Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia pascakolonialisme Islam masih terus dibayang-bayangi oleh ambisi hegemoni Barat sebagai akibat dari mentalitas panjang kolonialisme dan bias orientalisme. Momentum ketegangan antara dua dunia Islam dan Barat mencapai puncaknya ketika serangan 9/11 mengguncang Amerika Serikat. Melalui propaganda media, Islam menjadi kambing hitam dan diwacanakan sebagai agama yang penuh dengan kekerasan dan menginspirasi terorisme. Sebagai seorang “Kiai” dari kalangan Islam tradisional yang memimpin organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Muzadi mengkampanyekan wacana Islam sebagai agama yang damai dan menolak aksi-aksi kekerasan di kancah internasional. Penelitian ini bertujuan untuk 1) meganalisis dan menjelaskan latar belakang peristiwa yang memengaruhi Kiai Hasyim Muzadi dalam melawan hegemoni dunia Barat, terutama Amerika Serikat, di dunia Islam; 2) menjelaskan basis pemikiran yang melatarbelakangi Kiai Hasyim Muzadi dalam melakukan resistensi atas wacana hegemoni dunia Barat, terutama Amerika Serikat, di dunia Islam; 3) menganalisis dan menjelaskan strategi Kiai Hasyim Muzadi dalam merespons aksi hegemonik dunia Barat, terutama Amerika Serikat, atas dunia Islam dalam perspektif studi pascakolonial. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah intelektual. Penulis menemukan bahwa perlawanan Kiai Hasyim Muzadi dilatarbelakangi oleh peristiwa 9/11 yang berdampak pada meningkatnya Islamofobia di dunia Barat. Beliau mengusung “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” sebagai basis pemikiran sekaligus wacana tandingan melawan wacana Islam radikal yang berkembang dalam internal maupun eksternal Islam. Strategi pascakolonialisme yang dilakukan Kiai Hasyim adalah dengan melakukan mimikri melalui pembentukan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) sehingga gagasannya dapat diterima secara lebih luas, khususnya di dunia Barat. Penulis menyimpulkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim dalam melawan hegemoni dunia Barat, terutama Amerika Serikat, atas dunia Islam adalah perjuangan pascakolonialisme dalam upaya menundukkan Timur sebagai subjek yang melawan neokolonialisme Barat.

---

Islamic postcolonial world still in the behind of Western hegemony’s shadows as the result of long mentality of the colonialism and orientalism bias. The tension between Islamic world and Western world hit its peak momentum by the 9/11 strike which occurred in the United States. By the propaganda of media, Islam was scapegoated and discoursed as the religion of violence and inspired terrorism. As a “Kiai” or traditional Islamic cleric who led the biggest Islamic organization in Indonesia, Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi was campaigning Islamic discourse in the international stage as a religion of peace which refusing any kind of violence. This article aims to 1) examine and explain the background events which influenced Hasyim Muzadi to fight against Western hegemony, especially the United States, on Islamic world; 2) explain the basis of thoughts which encouraged Hasyim Muzadi to resist the discourse of Western hegemony, especially the United States, on Islamic world; 3) examine and explain the strategy of Hasyim Muzadi to response Western hegemonic acts, especially the United States, on Islamic world with postcolonial studies perspective. This article uses qualitative research with intellectual history approach. The author finds that the resistance of Hasyim Muzadi was driven by the 9/11 event which increased Islamophobia in the Western world. He promoted “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” as the basis of thoughts and counter-discourse resisting Islamic radicalism discourse which developed inside and outside Islamic society. Hasyim Muzadi adopted mimicry as the postcolonial strategy by creating the International Conference of Islamic Scholars so his ideas could be accepted wider, especially in the Western world. The author concludes that the struggle of Hasyim Muzadi to resist Western hegemony, especially the United States, on Islamic world was a postcolonial struggle to make the East as a subject which resisted Western neo-colonialism."

"Kajian tentang gerakan Islam fundamentalis kembali menarik perhatian berbagai kalangan ilmuwan sosial dan polilik beberapa tahun belakangan. Beberapa kejadian di tingkatan Internasional maupun domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir yang diawali dengan kasus penyerangan terhadap Gedung WTC 11 September 2001 dan berbagai kejadian di dalam negeri sepanjang 1998-2003, mulai dari peledakan bom secara sporadis di Malam Natal tahun 2000, tragedi Bom Bali 12 oktober 2002, dan aksi bom bunuh dlri di Hotel Merriot Jakarta, yang kesemuanya telah menelan banyak korban, telah semakin mengukuhkan bahwa gerakan Islam fundamentalis yang dalam aksi-aksinya sering kali memakai cara-cara radikal benar-benar nyata adanya dan telah menjadi ancaman bersama.Proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 secara langsung ataupun tidak telah memberikan ruang bagi organ-organ Islam fundamentalis dan radikal untuk tumbuh dan berkembang. Transisi politik yang sering kali diwarnai berbagai macam kegalauan dan aneka persoalan, telah menyebabkan kurangnya perhatian akan potensi-potensi dari gerakan organisasi-organisasi islam fundamentalis dan radikal ini terhadap masa depan nasional. Patut untuk diakui bahwa seiring dengan kecenderungan ke arah krisis governabilitas dan ketidak becusan para elit-elit untuk mengkondisikan situasi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif, sedikit banyak mengimplikasikan semakin menguatnya daya tarik nilai-nilai alternatif yang ditawarkan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ekstrim tersebut. Kembali mengerasnya tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam dapat dipahami salah satunya oleh faktor menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, sehingga alternatif lain serta merta dipandang sebagai solusi terbaik.Beberapa tindak kekerasan yang telah beberapa tahun berlangsung, telah menyebabkan beberapa aktifis gerakan Islam fundamentalis radikal duduk dalam kursi pesakitan. Organisasi yang menjadi fikus kajian dalam tesis lni, FPI, Majelis Mujahidi, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia, benar-benar berada dalam posisi yang Iemah. Baik akibat berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokohnya ataupun karena tekaanan-tekanan yang makin keras dari berbagai kalangan di luar dan dalam negeri. Namun demikian, realitas telah menunjukkan bahwa masyarakat mulai terpikat dengan beberapa agenda utama yang diperjuangkan oleh elemen-elemen ini, sekurangnya telah banyak survei memperllhatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap berlakunya syariat Islam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh, demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi. Dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan polilik berbentuk Negara Islam atau Daulah Khilafah lslamiyyah. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini, diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini dlbuktikan dengan konsepsi mereka yang mengharamkan kepemimpinan politik perempuan misalnya, atas kepemimpinan warga non muslim.Tentu adanya kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakkan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi. Sejauh mana masa depan demokrasi di Indonesia akan terus eksis dan terus bertumbuh kuat, pada hemat penulis, akan tergantung kepada bagalmana para elit-elit strategis negeri ini dapat membuktikan kinerja pemerintahan yang demokratis akan memberikan hasil yang optimal dan mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk juga, bagaimana elemen-elemen muslim moderat yang menghargai pluralitas, kebersamaan, dan toleransi dapat meyakinkan kepada masyarakat luas akan kebaikan dan keutamaan prinsip-prinsip tersebut, dibandingkan apa yang selalu ditawarkan oleh kelompok Islam fundamentalis radikal."

"Tumbangnya orde baru membawa berkah bagi kader-kader dakwah yang dikenal dengan sebutan jamaah Tarbiyah. Berdasarkan hasil musyawarah, sebagian besar sepakat mensosialisasikan program dakwah melalui jalur partai yang kemudian dinamai Partai Keadilan. Mengingat partai sebagai kepanjangan dakwah, maka apa pun aktifitas dan kebijakan partai tak lepas dari dakwah yang merupakan urat nadi kader-kader yang masih relatif muda dan idealis ini. Sehingga program partai pun, benar-benar merupakan penjabaran dari misi visi dakwah yang dikemas dalam format yang lebih membumi dan modern. Membumi karena senantiasa menjauhi target-target politik yang mengawang serta lebih membaca realitas. Modern, sebab kendati yang diperjuangkan adalah Islam dan syariatnya, Partai Keadilan sama sekali tidak mengkultuskan warisan masa lalu sebagai bagian yang harus dihadirkan masa sekarang. Justru yang diperjuangkan Partai Keadilan adalah nilai-nilai universal Islam yang tercermin dalam keadilan, persamaan hak dan kewajiban, supremasi hukum, memerangi kezhaliman atas dalih apa pun dan memberantas kesewenangan yang kuat terhadap yang lemah atau tirani mayoritas kepada minoritas dan sebaliknya.Dalam tataran perjuangan nilai-nilai tersebut, Partai Keadilan pun menempuh segala celah yang bisa dijadikan pintu masuk nilai-nilai Islam, mulai dari pembinaan pribadi, pendidikan, sosial, politik, hingga melalui perjuangan legislasi dan konstituisionalisasi perundang-undangan. Cara yang ditempuh pun menjauhi sikap anarkis, brutal, kekerasan apalagi tindakan teror. Bagi kader-kader PK, tujuan yang baik harus melalui cara dan jalan yang baik pula. Satu cara fundamental yang ditempuh PK dalam penerapan perjuangan syariat Islam adalah, yang pertama dan paling utama menerapkannya dulu dalam individu personal kader Partai Keadilan sebelum menyuarakannya pada orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah bualan politik. Ia adalah sebuah nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan.PK menyadari, jika syariat Islam benar-benar dipahami secara integral dan universal, maka tak kan ada kezhaliman terhadap wanita, non muslim atau praktek-praktek ketidakjujuran dalam segala tatarannya, baik dalam skala interaksi antar personal masyarakat maupun dalam skala negara. Sebaliknya, jika seseorang berbuat zalim apa pun itu, maka sebenarnya orang tersebut tidak sedang menjalankan syariat Islam, walaupun mungkin dalih yang digunakan berasal dari doktrin-doktrin suci agama. Sebuah pemahaman yang sangat diperlukan untuk menjadi solusi di tengah badai krisis moral di Indonesia dewasa.

---

The fail of the New Order Era has brought a blessing unto the cadres of missionary activities as known by the denomination Jamaah Tarbiyah. On the foundation of deliberations, the majority agreed to popularize the program for propagation trough the instrument of the Justice Party. Considering that the party as the extension means for propagation which being the nerve of the cadres who are relatively still youthful and idealistic. So that even the party program really conveys the realization of the missionary vision of propagation contained in a more popular and modem format. Popular since it keeps itself away from political targets floating in the air of uncertainties. Modern since what is being struggled for is Islam and its law.

The Justice Party never mad as cult of past heritance as a part of its presence in contemporary affairs. Whereas exactly what is being aimed for bay the Justice Party are the values of the universal Islam which is reflected in justice, equality in rights and obligations, the supremacy of the law, the fight against tyranny on the precepts of whatever case and the combat against despotism wrought by the powerful against the weak or the tyranny of the majority toward the minority and otherwise.

Within the concepts of such values the Justice Party even strides all openings which can serve as an avenue for the values of Islam, starting with the self-training, education, social-politic up to the struggle in the legislative ranks for constitutionalization of laws. The method to be adopted even distance anarchy, brutality, violence or even more terror. For the Justice Party cadres the good purposes should also be conducted by decent ways. One fundamental method which should be endeavored by the Justice Party in the struggle for the laws of Islam are, firstly and principally should done primarily among the individual cadres of the Justice Party before propagandizing it toward other people. Therefore, the Islamic Law should not be political big talking. This is one value that must be enacted in everyday life.

The Justice Party realizes that, if the Islamic Law is exactly integrally and universally comprehended, there will be no despotism against women, non-Muslims or unfair practices within its ranks. Whether on the level of internal interactions of the communal personality on the level of state affairs. Otherwise, if anyone conducts whatever despotic actions, he in fact does not follow the Islamic Law, event though under the pretences of the holy religious doctrines. A seriously needed understanding for the solution in the midst of the storm of moral crisis in Indonesia nowadays."

"ABSTRAK : Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Pemikiran politilc Hasan Al Banna- Selain itu sebagai upaya mengkaji pemilciran seorang tokoh pergerakan Islam di abad 14 H. Penelitian ini terrnasulc jenis penelitian kwalitatif dengan rnenggunakan metode pendekatan heurmeneutik, yaitu suatu metode menafsirkan sebuah teks, dalam hal ini yang dijadikan sebagai data teks sekaligus merupakan data primer adalah berupa kumpulan tulisan dan surat-surat yang ditulis oleh Hasan Al-banna yang dibukukan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu yang berjudul Risalah Ta?lim. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan Studi kepustakaan. Wawancara tokoh yang diasumsikan sangat lekat dengan pemikiran Hasan Al Banna juga dilakukan untuk melengkapi data. Informasi yang diparoleh dari penelitian ini adalah pemikiran politik Hasan Al Banna merupakan bagian dari pemahamannya yang integral tentang Islam.Dalam pandangan Hasan Al-banna Pemikiran tentang politik Islam adalah bagian dari tabiat agama Islam ini, yang datang untuk mengatur segenap urusan manusia berdasarkan syariat Allah Swt. Menurut Hasan Al-Banna politik harus mengarahkan dan mernbirnbing umat kepada kebajikan dan jalan yang lurus. Dalam hal ini politik adalah bagian dari aktifita da?wah sedangkan dakwah ini datang untuk mengembalikan umat manusia kepada pemahaman yang benar dan kornprehensif tentang Islam. Berpolitik adalah menghubungkan umat dengan gerakan dakwah yang pertama dan kepada sumber yang suci agama ini.Konsep politik dalarn pandangan Hasan Al-Banna adalah politik yang dibingkai dengan aktifita da?wah yang memiliki dinamika seiring dengan dinamika Islam dan membimbing manusia kepada syariat.Pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan memimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik. Jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang diamanahkan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa.Berbicara tentang politik dan Islam maka tidak dapat keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. meletakkan yang satu berseberangan dengan yang lain. Bagi banyak orang, keduanya memang tidak dianggap bertemu. Pemahaman ini bertolak pada yang seharusnya dipahami dengan benar yakni konsep universalisme Islam.

---

The Political Thought struggle to lead people in Islam and arrange their cases. Politic and Islam cant be of Hasan Al-Banna, who is an important figure of Islamic movement in 14th century. This research uses a qualitative approach with hermeneutic method. And study literature as data collecting method. In order to see the relevance of political thoughts introduces by Hasan Al-Banna in latest information obtained from arrange humanity problems based on Allah swt?s syariat, to guide people to the right way. this research. The thought of Hasan Al-Banna is a part of his integral thoughts about Islam.

Islamic political thought is a part of Islam behavior as a religion, which came to Dakwah comes to put people into the right path of Islam and to relate people with the first movement of dakwah itself. On doing so, dakwah must have a dynamic movement which is get along with Islamic dynamic and guide people to syariat.

This dakwah held by Al-Banna is a kind of dakwah that concern with politic, if aseparated since they have related each other, although for lots of people both of them are a contrast thing. Some political organizations are called themselves Islamic organization based on their standard will and thoughts. This thought based on Islam is politic, thataim of this thesis is to get a complete comprehension about executive power is a part of Islamic education which works under its laws, that political freedom and being a part in one nation are a must. And also the need of people to work hard in order to complete its freedom and improve its executive administration.

But, what Al-Banna brought wasn?t something new, previous years before some people already formulated it. Al-Banna kept on learning and explaining some thoughts about Islam in the right way."

"Penelitian ini bermaksud mengkaji terakomodir tidaknya hak-hak perempuan dalam politik identitas berbasis Islam. Salah satu wujud politik identitas Islam tersebut adalah proses penerapan Syariat Islam seperti terjadi di Serang Banten.Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah bahwa dalam politik identitas, baik yang berbasis pada agama, ras, etnis, bangsa dan sebagainya, perempuan seringkali dijadikan simbol untuk menandai identitas tersebut. Apakah dalam politik identitas Islam seperti dalam kasus proses penerapan Syariat Islam perempuan juga dijadikan simbol dan penanda identitas sehingga hak-haknya seperti hak sipil dan politik terabaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam proses penerapan Syariat Islam di Serang Banten dijadikan simbol dan instrumen terciptanya masyarakat Islami. Hai ini dilandai dengan himbauan pemakaian jilbab bagi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda dan seluruh dinas Kabupaten Serang dan para siswi SD sampai SLTA Negeri se-Kabupaten Serang. Dengan adanya himbauan berjilbab menunjukkan bahwa perempuan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penegakan Syariat Islam. Perempuan menjadi terabaikan hak-haknya karena mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan seperti dalam himbauan jilbab tersebut, dan dalam berbagai proses politik yang terjadi di Serang. Dalam Panitia Penerapan Syariat Islam Banten, misalnya, tidak ada satu pun perempuan yang masuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sementara penerapan Syariat Islam sendiri realitasnya banyak yang ditujukan untuk perempuan.Untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti yang diperjuangkan para penegak Syariat Islam, jilbab merupakan tahap awal karena akan banyak hukum-hukum Islam yang tidak berpihak pada perempuan sehingga hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi perempuan ketika Islam dijadikan satu-satunya identitas yang diperjuangkan untuk menjadi sumber nilai bagi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

---

This study intends to observe whether or not women's rights are accommodated by the politics of identity of Islam. The process of the implementation of the Islamic sharia in Serang Banten is one of the answers or that question.

Women are often used as an important symbolic instrument for making a certain political identity. This "universal custom" is practiced by religions, races, ethnics, and so forth. One of the results of this practice is the abandonment of women's rights, such as civil right and political right. This study intends to know whether or not women are used as a symbolic identity in the process of the implementation of the Islamic Sharia in Serang Banten. This is the framework of this study.

Based on a field research, this study want to show that the mentioned "universal custom" is not absent in the process of the implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten. Women are regarded as an important symbol of the emergence of the Islamic society. To achieve an Islamic society, for example, the District Government (Periieriniah Daerah, abbr. Pemda) encourages the female government employee (Pegawai Negeri Sipil) to wear jilbab (veil) in the office of Pemda and other government offices in Serang. This rule is also encouraged to the female students of the state schools (sekolah negeri) from elementary until senior high school in Serang. This phenomenon is an evidence of the assumption that women are merely used as an instrument of the implementation of Islamic shari'a in Serang. The fact that women are not invited to participate actively in this project is another evidence of the abandonment of women's rights. The Committee of the implementation of Islamic shari'a in Banten, for instance, does not involve women, even one person, in the list. This phenomenon is clearly in contrast to the fact that women are the most important target of the project.

Jilbab is the first obvious example of the result of the process of the implementation of Islamic shari'a in Serang. After jilbab, the sequence policies of the implementation of Islamic shari'a such as Islamic law will be implemented. The Islamic laws which prevail in Indonesian community now were often regarded in the opposite side with women. Hence, the implementation of Islamic laws is feared to threaten women's rights. This thesis intends to portray women's fate in a society where Islam is considered as the only identity and value source for the social order of society and government."

"Kekeliruan memahami doktrin-doktrin kunci dalam Islam telah menjerumuskan sebagian kelompok dari umat ini melakukan aksi-aksi kekerasan dan teror dengan mengatasnamakan ajaran Islam. Konsep jihad yang selalu dimaknai secara sempit sebagai perang suci melawan kaum kafir, menjadi salah satu ajaran Islam yang paling sering disalahpahami sekaligus disalahgunakan dalam praktiknya. Padahal, Isla"

"Penelitian ini melihat penggambaran jihad dalam film Long Road to Heaven. Film ini merekonstruksi peristiwa bom Bali I yang sekaligus menampilkan simbol-simbol Islam dan konsep Islam dalam kerangka terorisme. Penelitian ini menggunakan analisis wacana model Ruth Wodak yang mengintegrasikan dimensi perencanaan ide (kognitif), pembuatan (sosio psikologis), dan lingustik /teks terwujud (dalam penelitian ini adalah film Long Road to Heaven) yang didasarkan pada teori propaganda dari ekonomi politik media massa dengan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Film yang ada dianalisis dengan metode semiotika (Roland Barthes). Peneliti menemukan bahwa kepentingan dan ideologi pembuat film menentukan bagaimana suatu penggambaran konsep tertentu disajikan dalam film. Dalam hal ini jihad yang ditampilkan dalam film Long Road to Heaven tidak sesuai dengan pengertian jihad yang sebenarnya dalam Islam berdasarkan alQuran dan Hadits. Tidak ada upaya konfirmasi dari pembuatnya tentang konsep jihad dalam film ini. Representasi tersebut ditunjukkan secara eksplisit maupun implisit dalam dialog pemain, acting pemain, setting, kostum, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa representasi jihad dalam film ini adalah representasi yang terkonstruksi.

---

This study tries to see the depiction of jihad in the film Long Road to Heaven that was released in 2007. A film that reconstructs the first Bali bombing which also displays the symbols of Islam and Islamic concepts within the framework of terrorism. Therefore this study uses discourse analysis with Ruth Wodak's model that integrates dimensions of planning ideas (cognitive), manufacture of (social psychology), and linguistic/the manifest text (in this study is the movie "Long Road to Heaven"). The

study was based on propaganda theory of political economic of mass media with a qualitative approach and the critical paradigm. Films as a text are analyzed with semiotic method (Roland Barthes).

The study found that the interests and ideology of the film makers was to determine how a particular depiction of the concept presented in the film. In this case the jihad that is displayed in the film "Long Road to Heaven" is not in accordance with the actual meaning of jihad in Islam based on Qur'an and Hadith. And no attempt confirmation from the manufacturer about the concept of jihad in this film. Representation is explicitly or implicitly indicated in the dialogue of players, players acting, setting, costumes, and so forth. So that it can be said that the

representation of jihad in the film is a constructed representation."