Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menjelaskan seberapa besar pengaruh dinamika politik di suatu negara (dalam hal ini negara Indonesia), terhadap kiprah sebuah majalah berita mingguan Tempo. Kemudian ingin melihat apa saja yang telah dilakukan Tempo dalam kiprahnya di tahun 1971-1982, Dari sini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang kiprah Tempo pada tahun 1971-1982 di balik pembredelan pers masa orde baru. Sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan tentang masalah pembredelan pers pada periode tersebut. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode sejarah yang sangat membantu penulis dalam memilah sumber data, menganalisa dan menuliskannya dalam bentuk kisah sejarah pembredelan pers dan keberadaan Tempo di balik pembredelan massal 1974 dan 1978; pada kurun waktu 1971 / awal berdirinya Tempo sampai 1982 di mana Tempo pertama kali mengalami pembredelan untuk sementara waktu. Sebagai salah satu bagian dari langkah metode sejarah, dalam skripsi ini digunakan metode penulisan deskriptif analitis, yaitu berusaha untuk memberikan gambaran dan uraian yang ditindaklanjuti dengan analisa. Untuk membantu ketajaman analisa, maka pendekatan komunikasi dan politik sangat membantu penulis dalam menganalisa hubungan timbal balik antara pers (media cetak : koran dan majalah) dengan pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya, dan memahami pengaruh dinamika politik pada masa orde baru terhadap pers."

"Perjalanan sejarah Per's Indonesia, selalu menunjukkan babwa Per's selalu berhadapan dengan masalah kekuasaan Kekuasaan Yang sebenarnya juga dimiliki oleh Pers rupanya tidak terlalu mengimbangi kekuasaan lain di luar dirinya. Hubungan Pers dan Pemerintah pada masa awal Orde Baru diwarnai dengan variasi hubungan, di satu masa, tahun-tahun awal Orde Baru, ada kepentingan yang berjalan beriringan antara Pers dan Pemerintahan. Orde Baru Tetapi pada masa selanjutnya, Pers merasa ia harus kembali kepada fungsinya semula yaitu, menjadi media informasi dan di sinilah terjadi perbedaan kepentingan antara Pers di satu pihak cier'icasan Pemerintah di lain pihak. Rupanya fungsi informasi, amat ditonjolkan efek Politisnya oleh Pemerintah. Hal ini bisa dilihat pada penanganan-penanganan kasus yang tidak melalui prosedur hukum yang wajar, dan ditambah pembenaran atas kondisi darurat yang dipahami oleh remerintah pada masa awal Orde Baru. Surat kabar Indonesia Raya adalah koran yang memilikd visi yang amat jelas dalam keberpihakannya pada kepentingan masyarakat, dan menolak segalabentuk korupsi atau manipulasi yang terjadi di awal masa Orde Baru itu. Sebagai salah satu implikasi kebijakan ekonomi yang menarik modal asing ke Indonesia, maka koran ini adalah Salah satu yang paling kritis menanggapi kebijakan tersebut. Sikap tersebut tercermin jelas dalam pemberitaan dan editorial yang dipimpin oleh Mochtar Lubis."