Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan perpustakaan dalam rangka pembinaan bangsa dan pembentukan watak khususnya dalam bidang pendidikan sudah semakin disadari orang. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk menambah pengetahuan, perpustakaan yang sangat bermanfaat itu sudah barang tentu perlu ditangani dengan penuh perhatian. Untuk mewujudkan peran perpustakaan diperlukan berbagai faktor penunjang. Sa1ah satu faktor tersebut adalah penyediaan koleksi yang tepat pada waktu_nya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Keadaan yang demikian merupakan suatu hal yang mendasar bagi perpustakaan jenis apa pun. Bisakah hal itu terlaksana di negara berkembang seperti Indonesia yang sebagaimana kita ketahui masih banyak kekurangannya, antara lain dalam hal biaya dan tenaga ahli perpustakaan ?. Dalam hubungannya dengan penyediaan koleksi yang te_pat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, pengkatalogan merupakan salah satu proses yang ikut me-nentukan. Dan proses ini sesungguhnya mempunyai pengaruh yang besar serta memerlukan biaya yang tidak sedikit_"

"ABSTRAKPenggunaan konsep "orality" merupakan sebuah terobosan yang besar karena selama ini kelisanan selalu dinilai dari sistem nilai keberaksaraan. Sebelumnya, orang yang melek huruf atau beraksara menganggap orang yang tidak beraksara sebagai buta huruf. Kondisi mereka dianggap sebagai suatu kekurangan, ketiadaan, dan kelemahan. Anggapan begitu dapat diterima dalam masyarakat yang beraksara universal. Padahal situasi dalam masyarakat yang belum tersentuh oleh tulisan sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat beraksara.Meski saat ini amat sulit menemukan masyarakat yang sama sekali niraksara tetapi jejak kelisanan atau orientasi kelisanan itu masih dapat kita temukan dalam masyarakat yang sudah mengenal keberaksaraan tinggi seperti surat kabar awal di Minangkabau.Kelisanan sebagai satu medium, memiliki sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem yang terdapat dalam keberaksaraan. Kita tidak dapat mellihat keunggulan kelisanan jika kita belum berhasil menorobos hadangan keberaksaraan kita. Surat kabar terbitan awal di Minangkabau memperlihatkan adanya interaksi antara kedua medium ini melalui beberapa ciri kelisanan yang disampaikan oleh Ong dan Sweeney. Ciri-ciri kelisanan yang terdapat dalam surat kabar terbitan awal di Minangkabau inilah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

---

ABSTRACTThe use of the concept ?orality? constitutes an important break-through, because, until recently, the worth of orality has always been assessed from the point of view of literacy and its value system. In the past, people able to read and write, literates, considered those without letters to be illiterate. Their condition was defined as a deficiency, an absence, a weakness. Such a standpoint may be acceptable in a full-fledged literate society. However, in a society that has not yet been touched by literacy, the situation is totally different from that in a literate society. Even though today it is quite difficult to find a society that is without any script whatsoever, we can still find traces of orality, or of oral orientation, in societies such as Minangkabau, which are characterized by high levels of literacy.Orality as a medium represents a system that differs totally from a literate one. We cannot appreciate the forte of orality if we don?t break through the limitations of our own literacy. Using characteristics of orality as identified by scholars such as Walter Ong and Amin Sweeney, it can be shown that in the earliest newspaper publications in Minangkabau society, there was considerable interaction between orality and literacy. It is the oral characteristics in these early Minangkabau newspaper publications that will be discussed in this PhD thesis."

"Tesis ini membahas mengenai legalisasi dokumen publik asing yang berbentuk elektronik berdasarkan Konvensi Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik berbentuk elektronik dapat merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, serta ketentuan dalam e-APP. Adapun belum terlaksananya e-APP di Indonesia, dengan ini legalisasi berdasarkan Konvensi Apostille terhadap dokumen publik dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengimplementasikannya secara elektronik.

---

This thesis discusses the legalization of foreign public documents in electronic form based on the Apostille Convention. This research aims to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Apostille Convention, to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Government Administration Law, and to find out the implementation of electronic-Apostilles on electronic public documents in Indonesia. The law provides several explanations regarding legalization. Legalization in this study is addressed to public documents that will be legalized or attested based on the Apostille Convention. In this research the author uses doctrinal legal research methods. Where doctrinal legal research uses library research or document studies aimed at written regulations or other legal materials. The conclusion that can be drawn in this study is that Apostille legalization of electronic public documents can refer to the Government Administration Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services on Public Documents, as well as provisions in e-APP. As for the non-implementation of e-APP in Indonesia, the legalization based on the Apostille Convention of public documents carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not yet implemented it electronically."