Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga mustahiknya melalui program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus pelaksanaan Program Bantuan Wirausaha Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Rumah Zakat sebagai salah satu kekuatan civil society dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia untuk menyalurkan zakatnya karena telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern dan profesional. Peran Rumah Zakat dalam mengentaskan mustahik dari kemiskinan dilakukan dengan memberikan bantuan modal dana dan sarana usaha serta dengan melakukan pendampingan. Peran Rumah Zakat dalam peningkatan ketahanan keluarga dilakukan dengan melakukan optimalisasi nilai faktor komponen input yang terdiri dari karakteristik dan sumber daya keluarga; peningkatan nilai komponen proses dengan mendorong penanganan masalah keluarga secara optimal; serta peningkatan nilai komponen output (ketahanan keluarga) melalui peningkatan faktor pembentuk ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.

---

ABSTRAK This thesis discusses the role of the Zakat Institution (LAZ) in increasing the zakat receivers? (mustahik) family resilience through poverty alleviation programs. This study is a qualitative study focusing on the implementation of the Entrepreneurship Fund Program hold by the Branch of Rumah Zakat in Yogyakarta. The study concludes that Rumah Zakat as one of the civil society element trusted by communities in Indonesia to distribute their zakat as Rumah Zakat implements the principles of professional and modern organization management. Rumah Zakat?s role in alleviating the mustahik?s poverty done by providing capital funding and business facilities as well as assistances. Rumah Zakat?s role in improving the mustahik?s family resilience is done by optimizing the value of the inputs factor of the family resilience component consisting of characteristics and family resources; improving the value of the processes factor by encouraging the handling of family problems; as well as improving the value of the outputs (family resilience) by increasing the physical resilience, social resilience and psychological resilience forming factors."

"Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki wajah yang beragam. Sistem demokrasi di Indonesia secara paradoksikal turut mendukung bangkitnya kelompok konservatisme yang menolak paradigma Barat. Sehingga seringkali terjadi perdebatan sengit mengenai pluralisme agama, hak asasi manusia, dan kebebasan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Berbagai aksi menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) salah satunya adalah Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) yang hingga saat ini menyuarakan penolakannya terhadap RUU P-KS di media sosial. Mereka menyebarkan pesan melalui ruang digital dan gerakannya semakin meluas. Namun, dengan beragamnya khalayak ITJ, setiap penerimaan pesan pun terjadi secara spesifik. Khalayak tidak selalu pasif menerima setiap pesan yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana penerimaan pengikut akun ITJ terhadap konten ITJ mengenai penolakan RUU P-KS dengan menggunakan teori Encoding-Decoding Stuart Hall (1980). Selain itu, peneliti akan menggunakan konsep liberal, moderat dan konservatif dalam melihat latar belakang ideologi informan untuk menjelaskan posisi penerimaan informan terhadap konten ITJ. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan polemik RUU P-KS, khususnya dalam konten ITJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan informan terhadap konten ITJ mengenai RUU P-KS melalui berbagai pertimbangan. Ideologi setiap informan mempengaruhi pertimbangan terhadap pemaknaan.

---

Muslim society in Indonesia have various faces. The democratic system in Indonesia paradoxically supports the rise of groups that refuse Wersternization. So that there is often debate about pluralism, human rights and freedom. Various actions against the ratification on the anti-sexual violence (RUU P-KS), also voiced through the Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) which is currently voicing its decision on the RUU P-KS on social media. Their voices and movements expand through digital space. However, with the diversity of ITJ audiences, each message reception was carried out specifically. Audiences are not always passive in accepting every message received. Therefore, this study will look at how the acceptance of ITJ account followers towards ITJ content regarding the rejection of the the anti-sexual violence bill by using Stuart Halls encoding-decoding theory (1980). In addition, the researcher will look at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of the ITJ content. This research will use to explain the polemic of the anti-sexual violence bill especially in the ITJ content. In addition, researcher will use the concepts of liberal, moderate and conservative in looking at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of ITJ content. This research uses a case study to explain the polemic of the P-KS Bill, especially in the ITJ content. The results of this study indicate that the interpretation of the informants toward the content of ITJ about the the anti-sexual violence bill through various consideration. These consideration depend on the ideology of informants."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Faktor sosial seperti jenis pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama, suku bangsa, akses terhadap informasi dan pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku pemilik hewan rentan rabies terutama pemilik dan pemelihara hewan anjing belum menunjukkan sikap dan perilaku yang baik atau positif sehingga upaya pengendalian rabies di DKI Jakarta tidak optimal. Saat ini Jakarta belum dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies, padahal Rabies merupakan penyakit zoonosis yang membahayakan karena case of fatality 100% dan penyebab ketakutan masyarakat.Jenis pekerjaan pemilik hewan tidak mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku, walaupun lebih dari separuhnya bekerja di bidang swasta (non pemerintahan). Demikian juga agama yang dianut tidak menunjukan hubungan tetapi hanya memperlihatkan karakteristik saja dimana agama Kristen/katholik lebih dominan dibanding agama lain. Jadi orang Kristen belum tentu bersikap dan berperilaku baik walaupun dalam agamanya tidak ada batasan untuk memelihara hewan rentan rabies utama yaitu anjing. Suku bangsa atau etnik Jawa merupakan suku pemilik terbanyak dibanding Tionghoa dan Batak belum dapat menunjukkan adanya hubungan dengan sikap maupun perilaku. Etnis Tionghoa juga Batak bukan jaminan sebagai pemilik hewan yang baik, tetapi orang Jawa yang di daerah asalnya tidak mempunyai tradisi/kebiasaan memelihara anjing, di Jakarta mereka lebih menghargai anjing sebagai hewan penjaga sekaligus kesayangan.Melalui teori stimulus-response, pembentukan sikap dan perilaku pemilik hewan ternyata berhubungan dengan penghasilan, pendidikan dan pengetahuan. Sikap itu sendiri secara langsung mempengaruhi terbentuknya perilaku. Tingkat penghasilan sedang sampai tinggi lebih siap mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewannya. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi (rata-rata lulusan diploma atau sarjana) telah membuat kesadaran yang tinggi dalam berperilaku baik. Sedangkan pengetahuan tentang hewan, penyakit dan upaya pengendalian lebih banyak berhubungan dengan pembentukan sikap. Semakin banyak akses terhadap informasi maka banyak pengetahuan, sehingga semakin baik sikap. Perilaku yang ditunjukkan akan menjadi feed back sesuai teori umpan balik terhadap perilaku berikutnya yang lebih baik.Penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif ini berhasil mempelajari dan mengidentifikasi lebih dari 70 % pemilik hewan rentan rabies bersikap dan berperilaku baik. Dan dapat memberikan solusi agar dihentikannya program vaksinasi massal gratis diganti dengan monitoring dan penegakan peraturan, pemberlakuan pajak anjing yang dikembalikan dalam bentuk kemudahan pelayanan kesehatan hewan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di desa Pulau Medang dan desa Limbung, Kecamatan Senayang dan Lingga. Penelitian ini penting mengingat semakin terpuruknya kondisi masyarakat nelayan di kawasan tersebut yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini di fokuskan pada desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang dan desa Limbung di Kecamatan Lingga berkaitan dengan program Coremap yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan program Coremap melalui program Pengembangan MPA, apakah dalam prosesnya sudah benar-benar mampu membawa perubahan di dalam masyarakat nelayan bagi peningkatan pendapatan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis proses pemberdayaan melalui program Pengembangan MPA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskripif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan observasi lapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan snowball sampling, dimana informan yang ditemui pertama akan memberikan informasi kepada peneliti menyangkut informan yang dapat ditemui berikutnya yang tentunya dianggap memiliki informasi yang di butuhkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pengembangan MPA, kehadiran dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun demikian, masih juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Bahkan terdapat kecenderungan LSM sebagai pelaksana kontrak PBM di lapangan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pihak pengelola harus tetap berpegang pada tujuan awal program yang lebih memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran community worker harus dapat lebih dioptimalkan, khususnya peran mereka dalam melakukan animasi sosial dan menyampaikan informasi yang benar dan efektif kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dikembangkan bagi peningkatan pendapat mereka akan meningkat. Disamping itu, LSM harus mampu bekerja secara profesional dan independent, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan mereka."

"Operasi penertiban yang sering dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar Perda Nomor 11 Tahun 1988, rupanya tidak diterima begitu saja oleh PKL. Ternyata, para PKL melakukan berbagai bentuk perlawanan dalam menghadapi aparat Pemda, bahkan bentuk perlawanan mereka akhir-akhir ini semakin keras. Kerasnya perlawanan PKL tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai faktor di mana faktor yang satu berkaitan dengan faktor yang lain.Secara teoretis, suatu perlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari kondisi situasional yang tercipta pada saat itu serta nilai-nilai dan norma, baik yang berlaku di lingkungan setempat maupun yang mengendap dalam alam pemikiran para aktornya. Demikian pula bahwa terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan terjadinya suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Secara umum, teori-teori yang dapat naenjelaskan masalah tersebut antara lain teori yang dikemukakan oleh Parsons, Galtung, Smelser, dan Gum Sementara teori-teori dalam nuansa konteks Indonesia juga dapat dijelaskan seperti yang dikemukakan oleh Pally, Nitibaskara, Wirutomo, dan Hikam.Untuk mengkaji masalah bentuk bentuk perlawanan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL terhadap Pemda DKI Jakarta tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatif Agar mendapatkan gambaran komprehensif, ada dua jenis data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan serta melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari para PKL. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen-dokumen, berita-berita surat kabar yang berkaitan dengan masalah perlawanan PKL. Sebagai sampel penelitian, ditetapkan secara purposif salah satu lokasi di DKI Jakarta, yaitu di Perempatan Ciracas, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL dalam penertiban Pemda DKI Jakarta, yakni (1) perlawanan tertutup yang dicirikan oleh sikap pura-pura patuh pada saat ada aparat Pemda, tetapi ketika aparat meninggalkan lokasi mereka pun kembali berjualan; (2) perlawanan semi-terbuka yang dicirikan oleh sudah adanya upaya penentangan dalam bentuk perang urat syaraf, munculnya strategi mengaburkan konsep PKL, dan menggalang kekuatan melakukan protes secara lebih frontal; dan (3) perlawanan terbuka yang dicirikan oleh sikap perlawanan secara fisik berupa penggunaan benda tumpul dan senjata tajam yang digunakan oleh PKL untuk melakukan perlawanan kepada aparat Pemda DKI Jakarta.Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL secara keras dapat dilihat pada berbagai tingkatan. Pertama, faktor sistem budaya yang tidak sama antara PKL di satu sisi dengan aparat Pemda di sisi lain dalam memandang lokasi seperti taman-taman kota, trotoar, dan badan jalan. Pemda meletakkan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sebagai dasar dalam melihat ketiga tersebut, sementara PKL menempatkan nilai-nilai yang lebih fungsional seperti nilai-nilai ekonomi (yang penting dapat uang) sebagai hal yang utama . Kedua, faktor sistem sosial yang tidak kondusif dalam interaksi sosial sehari-hari PKL, baik terhadap aparat Pemda maupun sesama PKL yang sesama ini mendapat perhatian dari Pemda. Ketiga, faktor sistem kepribadian PKL yang aktif dan agresif tidak diarahkan pada terbentuknya kepribadian yang taat pada aturan. Keempat, faktor sistem biologis yang kurang memadai, yang diakibatkan oleh pengaruh lokasi penjualan (panas, dingin, debu, asap kendaraan) dan lokasi permukiman yang tidak memenuhi norma-norma kesehatan, tidak memungkinkan terciptanya tabula yang senantiasa sehat. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah sistem biologis memberikan energi dan dorongan terhadap sistem kepribadian untuk kemudian diteruskan ke sistem sosial dan terakhir ke sistem budaya. Sedangkan mekatrisme kedua adalah setelah berada di puncak, sistem budaya kembali mengontrol sistem sosial (institusionalisasi), lalu mengontrol sistem kepribadian (internalisasi), seianjutnya mengontrol sistem biologis.Dan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan: (a) kiranya Perpu No. 11 Tahun 1988 (pasal 16) dapat ditinjau ulang karena ternyata Perda tersebut cenderung mendiskriminasi pedagang kecil, seperti PKL; (b) kiranya PKL yang tidak resmi diberi peluang yang sama dengan PKL yang resmi untuk mendapatkan status resmi sehingga mereka juga dapat menjalankan aktivitas penjualannya dengan aman dan tenang; (c) perlunya Pemda mengubah tindakan penertiban tersebut dengan langkah-langkah yang lebih akomodatif berupa penyediaan kios atau lapak-lapak serta pemberian bantuan modal bagi PKL; dan (d) perlunya pembenahan internal bagi Pemda di mana anggotanya sering memeras PKL, padahal mereka juga yang menertibkannya."

"Hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi merupakan penyimpangan norma (deviant behavior). Perbuatan ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua tindakan ini melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan pelakunya mendapat ?cap? negatif. Yang paling serius dan membahayakan adalah pembunuhan bayi. Penulis tertarik dengan masalah ini, karena melihat ketidak adilan dialami oleh pelaku pembunuhan bayi (ibu si bayi). Perempuan sering menjadi ?korban? pada masyarakat patriarkhi. Penelitian ini membahas reaksi masyarakat terhadap hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah dan pembunuhan bayi. Lebih mendalam lagi, membahas juga tingkat seriusitas dan bahayanya dari perilaku menyimpang seksual tersebut. Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD). Ascribed Status dan Achieved Status dalam masyarakat sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan variabel yang dipengaruhi (VD) adalah reaksi sosial. Yang termasuk variabel independen adalah kelompok agama, kelompok suku dan kelompok SSE. Semua mempengaruhi reaksi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi-analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dengan sampelnya berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 7 Informan dari kelompok Agama, 3 Informan dari kelompok Suku dan 9 Informan dari kelompok SSE. Untuk mempermudah pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah Wawancara Mendalam pada masing-masing Informan. Ditambah dengan studi pustaka dan dokumen, untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini yang paling mendalam adalah adanya pelabelan dari masyarakat terhadap perempuan pelaku tindakan menyimpang tertentu, khususnya pembunuhan bayi. Perempuan juga mengalami ketidak adilan, selain ia menjadi korban laki-laki (pasangannya), ia juga harus menerima hukuman dari masyarakat berupa label yang tidak menyenangkan dan hukum sipil yang harus dihadapi sendiri tanpa pasangannya. Hasil analisa data, hubungan seks sebelum menikah dipandang sebagai serius dan berbahaya. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai sangat serius dan sangat berbahaya dan begitu juga dengan Pembunuhan bayi dipandang sebagai yang sangat serius dan sangat berbahaya."

"Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Anak Jalanan dilatarbelakangi dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berdampak buruk terhadap situasi kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi anak termasuk anak jalanan. Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan krisis moneter sehingga meningkatnya anak yang drop out di sekolah, diperberat lagi terdesaknya anak membantu orang tua, untuk mencari uang di jalan. Terjadinya kegoyahan pada sendi-sendi kehidupan pada keluarga melemahkan keterkaitan emosional antara swami isteri, orang tua dengan anak. Akan mendorong terjadinya masalah penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak.Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor penanganan anak jalanan dan orang tua anak melalui input pelaksanaan kegiatan. Masalah-masalah yang dihadapi dan upaya penanganan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalarn meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian dilanjutkan dengan metode kualitatif terhadap beberapa data dengan penekanan pada penjelasan dengan makna secara logis. Penelitian ini dilakukan pada RSSK II Pulo Gadung Jl. Puskesmas No. 45, RT 05/RW 06 Jakarta Timur.Penerapan kebijakan pemberdayaan anak jalanan telah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mulai dari penjangkauan sampai tahap terminasi.Berdasarkan data lapangan, jumlah anak yang dibina dari tahun 1997 hingga bulan Maret 2001 sebanyak 1.975 anak dengan rincian 1.875 anak laki-laki dan 140 anak perempuan. Dari hasil data diketahui bahwa sebahagian anak telah kembali kepada keluarganya dan sebahagian lagi sudah bekerja. Hal ini menunjukkan RSSK II memberikan pelayanan bagi anak-anak jalanan.Pelaksanaan program dinilai berhasil sesuai dengan data tersebut diatas. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan karena mobilitas kegiatan anak di jalan cukup tinggi, latar belakang pendidikan anak jalanan sangat rendah, sistem target dan pemberian keterampilan cukup tinggi, sedangkan pekerja sosial sangat terbatas, dan beberapa hambatan lainnya seperti managemen program.Pelaksanaan program pada RSSK II menggunakan 3 pendekatan yaitu penanganan masalah anak jalanan berbasis jalanan (Street Bared) penanganan anak terpusat (Centre Based) dan pendekatan masyarakat (Community Based). Dan ketiga pendekatan tersebut, strategi yang dipilih RSSK II adalah pemberdayaan yang memberikan kemampuan kepada anak jalanan agar mampu menolong dirinya sendiri melalui tiga jenis program yaitu : Beasiswa, Kursus Keterampilan, Bantuan Makanan Tambahan dan Bantuan Modal Usaha.Program tersebut diatas melalui kebijakan pemerintah mengupayakan pinjaman dana dikaitkan dengan Program Jaring Pengaman Sosial berupa Social Protection Sector Development Programme (SPSDP) - Asian Development Bank (ADB). Program ini dilaksanakan di RSSK II selama dua tahun. Diperolehnya gambaran objektif tentang pelaksanaan program tersebut terutama mencakup sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi dianggap berhasil sehingga melalui Health and Nutrition Sector Development Programme (HNSDP) yang masih akan berlangsung hingga tahun 2001/2002.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : Pekerja sosial diharapkan lebih meningkatkan pelayanan, bimbingan, motivasi pada anak maupun orang tua anak. Sehingga dapat merubah sikap untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui program tersebut.Upaya ini dilakukan berdampingan pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan penekanan perluasan kemiskinan serta kebijakan pendidikan yang memungkinkan menarik anak dari aktivitas kerja di jalan. Untuk itu perlu didukung oleh pencliti secara berkesinambungan memantau fenomena kerja anak jalanan dan orang tua anak."