Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi merupakan perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, j asa. dankeuangan antara negara di dunia. Proses globalisasi telah mengalami akselerasi sepertitercermin dalam peningkatan rasio perdagangan dunia dan investasi. Proses akselerasimi disebabkan oleh faktor universal untuk liberalisasi dan internasionalisasi produksidan distribusi.Dengan adanya proses globalisasi mi peluang pasar global bagi produk-produk eksporIndonesia meningkat walaupun pada saat yang sama tingkat persaingan bertarnbahketat. Indonesia hanis bersaing dengan eksportir negara lain. terutama negara-negaraASEAN. yang menghasilkan produk manufaktur padat karya, padat modal, danteknologi (seperti tekstil dan elektronika yang merupakan produk ekspor unggulan)yang inemiliki keunggulan komparatif yang serupa.Keunggulan komparatif Indonesia dengan biaya tenaga kerja yang relatif rnurah dankekayaan alain yang melimpah tidak cukup lagi untuk dapat mempertahankan, apalagirneningkatkan, daya saing ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia hams mencarisumber-sumber keunggulan baik melalui peningkatan efisiensi dan produktivitasnya,kapabilitas inovasi dan teknologi, kinerja dunia usahanya, maupun dukungan danpemerintab melalui kebij akaii deregulasi yang transparan dan debirokratisasi yangkonsisten.Akhir kata se-lain Pemerintah dan dunia keuangan nasional, dunia Usaha Swasta danBUMN sebagai pelaku ekonomi nasional, perlu rnernbina sumber-sumberkeunggulannva untuk rneningkatkan keunggulan kompetitifnya di samping bersikapantisipatif serta responsif terhadap perubahan pasar global. Dalam berbisnis, pelakuekonomi nasional harusnya telah tertransforrnasi melakukan usaha dengan standar dankinerj a- global dan tidak lagi - rnengharapkan fasilitas ataupun proteksi pemerintab.Pemerintah rnelalui segala kebijakannya hendaknya mendorong terciptanya iklim -usaha yang kohdusif yalmi terjadinya mekanisme pasar bagi sernua pelaku ekonominasional."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang akses dan kontrol perempuan pada pengelolaan danapinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaakses perempuan pada dana pinjaman ditentukan oleh keikutsertaan dengankelompok, informasi yang diperoleh perempuan, kelengkapan administrasi danijin dari suami. Akses perempuan terhadap dana pinjaman mempengaruhi padapengelolaan dana pinjaman SPP dan adanya keterlibatan suami dalam pengelolaandipengaruhi dari sistem kebijakan yang diterapkan sebelum meminjam dana.Sedangkan kontrol perempuan pada dana pinjaman masih relatif rendah,meskipun adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dan pengeluaran,namun masih sangat terbatas.

---

ABSTRACTThe thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited, The thesis discussed access and control of women on the management of thefunds SPP loan at PNPM Mandiri Perdesaan. This study used a descriptivequalitative approach. The research result showed that access of women on loanswere influenced by their participation on the group, information they obtained,administrative issues and permit from their husband. Women access on loans wasinfluenced by the management of the SPP loan, the involvement of husbands inthe loans management and the system of policies. While control of women onloans are still relatively low, there is women of participation in the managementand expenditure although very it is limited]"

"ABSTRAKSebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai persepsi anggota arisan mengenai manfaat dari arisan. Dalam hal ini penelitian memfokuskan pembahasan mengenai apakah persepsi anggota arisan mengenai manfaat keuangan dari arisan dapat mempengaruhi keputusan mereka mengikuti kegiatan arisan. Apakah persepsi mengenai manfaat sosial juag dapat mempengaruhi huubungan diantara keduanya. Peneliti menemukan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif antara persepsi anggota mengenai manfaat keuangan dari arisan terhadap keputusan mengikuti arisan. Namun, sebaliknya persepsi manfaat sosial tidak mempengaruhi keputusan anggota mengikuti arisan. Persepsi manfaat sosial memiliki potensi menjadi penguat/pelemah hubungan antara persepsi manfaat keuangan dan keputusan mengikuti arisan dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan.

---

ABSTRACTThis study discusses the perception of arisan members regarding the benefits of arisan. In this case the research focuses on the discussion of whether the perception of arisan members regarding the financial benefits of arisan can influence their decision to participate in arisan activities. Whether perceptions of social benefits can also influence the relationship between the two. The researcher found that there was a positive influence between members perceptions of the financial benefits of social arisan on members decisions to join arisan. However, on the contrary the perception of social benefits does not affect the decision of members to join arisan. The perception of social benefits has the potential to be a reinforcer/weakener of the relationship between the perception of financial benefits and the decision to join arisan viewed from the results of the tests conducted."

"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

---

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."

"Tesis ini ini menyoroti proses berlangsungnya program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga bina; bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan fisik. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) Bagaimana proses pengelolaan PPMK pada ketiga programnya dalam mewujudkan tujuannya?; dan (2) Sejauh mana peran program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian ini dilakukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (PPMK) Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang diiringi dengan pembagian program PPMK tidak serta merta membuat bisa memberdayakan masyarakat secara maksimal. Perubahan tersebut pada satu sisi meningkatkan akuntabilitas PPMK terhadap pemerintah, namun disisi lain perubahan ini justru memperburuk sinergi program yang kemudian mempengaruhi efektifitas dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan masyarakat dalam PPMK dapat dimasukkan dalam pendekatan pembangunan dengan masyarakat (development with community). Aktor utamanya adalah aktor luar dengan masyarakat, bentuk hubungan berupa kolaborasi, pengambil keputusan oleh masyarakat lokal dengan aktor luar, pelaksana. Masyarakat lokal dan bentuk kegiatan berupa proyek dan program. Selain itu, Satuan komunitas PPMK yang berada di tingkat Kelurahan belum bisa menampung kepentingan seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun baru berada pada tingkatan individual, belum mencapai kesejahteraan komunitas secara luas. PPMK dijalankan dengan pengetahuan lokal dan klaim profesionalisme tidak nampak dalam kepengurusan LMK. Untuk menjadi anggota LMK tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan lebih bersifat politis. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-implikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan rekomendasi.

---

This thesis highlights on the ongoing process PPMK program in an effort to improve the welfare of the community through “tiga bina”; bina sosial, bisna ekonomi, bina lingkungan fisik. For that the research questions posed were: (1) How does the management of the third PPMK program in achieving its purpose?, And (2) The extent to which the role PPMK program in an effort to improve the welfare of society? The research was conducted at the Community Empowerment village (PPMK) Malaka Jaya Village, Duren Sawit, East Jakarta (PPMK) Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The approach used is a qualitative case study method.

The results of this study indicate that the institutional changes that accompanied the division of program PPMK not necessarily making can empower the community to the fullest. Such changes on the one hand PPMK increase accountability of the government, but on the other hand these changes actually make synergy which then affects the effectiveness of the program in order to accelerate the increase in welfare villages. Community Development in PPMK can be included in the development with community approach. The main actors are actors outside the community, form relationships in the form of collaboration, decision-making by local communities and external actors, implementers: Local communities and forms of activity in the form of projects and programs.

In addition, the Unit of community in PPMK located at the Village can not accommodate the interests of all segments of urban society. Increased welfare was only at the individual level, not the community at large to achieve prosperity. PPMK run with local knowledge and professionalism claim does not appear in the management of LMK. To become a member of LMK does not require special skills, but more political. In this study also presented and the practical implications of the theoretical results of this study and its principal conclusions and recommendations."

"Kaderisasi menjadi hal utama dalam keberlanjutan sebuah organisasi. Kaderisasi dilakukan dengan proses yang berbeda-beda. Begitu halnya dengan Pemuda Rabithah Alawiyah yang berada di Jakarta. Kaderisasi dilakukan hanya diperuntukkan bagi pemuda-pemudi yang berasal dari kalangan Alawiyin, yang nasabnya harus tertulis dalam Al-Maktab Addaimi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Organisasi Pemuda Rabithah Alawiyah dan menjelaskan bagaimana kaderisasi Pemuda Rabithah Alawiyah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan teori yang dikemukakan oleh K. Wilber. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan sumber-sumber literatur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa Pemuda Rabithah Alawiyah merupakan organisasi kepemudaan Arab yang bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan. Pemuda Rabithah Alawiyah berada di bawah naungan organisasi Rabithah Alawiyah yang memayungi seluruh keturunan Arab Alawiyin, khususnya yang berada di Indonesia. Selain itu, Pemuda Rabithah Alawiyah melakukan regenerasi kepengurusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Proses regenerasi dilakukan kepada para pemuda-pemudi Alawiyin melalui perekrutan anggota kepengurusan baru dan pengamatan kepada para anggota pengurus dari divisi-divisi

---

Regeneration becomes the main thing in the sustainability of an organization. The regeneration carried out in different processes. The same is the case with Youth Rabithah Alawiyah in Jakarta. The regeneration is carried out only for young people from Alawiyin circles who belong in Al-Maktab Addaimi. This research tries to explain the Rabithah Alawiyah Youth Organization and explain how the regeneration of the Youth Rabithah Alawiyah. To realize these goals, researchers used a qualitative narrative research method with a theory put forward by K. Wilber. The technique of collecting data is by conducting interviews and collect literature sources. Based on the research conducted, Pemuda Rabithah Alawiyah is an Arab youth organization engaged in the social community. The Rabithah Alawiyah youth is under the auspices of the Rabithah Alawiyah organization whose covers all Arab descendants of Alawiyin, especially those in Indonesia. The regeneration carried out in different processes. Also, Pemuda Rabithah Alawiyah has regenerated management to maintain the existence of the organization. The regeneration process carried out for the Alawiyin youth through the recruitment of new management members and observation of the board members from organizational divisions."