkan oleh Pemerintah agar Pemerintah Kota/Daerah dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memacu pertumbuhan kota/daerah. Namun di sisi lain, hubungan kemitraan kota belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan hanya terbatas pada sebagian jajaran pemerintahan, khususnya Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Kota/Daerah, padahal hubungan kemitraan kota idealnya dilaksanakan secara sinergi antar inslansi pemerintah dan antara pemerintah dan rnasyarakat.Tesis ini berlujuan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan sister city serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui suatu program kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik. Fokus studi tesis ini adalah salah satu aspek manfaat kerjasama sister city di bidang pembangunan sosial perkotaan, yaitu pembangunan sumber daya manusia (tenaga kerja) di DKI Jakarta yang diperoleh melalui pemanfaatan program pelatihan bagi para tenaga kerja DKI Jakarta cli Tokyo-Jepang.Tesis ini juga meneliti model program pelatihan yang digunakan untuk program kerjasama ini serta implikasinya pada pembangunan sosial di DKI Jakarta, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKl Jakarta dalam mengelola program sejenis dimasa datang.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program pelatihan tenaga kerja (dalam rangka kerjasama sister city Jakarta-Tokyo), telah memberi manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja di DKI Jakarta (peserta program pelatihan) dengan keluaran (output) berupa peningkatan produktivitas serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, serta membawa dampak (outcome) berupa peningkatan kesejahteraan hidup peserta pelatihan, dengan indikator berupa peningkatan jabatan dan pendapatan/gaji.Dengan adanya program kerjasama ini juga telah membantu khususnya bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakanlnrenyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja, terutama terhadap kebutuhan program pelatihan tingkat internasional yaitu melalui program `pemagangan' di kotalnegara luar negeri (On the Job Training) yang memiliki keunggulan balk dalam hal teknologi maupun kualitas tenaga kerja (SDM)nya. Dalam hal ini, adanya program kerjasama ini telah memberikan "manfaat ganda" bagi DKI Jakarta, yaitu selain manfaat memperoleh pengetahuan dan penguasaan teknologi tinggi bagi tenaga kerja, juga manfaat dalam hal efisiensi biaya yang dibutuhkan bagi penyelenggraan program pelatihan sejenis (terutama karena sebagian besar biaya bagi penyelenggaraan program ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Tokyo).Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa melalui program pelatihan tenaga kerja dalam rangka kerjasama sister city yang dikelola secara baik, dapat memberi dampak positif dalam upaya pembangunan sosial perkotaan. Oleh sebab itu Pemerintah perlu memberi perhatian yang Iebih besar terhadap fenomena hubungan sister city di Indonesia, baik melalui piranti lunak berupa ketentuan perundangan yang dapat menciptakan suasana kondusif juga melalui bimbingan dan dorongan agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kota dan daerah."

"Amerika Serikat pasca Perang Dunia II memberikan perhatian serius ke kawasan Eropa. Terdapat dua pertimbangan Amerika Serikat memperhatikan kawasan Eropa pertama adalah bila negara-negara Eropa menjadi lemah secara ekonomi dan politik maka sangat mungkin pengaruh Komunisme akan lebih mudah masuk ke Eropa dan kedua Eropa yang kuat lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat disamping dapat secara bersama-sama menanggung beban internasional juga Eropa dapat menjadi tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama dalam masalah ekonomi dan perdagangan.Tanggapan Amerika Serikat terhadap Masyarakat Eropa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan Masyarakat Eropa itu sendiri. Sementara itu secara internal Masyarakat Eropa memberikan cukup waktu untuk dapat menyatukan berbagai perbedaan diantara mereka baik berkenaan dengan masalah ekonomi maupun politik. Sehingga negara-negara Eropa cenderung lebih memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan berbagai persoalan diantara mereka sendiri dalam proses integrasi hingga berkaitan dengan penetapan pemberlakuan tarif bersama kepada negara ketiga tidak terkecuali dengan Amerika Serikat.Beberapa persoalan kemudian muncul antara Masyarakat Eropa dengan Amerika Serikat setelah proses integrasi ekonomi Eropa makin menguat dan mulai menerapkan kebijakan tarif eksternal bersama dan masalah-masalah lain seperti subsidi pertanian, standardisasi produk dan lain-lainnya.Peneliti dalam hal ini akan memperhatikan tanggapan Amerika Serikat terhadap beberapa masalah yang timbul bersamaan dengan proses integrasi ekonomi Eropa tersebut. Analisa dalam penulisan ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian penting. Pada bagian pertama menjelaskan perhatian dan kepentingan Amerika Serikat terhadap proses pemulihan ekonomi dan perkembangan hubungan Eropa dengan Amerika Serikat. Setelah Masyarakat Eropa mencapai kemajuan yang ditandai oleh pembentukan Uni Eropa pada 1993, Amerika Serikat berupaya memanfaatkan kawasan Eropa untuk kepentingan ekonominya terutama pada saat perekonomian dalam negeri mengalami kelesuan sementara negara negara dunia lain mengalami kemajuan dalam bidang industri dan menjadi pesaing utama bagi dominasi ekonomi Amerika Serikat. Pada bagian kedua akan dipaparkan mengenai upaya Amerika Serikat menghadapi kemajuan yang telah dicapai Masyarakat Eropa dalam proses integrasi.Amerika Serikat memahami bahwa kawasan Eropa merupakan tujuan bagi kepentingan Amerika sehingga meskipun terjadi perbedaan dalam beberapa masalah ekonomi dan perdagangan, Amerika Serikat berusaha dapat menemukan jalan keluar untuk dapat menyelesaikannya. Salah satu jalan untuk mencegah konflik perdagangan adalah dengan membentuk kerjasama bilateral dalam kerangka Transatlantik. Karena itu dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan pentingnya peranan kerjasama Transatlantik untuk menjembatani kepentingan antara kedua negara kawasan tersebut.Penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa dalam menyelesaikan beberapa permasalahan cenderung bersifat kooperatif ditandai dengan dibentuknya Transatlantic Declaration pada 1990 untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar kerjasama dan konsultasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.Penulis akan memaparkan perkembangan kemajuan kerjasama antara Amerika Serikat-Uni Eropa tersebut dengan memperhatikan pada data yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan perdagangan kedua negara pasca penyusunan program Pasar Tunggal 1992 dan pembentukan Uni Eropa."

"PendahuluanBagi negara-negara yang baru memasuki fase industri secara lokal, kebijaksanaan yang tidak mendorong lancarnya arus pertumbuhan barang dan jasa, akan menguntungkan suatu negara, tetapi secara universal cenderung merugikan negara-negara lainnya dalam mencapai kemakmuran negara-negara yang bersangkutan.Walaupun kemakmuran merupakan suatu tujuan yang universal dari diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada suatu kesepakatan umum dalam mencapainya, bagi negara-negara maju dan terbuka yang menganut ekonomi pasar, maka perdagangan bebas, adalah sistem ekonomi yang tepat bagi negara-negara tersebut dalam mencapai sasarannya.Perdagangan bebas bagi negara-negara yang menganut prinsip kekuasan pasar, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang menganut perdagangan bebas akan melakukan spesialisasi produksi, dalam mana biaya upah pekerja rendah, dan meraup keuntungan-keuntungan penuh dari skala ekonomi. Untuk itu, negara-negara yang maju dan terbuka dalam diplomasi ekonominya, cenderung melakukan pada market integration dan policy integration , bukan pada market separtion. Policy integration, diartikan sebagai tindakan satu kelompok negara-negara dalam menjalin interdependensi ekonomi. Pembentukan NAFTA (North Amerika Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat, Canada dan Mexico (1993), merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT: Hal ini sangat penting karena GATT sendiri secara tidak langsung mengalami berbagai kendala sejak ministerial meeting tahun 1982, Amerika Serikat mulai memandang perlunya pendekatan-pendekatan bilateral dan plurilateral dalam menciptakan pasar bebas (terbuka) dari pada pendekatan multilateral, seperti yang tertuang dalam GATT.Pembentukan NAFTA pada dasarnya bukan merupakan suatu hasil dilpomasi ekonomi langsung. Cikal bakal NAFTA adalah FTA (Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat dan Canada yang dirintis sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. FTA yang merupakan jenis perundingan perdagangan bebas, karena posisi kedua negara (Amerika Serikat dan Canada) dalam ekonomi adalah sama dan kemudian?."