Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan yang ada di dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana, yang mana diperlukan penjelasan mengenai mekanisme penyidikan untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana atas keberadaan penemuan korban meninggal dunia dengan nama Maroah pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di Jln. Raya Bekasi KM.21 RT.06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Jakarta Timur. Namun melihat pentingnya penerapan pendekatan SCI oleh Polri dalam era society 5.0 ini dapat dipahami dari adanya revitalisasi pengamanan dan pengolahan TKP yang menuntut penyidik untuk meninggalkan cara penyidikan yang menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara melaksanakan metode penyidikan yang modern dengan pendekatan SCI.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: teori ilmu pengungkapan, Konsep Ilmu Forensik dan Praktek, dan Konsep Investigasi Sains, serta Sistem Pembuktian. Sesuai dengan penjelasan tersebut, agar para pembaca mudah di dalam memahami kerangka pemikiran ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan gambaran mengenai metode SCI dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui pendekatan SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, yang mana pendekatan SCI ini dinyatakan efektif untuk diterapkan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum pada kasus ini.. Saran yang diberikan yaitu mengikutsertakan penyidik dan Unit Identifikasi untuk mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, workshop,.

---

This study aims to explain the problems that exist in the disclosure of cases of premeditated murder. Which requires an explanation regarding the investigative mechanism for disclosing cases of premeditated murder regarding the whereabouts of the discovery of a deceased victim named Maroah on Tuesday, August 10 2021, around 07.00 WIB on Jln. Raya Bekasi KM. 21 RT. 06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung, East Jakarta. However, seeing the importance of implementing the SCI approach by the National Police in the era of society 5.0, this can be understood from the revitalization of security and TKP processing, which requires investigators to abandon conventional investigative methods that only rely on the confessions of suspects or witnesses and must move by implementing investigative methods. a modern SCI approach.

The method used is using a qualitative approach. Theories used to explain these various issues include: disclosure science theory, Forensic Science Concepts and Practice, and Science Investigation Concepts, and Evidence Systems. In accordance with this explanation, so that readers can easily understand this frame of mind. Therefore, this study aims to explain the description of the SCI method in investigating the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, the mechanism for disclosing cases of planned murder on Maroah victims which was implemented through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, and the factors that influence the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which is applied through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

The results of this study indicate that the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented through the SCI approach by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya was carried out through investigation and investigation, in which the SCI approach was declared effective to be applied in the investigation and law enforcement process in this case. Suggestions What is given is to involve investigators and Identification Units to attend vocational education, training, workshops."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai penggantiBerita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan.Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yangmemfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingatprinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, jika dilakukan secarasah, namun pembuktian sah belum diatur secara rinci oleh KUHAP. Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Penyidik di Belanda disamakan dengan Alat Bukti karenaadanya Examinateur Magistrate atau Rechter Commisariss yang bersifat objektifatau netral dan adanya bukti rekaman yang menyatakan proses pemeriksaandilakukan secara sah.

---

ABSTRACTMinutes of Investigation in the trial and position of investigator?s testimony as asubstitute when investigator?s dossier is revoked in the trial. The Criminal JusticeSystem in Indonesia adheres to the principle of the modern inquisitor that not onlyfocuses at the investigation phase, but also focuses at principles of nonselfincrimination and the rights of the accused or defendand. Dossier can beconsidered as valid evidence if it is done due of process. But the procedure has notset in detail by the Code of Criminal Procedure in Indonesia. Dossier inNetherlands equal with evidence for their Rechter Commissaris whose objectiveand neutral, besides that there are record evidence as a prove to due of process."

"Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga engan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk dilakukan melalui iklan. Di Indonesia produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha telah menggerakan kegiatan perekonomian. Menyampaikan informasi tentang produk ke dalam sebuah tayangan iklan berdurasi pendek, atau pamflet dan lain-lain, yang menjadikan salah satu faktor pemicu iklan terlalu mengubar janji, tidak kena sasaran ataupun membingungkan.Secara garis besar isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdiri dari fungsi iklan sebagai media penyampaian informasi bila dikaitkan dengan Hak atas Informasi yang harus diberikan kepada Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan terhadap Iklan yang Menyesatkan, upaya UUPK dalam melindungi Konsumen Iklan serta Analisa lklan Jasa Angkutan Udara. UUPK memberdayakan Masyarakat umum, di mana UUPK tersebut mengamanatkan bahwa masyarakat adalah penyelenggara perlindungan konsumen, sehingga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar, namun tidak berwenang untuk memeriksa proses produksi.Bagi konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik secara individual maupun secara kelompok. Prosedur gugatan konsumen dapat diajukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan Umum. Dengan demikian, kehadiran UUPK akan menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum bila terjadi penyalahgunaan Iklan.Meskipun masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian dan pengumpulan data secara kuantitatif, namun dari hasil penyelesaian kasus-kasus yang ada, penulis melihat bahwa pemberlakuan pasal-pasal UUPK yang terkait dengan periklanan dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan Shock Therapy bagi pelaku usaha priklanan agar tidak menyalahi aturan-aturan tersebut dan senantiasa berupaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen."

"Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini.

---

This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts.

The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions.

The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan investigative interviewing dapat diterapkan dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1 Pada saat ini, pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dilakukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya, para penyidik melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi tersebut memiliki teknik pemeriksaan sendiri-sendiri; 2 Secara umum kegiatan pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing terdiri dari tahapan yang disebut dengan PEACE model. Saat ini, kegiatan pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik pada DitTipikor Bareskrim Polri telah sesuai dengan model tersebut, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak mengikuti tahapan kegiatan yang sesuai dengan metode investigative interviewing; 3 Penerapan teknik pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing di Dit Tipikor Bareskrim Polri sulit diwujudkan karena terkendala beberapa faktor, diantaranya: faktor peraturan, faktor Penyidik, dan faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya peraturan khusus dari Kapolri maupun Kabareskrim Polri terkait pemeriksaan saksi dengan metode investigative interviewing, perlunya memperbanyak kegiatan pendidikan dan latihan dalam bidang penyidikan dengan menggunakan metode Investigative Interviewing bagi para penyidik yang berada di Dit Tipikor Bareskrim Polri dan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi termasuk ruangan pemeriksaan khusus, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penyidik dalam tugasnya melakukan upaya penegakan hukum.

---

The discussion in this thesis is how the application of investigative interviewing canbe applied in the examination of witnesses conducted by investigator the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri. The study used a qualitative research. Data collected through interviews, observation and document review. The results showed 1 Atthis time, the examination of witnesses conducted by investigators Directorate ofBareskrim Polri conducted a limited manner by the legislation in force, but inpractice, the investigators conducting the examination of the witness have the technical examination of their own 2 In general the examination of witnesses by the Investigative Interviewing method consists of the step called PEACE models. Currently, the examination of witnesses by investigators at the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri in accordance with the that model, but in practice the examination of witnesses do not to follow the stages of activities in accordance with methods of investigative interviewing 3 Application of witness examination techniques with methods of Investigative Interviewing in Directorate of Tipikor Bareskrim Polri is hard to do, because it is constrained by several factors are regulatory factors, factor Investigator and infrastructure factors. Based on these research results, the need for specific regulation of the Chief of Police and the head of Bareskrim Poli related the examination of witnesses with the investigative interviewing methods, need to expand education and training in the field of investigation using the method of Investigative Interviewing for investigator who are in the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri and need for infrastructure additional is based on information technology, including a special examination room, so as to make it easy for investigator in conducting law enforcement duties."