Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Provides a comprehensive toolkit for both coastal professionals and students of coastal management, drawing on examples of coastal planning and management from around the world"

"ntroduction. Understanding the coastal environment -- Coastal pressures and critical management issues -- The coastal management framework -- Federal coastal policy -- State coastal management programs -- Regional management of coastal resources -- Local coastal management -- Creative coastal design and development : building sustainably along the coast -- Conclusions : future directions in U.S. coastal management"

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL.

---

Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information."

"ABSTRAKWilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACTThe coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it."

"Kota merupakan suatu ruang bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Perkembangan kota dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan sistem perkotaan secara menyeluruh. Salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan adalah Kota Kendari. Perkembangan yang terjadi pada Kota Kendari cenderung sporadis, yang apabila tidak diarahkan dan dikendalikan akan menimbulkan masalah baru. Salah satu potensi Kota Kendari yang mengalami dampak negatif dari perkembangan perkotaan adalah kawasan pesisir Teluk Kendari. Teluk Kendari mengalami sedimentasi yang cukup parah dari tahun 1960-2010 sehingga mengancam keberlanjutan Teluk Kendari. Teluk Kendari merupakan potensi besar Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang terancam berubah menjadi daratan tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat pola perkembangan perkotaan, struktur ruang yang dihasilkan dari dampak perkembangan kota terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir perkotaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik. Ada beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, hingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang cukup, yaitu kajian kepustakaan, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan dari tahapan persiapan hingga tahap perumusan hasil penelitian. Perkembangan Kota Kendari di mulai dari lokasi awal terbentuknya Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari. Kawasan Teluk Kendari memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi poros utama dalam perkembangan Kota Kendari. Seiring perkembangan waktu, struktur ruang Kota Kendari semakin baik karena pusat-pusat aktivitas dalam perkotaan didukung oleh jaringan-jaringan perkotaan meskipun beberapa jaringan masih di bawah standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Kendari tidak lepas dari masalah lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan Teluk Kendari. Keberlanjutan dari lingkungan Teluk Kendari cukup terancam karena tingginya sedimentasi yang terjadi pada perairan Teluk Kendari. Kenaikan nilai faktor-faktor perkembangan perkotaan berbanding lurus dengan laju sedimentasi.

---

A city is a space for people to establish their lives. The growth of the city can be interpreted as a complete change, which involves all the changes in the urban system as a whole. One of the cities in Indonesia which is experiencing growth is the city of Kendari. The growth of Kendari City tend sporadic that could cause a new peoblem if not directed and controlled. One of the potentials of Kendari City which experienced the negative impact of urban development is the coastal region of Kendari Bay. The Kendari Bay suffered severe sedimentation of the years 1960-2010 that threatening the sustainability of Kendari Bay. Kendari Bay is a great potential of Kendari, Southeast Sulawesi that threatened turn into the mainland in 2019. Therefore, this study aims to look the patterns of urban development and the spatial structure resulting of the impact of urban development on the urban coastal environmental sustainability.

The study approach used is deductive quantitative rationalistic method. There are several variables that will be analyzed in this study, to generate answers to research questions set. The analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis and spatial analysis. Data collection techniques used in this study are the study of literature, field observation, and secondary data collection. The study was conducted in several stages from the preparation stage to the stage of formulation of the research results.

Kendari Bay is the initial formation of the development of Kendari City. Kendari Bay region has an important role in the development of the city of Kendari. Subdistrict Mandonga is a major hub in the development of the city of Kendari. Over the years, the spatial structure of Kendari become better because of the development of activity centers in urban supported by urban networks though some networks are still below the minimum service standards. The development of Kendari not be separated from environmental issues, namely environmental degradation of Kendari Bay. Environmental sustainability of Kendari Bay is in danger because of the high sedimentation in waters. The increasing of the urban development factors is directly proportional to the rate of sedimentation."