Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."