Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah rezim Taliban dikalahkan oleh invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, Taliban mampu membuktikan bahwa mereka masih kokoh dan solid, sehingga berhasil bangkit kembali sebagai penguasa untuk kedua kalinya di Afghanistan pada tahun 2021, yang diawali dengan Perjanjian Doha 2020 dan penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS). Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dengan teori Ashabiyah melalui pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas dan ikatan sosial yang kuat oleh Taliban memainkan peran penting dalam mempertahankan semangat nasionalisme dan kedaulatan nasional Afghanistan dari campur tangan asing. Perubahan pendekatan Taliban dari pandangan eksklusif suku Pashtun menjadi semangat nasionalisme dan integrasi bangsa turut memperkuat solidaritas antara Taliban dan kelompok sosial non-Pashtun. Taliban berhasil memperkuat Ashabiyah yang lebih luas, tidak hanya secara eksklusif pada kelompok mereka sendiri, namun menjadi Ashabiyah nasional antar kelompok sosial di Afghanistan, sehingga menjadikan Taliban sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh AS. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan luar negeri AS untuk menarik diri dari Afghanistan, yang didorong oleh faktor strategis adanya tekanan internal maupun eksternal.

---

After the Taliban regime was defeated by the United States invasion in 2001, the Taliban has proven its resilience and successfully resurged as the ruling power for the second time in Afghanistan in 2021, initiated by the Doha Agreement and the withdrawal of American forces. This research analyzes its phenomenon through the lenses of Ashabiyah theory, using a qualitative approach that combines literature review and interviews as data collection techniques. The findings of this research indicate that the strong solidarity and social cohesion among Taliban members play a significant role in preserving nationalistic spirit and Afghanistan's national sovereignty against foreign interventions. The Taliban's shift from an exclusive Pashtun tribal perspective to a broader sense of nationalism and national integration has further strengthened the solidarity between the Taliban and non-Pashtun social groups. They successfully fostered a broader Ashabiyah, extending beyond their own group, and establishing a national sense of solidarity among various social groups in Afghanistan, making the Taliban a force to be reckoned with by the United States. This study also analyzes the U.S. foreign policy of withdrawal from Afghanistan, driven by both internal and external pressures."

"Menghidupkan kembali aktivitas ekonomi adalah salah satu dari prioritas pertama setelah peperanga usai.Usaha kecil dan menengah berperanan penting dalam menghidupkan kembali kehidupan masyarakat serta dalam memberantas kemiskinan yang diakibatkan oleh peperangan."

"Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) telah berkembang sebagai sebuah kerangka kontemporer dalam lanskap pembangunan internasional yang diusung oleh negara-negara berkembang. Indonesia terus memperkuat kontribusinya terutama melalui pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID sebagai institusi khusus untuk penyaluran bantuan luar negeri. Salah satu negara tujuan utama bantuan Indonesia adalah Afghanistan, negara dengan mayoritas penduduk muslim yang tengah menghadapi konflik berkepanjangan. Situasi di Afghanistan memburuk pasca pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada Agustus 2021. Situasi ini diikuti dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang mengecualikan perempuan dari ruang publik, termasuk pelarangan akses terhadap pendidikan. Meskipun Indonesia tidak memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintah de facto Taliban, Indonesia tetap melanjutkan komitmennya dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Pada tahun 2022, Indonesia memberikan beasiswa pascasarjana kepada mahasiswa Afghanistan termasuk perempuan di tengah kebijakan pelarangan pendidikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan pendidikan kepada perempuan Afghanistan dalam situasi penuh ketidakpastian yang dikenal sebagai situasi “prisoner’s dilemma”. Dengan menggunakan kerangka kemitraan dalam rantai bantuan luar negeri serta iterated prisoner’s dilemma, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran program ini tidak lepas dari sejarah panjang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan sekalipun di bawah rezim pemerintahnya berbeda. Strategi tit-for-tat yang secara tidak langsung dijalankan oleh kedua negara telah menciptakan pola interaksi yang konsisten dan lebih mudah diprediksi. Selain itu, keputusan kedua negara untuk bekerja sama didasarkan pada pertimbangan keuntungan strategis yang diperoleh dari keberlangsungan program ini. Perancangan teknis program yang disesuaikan dengan realitas politik dan sosial di Afghanistan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan pemerintah de facto Taliban. Dengan demikian, pendekatan Indonesia yang penuh kehati-hatian dan tidak konfrontatif membuka ruang bagi Indonesia dapat merealisasikan penyaluran bantuan yang menyentuh isu sensitif, bahkan di tengah konteks politik yang kompleks.

---

South-South Cooperation (SSC) has emerged as a contemporary framework in the landscape of international development, promoted by developing countries. Indonesia continues to strengthen its role most notably through the establishment of the Indonesian Agency for International Development (LDKPI) or Indonesian AID, a dedicated institution for foreign aid distribution. One of Indonesia’s main aid recipients is Afghanistan, a Muslim-majority country that has long experienced prolonged conflict. Afghanistan’s situation worsened after the Taliban took over Kabul in August 2021. This takeover was followed by policies implementation that excluded women from public spaces, including a ban on education. Despite not recognizing the Taliban’s de facto government, Indonesia continued to provide foreign aid to Afghanistan. In 2022, Indonesia granted postgraduate scholarships to Afghan students, including women, even amidst the education ban enforced by the Taliban de facto government. This study analyses why Indonesia managed to sucessfully implement such program under a context of uncertainty which can be seen as a “prisoner’s dilemma” situation. By employing the analytical framework of international aid partnerships and the iterated prisoner’s dilemma, this research reveals that the success of this aid initiative cannot be separated from the history of Indonesia-Afghanistan relations even across different regimes. A consistent pattern of cooperation shaped by a tit-for-tat strategy has made bilateral interaction more predictable and stable over time. Furthermore, both countries’ decisions to cooperate informally were influenced by the perceived strategic benefits of the program. The implementation was carefully tailored to Afghanistan’s complex reality, ensuring flexibility and trust-building with the de facto authorities. Ultimately, Indonesia’s cautious and non-confrontational approach opened a space that enabled Indonesia to deliver sensitive aid successfully, even under politically complex circumstances."

"Taliban merupakan organisasi yang telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat global. Berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Taliban tersendiri telah menyebabkan permasalahan keamanan dan politik bagi berbagai negara. Salah satu negara yang terdampak oleh eksistensi dari Taliban adalah Pakistan. Hubungan antara Pakistan dengan Taliban dapat dijelaskan secara historis melalui berbagai dukungan yang telah dilakukan oleh Pakistan yang diawali oleh pemberian suaka bagi korban Perang Afghanistan sampai dengan dukungan rekognisi dan militer yang telah dilakukan hingga saat ini. Lebih lanjut, penelitian ini lebih jauh menganalisis bagaimana identitas membentuk hubungan antara kedua pihak ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dalam pencarian datanya. Teori yang digunakan adalah teori politik indentitas. Dalam penelitian ini, penulis menekankan hubungan antara kelompok Taliban dengan Pakistan dalam bentuk hubungan berbasis identitas yang terlihat di masa pemerintahan Imran Khan di Pakistan dan kepentingan serta keuntungan politik berbasis geografi yang didapatkan oleh kedua negara.

---

The Taliban is an organization that has had a significant impact on global society. Various actions that have been carried out by the Taliban themselves have caused security and political issues for various countries. One of the countries impacted by the existence of the Taliban is Pakistan. The relationship between Pakistan and the Taliban can be explained historically through the various forms of support that have been carried out by Pakistan, which began with the granting of asylum for victims of the Afghanistan War to the recognition and military support that has been carried out to date. Furthermore, this research further analyzes how identity shapes the relationship of these two entities to one another. The author uses a qualitative approach using literature studies in data searching. The theory used is the theory of identity politics. In this study, the author emphasizes the relationship between the Taliban and Pakistan in the form of an identity-based relationship seen during the reign of Imran Khan in Pakistan and geographic-based political interests and advantages obtained by the two countries."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan jugadilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihakAfghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawabberdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices ofprotection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine andconventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party."

"Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now."