Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja/buruh yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan setelah memberikan Surat Peringatan (SP) berkelanjutan. SP merupakan bentuk pembinaan pengusaha kepada pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. SP tidak wajib apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Peraturan perusahaan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha, memuat ketentuan selama hubungan kerja berlangsung serta hak, kewajiban, dan bentuk kesalahan yang dapat dikenakan PHK. PHK secara sepihak ini menimbulkan suatu perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menganalisis keabsahan PHK tanpa adanya SP dan akibat hukum terjadinya PHK karena alasan berat yang tercantum dalam peraturan perusahaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pdt. Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung terdapat pembuktian pelanggaran bersifat mendesak. Namun dalam peraturan perusahaan  terdapat ketidaksesuaian besaran hak terhadap PHK karena pekerja/buruh terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak dengan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dalam peraturan perusahaan pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran bersifat mendesak hanya diberikan uang pisah. Selain itu Majelis Hakim juga kurang tepat dalam memperhitungkan uang pisah yang diterima oleh pekerja/buruh.

---

The employer can unilaterally terminate the employment of workers who are proven to have violated provisions of company regulations after giving continuous warning letters. Warning letter is a form of guidance from the employer to workers who violate the provisions of company regulations. Warning letters is not mandatory if the employer wants to terminate workers are proven committed urgent violations. The company regulation is a written by the employer, containing provisions during the employment relationship as rights, obligations, and forms of misconduct that can be subject to termination. This unilateral dismissal gives to industrial relations dispute. This article is prepared by using doctrinal research method. This research analyses the validity of layoffs without a warning letter and the legal consequences of layoffs due to serious reasons stated in company regulations based on Supreme Court Decision Number 916 K/Pdt.Sus-PHI/2023. There was evidence of urgent violations committed by workers. In the company regulation, there are discrepancies with Article 52 paragraph (3) of Government Regulation Number 35 of 2021 because workers are only given separation money. In addition, the Judges also incorrect calculating the separation pay received by workers."

"Dalam suatu hubungan kerja terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang wajar untuk terjadi. Pengusaha dalam menjalankan usahanya berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kemajuan usahanya, seperti misalnya penambahan modal, penggabungan usaha, penyusutan karyawan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja. Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prosedur yang ada. Apabila pengusaha sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, maka pengusaha dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini sampai terjadi maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum dan pekerja/buruh dapat menuntut ganti rugi. Untuk menentukan apakah suatu Pemutusan Hubungan Kerja merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada. Apabila terbukti, maka pelaku dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Dalam putusan no. 039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR). Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan hakim memenangkan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca dapat lebih mengerti mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan penyelesaian suatu gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum."

"Penelitian ini tentang strategi pemutusan hubungan kerja perusahaan di bidang pariwisata pada masa pandemi Covid-19 yang dibahas dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pengaruh pandemi Covid-19 yang tinggi terhadap aspek bisnis pariwisata yang kemudian berdampak pada keuangan perusahaan menyebabkan PT. XYZ butuh mengurangi jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak dalam kurun waktu yang sempit. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat strategi PT. XYZ dalam proses pemutusan hubungan kerja yang akan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kecemasan dan permasalahan keberfungsian sosial para pekerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pemutusan hubungan kerja karyawan industri pariwisata di PT. XYZ pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2022 menggunakan metode wawancara pada tujuh orang informan dari divisi HRGA dan para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ketujuh informan tersebut adalah informan yang telah dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kondisi eksternal dan internal perusahaan pada awal pandemi Covid-19 yang menyebabkan munculnya kebijakan pemutusan hubungan kerja. Dalam prosesnya, terdapat empat tahapan yang dilalui, di antaranya penyebaran isu pandemi Covid-19 di perusahaan, diskusi terbuka antara perusahaan dan karyawan, exit interview, dan penandatanganan surat pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja juga menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti gaji, pesangon, pencairan dana asuransi, tunjangan hari raya, serta jaminan pasca pemutusan hubungan kerja. Untuk mengatasi kecemasan yang muncul pada karyawan saat dilakukan pemutusan hubungan kerja, PT. XYZ memberikan jaminan kerja kembali pada dua pilihan lokasi kerja, yaitu di PT. XYZ itu sendiri serta di anak perusahaan PT. XYZ. Tidak berhenti sampai di situ, PT. XYZ juga memberikan jaminan pemberian kemampuan berwirausaha agar para karyawannya dapat memiliki pendapatan pasca terkena pemutusan hubungan kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan sosial, khususnya untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia dalam organisasi pelayanan kemanusiaan dan mata kuliah kesejahteraan sosial dalam sektor industri.

---

This research is about the strategy of terminating company employment in the tourism sector during the Covid-19 pandemic which is discussed from the discipline of Social Welfare Science. The high influence of the Covid-19 pandemic on aspects of the tourism business, which then had an impact on the company's finances, caused PT. XYZ to need to reduce the number of workers in large numbers in a narrow period of time. Thus, the urgency of doing this research is to see if the strategy of PT. XYZ is in the process of terminating the employment relationship, which will have a significant influence on the level of anxiety and social functioning problems of these workers. This study aims to describe the layoff strategy of tourism industry employees at PT. XYZ during the Covid -19 pandemic. This research is qualitative research with a descriptive research design. Data collection was carried out from February to May 2022 using interviews with seven informants from the HRGA division and employees who were laid off. The seven informants are informants who have been selected using a purposive sampling technique in accordance with the criteria required in this study. The results of the study showed that there were external and internal conditions of the company at the beginning of the Covid -19 pandemic, which led to the emergence of a layoff policy. In the process, there are four stages to go through, including the spread of the Covid -19 pandemic issue in the company; open discussions between the company and employees; exit interviews; and the signing of termination letters. Employees affected by termination of employment also receive the rights they should receive, such as salaries, severance pay, disbursement of insurance funds, holiday allowances, and post-termination benefits. To overcome the anxiety that arises in employees during termination of employment, PT. XYZ guarantees work again at two choices of work locations, namely at PT. XYZ itself as well as at its subsidiary PT. XYZ. PT. XYZ also guarantees the provision of entrepreneurial skills so that its employees can have an income after being terminated. The results of this study are expected to be able to contribute to the Social Welfare Study program, especially for human resource management courses in humanitarian service organizations and social welfare courses in the industrial sector."