Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7702 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Desmond, Robert W
Iowa City: University of Iowa Press, 1978
070 DES i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Vidya Prahassacitta
"Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Guna mencapai
tujuan tersebut, dilakukan penelitian dokumen melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penelitian empiris melalui wawancara informan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa latar belakang sejarah, perkembangan politik dan keadaan sosial budaya Indonesia membenarkan adanya larangan penyebaran berita bohong sebagai batasan kebebasan berekspresi. Pandangan ini sedikit berbeda dengan pandangan barat yang berpendapat bahwa suatu pendapat yang tidak benar layak untuk di sampaikan di ruang publik selama tidak membahayakan kepentingan individu,
ketertiban umum maupun kepentingan keamanan nasional. Agar kriminalisasi penyebaran berita bohong selaras dengan kebebasan berekspresi, maka kriminalisasi harus dilakukan secara sempit dan ketat. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan terhadap
kesalahan dan bahaya yang serius. Secara teori, kriminalisasi penyebaran berita bohong yang mengancaman keamanan nasional hanya dapat dilakukan apabila ada suatu serangan yang jelas dan nyata saja. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan hukum pidana di mana hukum pidana tidak perlu memidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan bahaya sepele. Analisa terhadap undang-undang menujukan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong luas dan tidak ketat. Demikian halnya dengan analisa
terhadap putusan pengadilan tahun 2018-2021 dan hasil wawancara informan ditemukan bahwa penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong tidak didasarkan pada batas kriminalisasi. Hal ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Perbaikan sarana penal dengan
memformulasikan kembali rumusan tindak pidana dan ancaman pidana. Rumusan tindak pidana terbatas pada bentuk kesengajaan dan adanya bahaya yang jelas dan nyata. Penyesuaian ancaman pidana perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Perbaikan ketentuan di luar hukum pidana perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan bahaya dari penyebaran berita bohong.

This research has three goals. First, to discover the cornerstone of criminalization regarding the distribution of fake information. Second, to analyze judges' point of view concerning the distribution of fake information. Third, to formulate the penal policy relating to the distribution of fake information in Indonesia. The research focuses on the distribution of fake information, which disturbs public order as stipulated in articles 14 and 15 of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulation. In achieving these goals, the author conducts document research by studying laws and legislation, court decisions, as well as empirical research by interviewing law enforcement informants. The research reveals that Indonesia's historical background, political development, and social culture have justified the prohibition on the distribution of fake information as a limitation in the freedom of expression. This perspective is slightly different compared to the western ideals that prefer to allow negative (or untrue) opinions
to be conveyed in the public sphere as long as they do not endanger individual, public order, or even national security. To ensure that the criminalization of fake information fits with the freedom of expression, then the criminalization needs to be done precisely and accurately. A fake information criminalization can only be sentenced if it poses serious culpability and severe harm. Theoretically, criminalizing fake information that
disturbs national security can only be indicted if there is a clear and present danger on national interests. It demonstrates the limitation of criminal law which criminal law does not require to punish the distribution of fake information that results in trivial matters. Legislation analysis shows that the formulation of criminal acts on the distribution of fake information is too general. Moreover, data samples from court decisions from 2018 until 2021 and informants' interview analysis show that the implementation of criminal acts on
the distribution of fake information does not follow the limit of criminalization. Subsequently, it violates the freedom of expression. In the end, the legislation requires revision: criminal legislation requires a new formulation of criminal action as well as its sentencing. The law of the distribution of fake information criminalization depends on if
the intentional action shows clear and present danger. Sentencing should be adjusted by considering Indonesia’s current situation and condition. Revisions of non-criminal legislation should be done to support the prevention of dangers posed by the distribution of fake information.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vidya Prahassacitta
"Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dokumen melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penelitian empiris melalui wawancara informan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa latar belakang sejarah, perkembangan politik dan keadaan sosial budaya Indonesia membenarkan adanya larangan penyebaran berita bohong sebagai batasan kebebasan berekspresi. Pandangan ini sedikit berbeda dengan pandangan barat yang berpendapat bahwa suatu pendapat yang tidak benar layak untuk di sampaikan di ruang publik selama tidak membahayakan kepentingan individu, ketertiban umum maupun kepentingan keamanan nasional. Agar kriminalisasi penyebaran berita bohong selaras dengan kebebasan berekspresi, maka kriminalisasi harus dilakukan secara sempit dan ketat. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan dan bahaya yang serius. Secara teori, kriminalisasi penyebaran berita bohong yang mengancaman keamanan nasional hanya dapat dilakukan apabila ada suatu serangan yang jelas dan nyata saja. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan hukum pidana di mana hukum pidana tidak perlu memidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan bahaya sepele. Analisa terhadap undang-undang menujukan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong luas dan tidak ketat. Demikian halnya dengan analisa terhadap putusan pengadilan tahun 2018-2021 dan hasil wawancara informan ditemukan bahwa penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong tidak didasarkan pada batas kriminalisasi. Hal ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Perbaikan sarana penal dengan memformulasikan kembali rumusan tindak pidana dan ancaman pidana. Rumusan tindak pidana terbatas pada bentuk kesengajaan dan adanya bahaya yang jelas dan nyata. Penyesuaian ancaman pidana perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Perbaikan ketentuan di luar hukum pidana perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan bahaya dari penyebaran berita bohong.

This research has three goals. First, to discover the cornerstone of criminalization regarding the distribution of fake information. Second, to analyze judges' point of view concerning the distribution of fake information. Third, to formulate the penal policy relating to the distribution of fake information in Indonesia. The research focuses on the distribution of fake information, which disturbs public order as stipulated in articles 14 and 15 of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulation. In achieving these goals, the author conducts document research by studying laws and legislation, court decisions, as well as empirical research by interviewing law enforcement informants. The research reveals that Indonesia's historical background, political development, and social culture have justified the prohibition on the distribution of fake information as a limitation in the freedom of expression. This perspective is slightly different compared to the western ideals that prefer to allow negative (or untrue) opinions to be conveyed in the public sphere as long as they do not endanger individual, public order, or even national security. To ensure that the criminalization of fake information fits with the freedom of expression, then the criminalization needs to be done precisely and accurately. A fake information criminalization can only be sentenced if it poses serious culpability and severe harm. Theoretically, criminalizing fake information that disturbs national security can only be indicted if there is a clear and present danger on national interests. It demonstrates the limitation of criminal law which criminal law does not require to punish the distribution of fake information that results in trivial matters. Legislation analysis shows that the formulation of criminal acts on the distribution of fake information is too general. Moreover, data samples from court decisions from 2018 until 2021 and informants' interview analysis show that the implementation of criminal acts on the distribution of fake information does not follow the limit of criminalization. Subsequently, it violates the freedom of expression. In the end, the legislation requires revision: criminal legislation requires a new formulation of criminal action as well as its sentencing. The law of the distribution of fake information criminalization depends on if the intentional action shows clear and present danger. Sentencing should be adjusted by considering Indonesia’s current situation and condition. Revisions of non-criminal legislation should be done to support the prevention of dangers posed by the distribution of fake information."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sifa Maulida
"ABSTRAK
Analisis Situasi Perkembangan teknologi dan penggunaan internet dalam kehidupan manusia semakin meningkat. Banyak yang menganggap bahwa perkembangan teknologi dan semakin pesatnya penyebaran informasi melalui internet ini memberikan dampak negatif kepada anak-anak. Bidang jurnalisme yang juga turut berkembang sedikit menepis anggapan tersebut. Situs berita untuk anak dapat menjadi cara pemanfaatan internet tanpa perlu khawatir banyak dampak negatif yang akan diterima.Manfaat dan Tujuan Pengembangan PrototipeMembantu anak-anak untuk akrab dengan jurnalisme dan teknologi, serta memberikan informasi sesuai kebutuhand an keinginan anak-anak. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif wahana belajar yang menarik, menyenangkan, dan tetap mendidik.Prototipe yang DikembangkanSitus Dunia Anak adalah situs berisi berita dan informasi yang ditujukan untuk anak-anak berusia 10-14 tahun. Situs ini dapat diakses melalui alamat situs www.dunia-anak.net. Berita dan informasi yang disajikan mulai dari bidang pendidikan, teknologi, seni, olahraga, wisata, juga inspirasi. Situs Dunia Anak juga akan diisi oleh galeri foto dan video. Sebagai bentuk interaktivitas, pembaca dapat mengirim kritik atau saran tentang konten ataupun tampilan situs melalui kontak yang disediakan atau kolom komentar di setiap artikel yang ada.EvaluasiPre-test akan dilakukan sebelum situs diluncurkan dengan menyebarkan kuisioner langsung kepada khalayak. Evaluasi khalayak hampir sama dengan pre-test dilakukan untuk melihat kepuasan khalayak terhadap situs. Evaluasi input, output, dan outcome akan dilakukan dengan analisis laporan divisi serta survei khalayak setiap empat bulan. AnggaranAnggaran Pembuatan Prototipe : Rp 1.670.000Investasi Awal : Rp 52.700.000Total Pengeluaran Bulanan : Rp 60.800.000Total Pengeluaran 1 Tahun : Rp 780.900.000Perkiraan Pendapatan Tahun Pertama : Rp 713.250.000Perkiraan Pendapatan Tahun Kedua : Rp 1.490.400.000.

ABSTRACT
Situation AnalysisThe development of technology and the internet usage are increasing in society. People consider that the development of technology and a more rapid spread of information through the internet give a negative impact to the children. The evolved journalism dismisses the notion. News site for children can be a utilization of internet without worrying about many negative impacts that would be accepted by children.Benefits and Goals of Developing PrototypeTo help children be familiar with journalism and technology, also to provide information that fits children rsquo s needs. The objective is to provide an alternative medium to study in interesting, fun, and educating ways.Developing PrototypeDunia Anak is a news and information site for 10 14 years old children. Dunia Anak can be accessed at www.dunia anak.net. The news and information provided are about education, technology, art, sport, travel, and inspiration. Dunia Anak also provides photos and videos. As a form of interactivity, readers can send criticisms or suggestions about the content or appearance of the site through the contact provided or comments column on each article there.BudgetingProtoype development budget Rp 1.670.000Initial invesments Rp 52.700.000Total monthly expenses Rp 60.800.000Expenses in a year Rp 780.900.000Predicted income first year Rp 713.250.000Predicted income second year Rp 1.490.400.000 "
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hawes, William
Boston : Focal Press , 1991
791.45 HAW t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Airlangga Risnu Putra
"[Skripsi ini membahas tentang kondisi keamanan kota Jakarta pada kurun waktu 1980-1985 yang dikaji melalui pemberitaan dalam harian Pos Kota. Pos Kota sebagai koran populer di Jakarta pada masa itu secara rutin memberitakan tindak kejahatan urban yang sebagian besar terjadi di ibukota. Jakarta pada awal periode 1980-an mengalami peningkatan jumlah kejahatan urban secara drastis. Tindak kejahatan yang terjadi tidak hanya bertambah jumlahnya tetapi juga semakin sadis. Pemerintah melalui aparat keamanan melakukan berbagai upaya guna mengurangi angka tindak kejahatan. Namun disaat upaya pemerintah menjaga keamanan sedang gencar dilaksanakan, muncul serangkaian peristiwa penembakan misterius di Jakarta yang mengejutkan masyarakat. Sebagian besar korbannya justru para residivis serta orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Berbagai respon yang muncul baik dari masyarakat maupun pemerintah ditampilkan oleh harian Pos Kota.

This study elaborates situation in Jakarta over 5 years between 1980 and 1985 focusing on Pos Kota daily articles. Pos Kota as one of the popular newspapers at the time were providing urban crimes in Jakarta frequently. At the early period, it showed an ipward trend in crimes dramatically both quantity and quality. Regarding this, the official did various ways to decline. At once, there were a set of hidden murdering in Jakarta. Nonetheles, most of victims were recidivist. All sort of reaction, either from society or government, reflected by Pos Kota.
;This study elaborates situation in Jakarta over 5 years between 1980 and 1985 focusing on Pos Kota daily articles. Pos Kota as one of the popular newspapers at the time were providing urban crimes in Jakarta frequently. At the early period, it showed an ipward trend in crimes dramatically both quantity and quality. Regarding this, the official did various ways to decline. At once, there were a set of hidden murdering in Jakarta. Nonetheles, most of victims were recidivist. All sort of reaction, either from society or government, reflected by Pos Kota.
, This study elaborates situation in Jakarta over 5 years between 1980 and 1985 focusing on Pos Kota daily articles. Pos Kota as one of the popular newspapers at the time were providing urban crimes in Jakarta frequently. At the early period, it showed an ipward trend in crimes dramatically both quantity and quality. Regarding this, the official did various ways to decline. At once, there were a set of hidden murdering in Jakarta. Nonetheles, most of victims were recidivist. All sort of reaction, either from society or government, reflected by Pos Kota.
]
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S62244
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nerissa Angelina
"Skripsi ini membahas tentang penerapan regulasi yang berkaitan dengan bencana alam dan media untuk melihat proses pembuatan berita bencana pada satu lembaga penyiaran publik dan dua lembaga penyiaran swasta. Proses dari sisi seorang reporter dan kepala peliputan masing-masing stasiun televisi. Berita bencana alam menjadi tinjauan dari penelitian ini karena berita ini masih mengambil banyak perhatian publik namun pemberitaannya tidak seimbang dari aspek manajemen bencana serta masih mengabaikan beberapa etika yang berlaku.
Penelitian ini menganalisis aturan yang ada mengenai penyiaran bencana dan menguji bagaimana implementasinya pada lembaga penyiaran ketika sedang melakukan proses praproduksi hingga pascaproduksi sebuah berita bencana. Metode yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penyiaran publik cenderung tidak tegas dalam menjalankan regulasi dalam proses pembuatan berita bencana, sementara lembaga penyiaran swasta menerapkan regulasi dalam pembuatan liputan dengan penerapan yang berbeda.

This thesis discussesthe implementation of regulations that relate to natural disaster and mediato see the process of making disaster news in a public broadcasting institution, and two private broadcasting institutions.The process of making disaster news is seen from the side of a reporter and news manager of each broadcasting station. Natural disaster news become a main object of this research because disaster news is still taking much public attention but its news coverage is unbalanced from the aspects of disaster management and still ignores some of the prevailing ethics.
This study analyzes the existing regulation on disaster broadcasting and tests how they are implemented in broadcasting stations while preproduction to postproduction of making a natural disaster news. The methods used are in depth interviews and document studies. The results of this theses show that public broadcasting agencies are the least assertive in carrying out regulations in the process of making disaster news, and private broadcasters implement some regulations in the making of coverage, although the level of implementation is much different.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iswandi Syahputra
"Tidak terkecuali radio sebagai media massa, seluruh media memiliki tradisi yang berbeda-beda untuk memproses produksi berita sebelum disajikan ke publik. Proses produksi berita darurat militer di Aceh pada siaran radio Elshinta, itulah yang akan menjadi frame penelitian ini. Lebih fokus dan detail lagi, proses produksi berita yang melibatkan publik atau pengadaan public sphere dalam sajian beritanya Secara deskriptif penelitian ini akan memaparkan bagaimana suatu berita tersusun dari sebuah konstruksi sosial. Dialektika yang dinamis para pelaku sosial melalui tahapan seperti yang disebutkan Berger dan Luckmann sebagai realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, maka setiap realitas sosial tidak akan pernah berhenti disatu titik sejarah kehidupan manusia. Dia akan dinamis terus bergulir secara interaktif dan dialektif, sehingga tidak ada realitas obyektif dalam anti yang sesungguhnya. Dialektika melalui tahapan eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi tersebutlah yang mengkonstruksi kehidupan sosial kita dan berita, dalam penelitian ini ditempatkan sebagai hasil produksi dan konstruksi sosial tadi.
Penelitian ini memilih menggunakan paradigma konstruktif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui depth interviewing, document analysis dan participation observation. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan kerangka evaluasi kesamaan akses dan posisi publik dalam pemberitaan Elshinta, independensi publik, dan rasionalitas publik. Unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah document yang memuat, lead berita, narasumber dan waktu siar serta key person yang terdiri dari Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Ivan Haryono dan Eksekutif Produser Radio Elshinta, Haryo Ristamadji.
Dalam proses produksinya, berita radio Elshinta sepanjang menyangkut topik dan masa penelitian ini dipengaruhi-baik secara langsung maupun tidak langsung- oleh apa yang disebut Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) sebagai 5 faktor yang mempengaruhi produksi isi berita, yaitu idiological level, extramedia level, organizational level, media routines dan individual level. Faktor status darurat militer, persaingan media dan pasar pengiklan, tampaknya faktor yang paling dominan mempengaruhi produksi isi berita Elshinta. Faktor status darurat militer berimplikasi pada pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memberikan kewenangan bagi Penguasa Darurat Militer Daerah di Aceh mengadakan tindakan membatasi pertunjukan, percetakan dan penerbitan. Selain itu, penguasa darurat militer juga berhak menguasai perlengkapan pos dan telekomunikasi, termasuk pemancar radio dan televisi. Sehingga, berikutnya faktor extramedia ini juga turut memberi pengaruh pada proses pemberitaan radio Elshinta.
Kendati sebagai radio komersial, namun dalam produksi beritanya Elshinta memiliki potensi untuk menciptakan public sphere yang dalam penelitian ini penulis letakkan sebagai kerangka ideal dan rujukan normatif. Potensi tersebut terletak pada rutinitas redaksi Elshinta yang selalu mengangkat topik aktual untuk didiskusikan pada publik secara bebas, sejajar, independen dan rasional. Dengan segala kekurangan yang dimilikinya, dalam 3 sesi diskusi interaktif yang diteliti dapatlah disebut sebagai ideal communication situation, bila belum dapat disebutkan sebagai manifestasi public sphere.
Sebagai konsep ideal, public sphere tidak dapat berdiri sendiri melawan kekuatan hegemoni negara dan dominasi pasar. Dia membutuhkan suatu kondisi tatanan masyarakat yang madani. Karena itu, dapat tidaknya public sphere diwujudkan akan sangat tergantung pada kuat tidaknya masyarakat sipil (civil society) yang terorganisisr sebagai public body.
Dalam konteks lembaga penyiaran yang berbasis pada kekuatan publik, bukan hanya publik diberikan akses berbicara pada lembaga penyiaran, tetapi berimplikasi pula pada kewenangan publik menentukan program, monitoring, pendanaan hingga akuntabilitas publik. Dan publik, oleh publik dan untuk publik. Sehingga, bagi lembaga penyiaran seperti Elshinta yang dalam siarannya nyerempet pada kepentingan publik, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai radio siaran yang memberikan ruang publik (public broadcasting). Tetapi lebih tepat bila disebut sebagai radio yang melayani publik (public service broadcasting)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13828
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Colenbrander, H. T.
"De Gids merupakan sebuah majalah yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Buku ini merupakan kumpulan dari majalah De Gids yang terbit selama tahun 1908. Buku ini merupakan bagian pertama dari keseluruhan."
Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon, 1908
BLD 050 COL g I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Colenbrander, H. T.
"De Gids merupakan sebuah majalah yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Buku ini merupakan kumpulan dari majalah De Gids yang terbit selama tahun 1908. Buku ini merupakan bagian kedua dari keseluruhan.
"
Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon, 1908
BLD 050 COL g II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>