Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah perkembangan teknologi inovasi digital yang semakin berkembang, dikenal istilah Financial Technology (FinTech) untuk menggambarkan industri keuangan digital. Industri asuransi menjadi salah satu bidang yang turut dimanfaatkan oleh perkembangan FinTech, yang kemudian dikenal dengan Insurance Technology (InsurTech). Di Indonesia sendiri hanya terdapat usaha InsurTech Aggregator sebagai marketplace penyedia layanan penjualan asuransi. InsurTech serta kemudahan yang dijanjikannya diyakinkan dapat meningkatkan angka penetrasi asuransi di Indonesia. Namun, absennya regulasi yang mengatur mengenai InsurTech secara spesifik membuat penyelenggaraan InsurTech belum maksimal. Regulasi InsurTech saat ini hanya sebatas UU No. 40/2014 yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan usaha asuransi dengan usaha InsurTech jenis agregator dan peran pentingnya regulasi InsurTech, serta dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa InsurTech Aggregator bukan merupakan usaha asuransi, namun termasuk ke dalam usaha perasuransian. Selain itu, penyelenggaraan InsurTech di Inggris sudah lebih mapan meskipun Inggris juga belum memiliki regulasi khusus terkait InsurTech dan hanya diatur melalui Solvency II yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur mengenai InsurTech agar penyelenggaraan InsurTech menjadi lebih optimal.

---

In the growing development of digital innovation technology, the term Financial Technology (FinTech) describes the digital financial industry. The insurance industry is one of the fields that has benefited from the development of FinTech, which became known as Insurance Technology (InsurTech). In Indonesia, only the InsurTech Aggregator business is available and operates as a marketplace providing insurance sales services. InsurTech and its convenience will increase insurance penetration rates in Indonesia. However, the absence of regulations specifically about InsurTech has made InsurTech implementation not optimal. InsurTech’s current regulations are limited to Law No. 40/2014, which regulates the insurance industry as a whole, and POJK No. 13/2018, concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. This research will discuss the comparison of the insurance business with the aggregator-type InsurTech business and the vital role of InsurTech regulation, as well as compare it to the United Kingdom through normative juridical research by conducting literature studies. The study results show that InsurTech Aggregator is not a general insurance business but an insurance-related business. In addition, the implementation of InsurTech in the United Kingdom is more established. However, the United Kingdom also does not yet have specific regulations related to InsurTech and is only regulated through Solvency II, which regulates the insurance industry as a whole. Therefore, the Indonesian government needs to immediately formulate regulations governing InsurTech so that the implementation of InsurTech can be more optimal."

"Perkembangan teknologi telah mendorong semakin luasnya kemungkinan modusmodus pencucian uang di berbagai sektor penyedia jasa keuangan dan barang dan jasa. Salah satu penyedia jasa keuangan yang turut rawan akan modus pencucian uang ialah perasuransian. Pembelian polis-polis asuransi kerap kali digunakan sebagai sarana pemutihan uang yang didapat dari berbagai hasil kejahatan pidana.Untuk mengatasi dan mencegah upaya pencucian uang di perasuransian kemudian diperlukan peraturan yang diharapkan dapat efektif mencegah dan memberantas usaha pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas modus-modus pencucian uang di perasuransian serta harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hasil penelitian dalam skripsi ini turut akan mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam lingkup usaha perasuransian.

---

Technological developments have led a growing breadth of possibilities modes of money laundering in various sectors of financial services providers and goods and services providers. One financial services provider that also vulnerable to money laundering mode is insurance. Purchasing insurance policies often used as a means of money laundering obtained from various criminal offenses result. To overcome and prevent money laundering efforts in the insurance required regulations which are expected to be effective in preventing and efforts to combat money laundering.

Therefore, in this thesis will be discussed modes of money laundering in insurance as well as the harmonization of the various laws and regulations that exist with regard to the prevention and combating of money laundering in the area of insurance. The method used is based on the normative juridical literature which are based on the applicable regulations. The results of the research in this thesis also will reveal whether or not related to the effect of harmonization of legislation in preventing and combating money laundering within the scope of the insurance business."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan situs internet rajapremi.com dalam usaha perasuransian. Pada situs yang diselenggarakan PT Rajapremi Dot Com yang menyatakan situs rajapremi.com merupakan online marketplace terdapat persamaan terhadap kewajiban, hak, dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pialang asuransi dalam rezim hukum perasuransian nasional. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan online marketplace sendiri tidak diatur dalam hukum perasuransian, melainkan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan turunannya. Dalam hal ini persamaan pada umumnya adalah pada jasa perbandingan dan penawaran informasi produk asuransi, pemerantaraan antara calon pemegang polis atau calon tertanggung dengan perusahaan asuransi, menetapkan harga jasa bersamaan dengan harga polis, dan kegiatan lainnya yang dibahas lebih rinci pada skripsi ini. Selain itu pula pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT Rajapremi Dot Com kepada calon pemegang polis atau tertanggung terhadap perjanjian asuransinya tetap sah karena kedudukannya yang menjadi perantara. Oleh perusahaan asuransi PT Rajapremi Dot Com dianggap sebagai agen asuransi terkait dengan pemasaran produk asuransi.

---

This thesis analyzes the position of the rajapremi.com website in the insurance business. In the website that was managed by PT Rajapremi Dot Com, it admitted that the website was an online marketplace and there was similarity of its rights, obligations, and activity with the insurance broker business in the national insurance law. This Thesis uses normative juridical method, which uses the approach of positive law, and also use descriptive method. This thesis concludes that online marketplace itself was regulated by the Law No. 11 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Law No. 7 2014 regarding Trade and also its derivative regulations. In the PT Rajapremi Dot Com cases, the similarity of its business with the insurance broker business was its services regarding the comparison and offering of the insurance product, intermediating between the policyholder or the insured and the insurance companies, and its other activity that will be discussed thoroughly. Furthermore the responsibility of PT Rajapremi Dot Com to insured regarding the insurance policy was still legal because of its position as an intermediary and from the insurance company perspective PT Rajapremi Dot Com was considered insurance agent regarding the marketing of its insurance product."