Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidaksesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak pada 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rentang tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan asumsi balanced paneldan metode two-stage least square(2SLS) yang menduga adanya endogenitaspada variabel capaian pembangunan yang juga menjadi salah satu taxable capacity daerah, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak adanya masalah simultanitas yang mengindikasikan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah. Terlepas dari hal tersebut, dana otonomi khusus memiliki insentif terhadap peningkatan pendapatan per kapita daerah. Namun, peningkatan pendapatan per kapita ini tidak dapat mempengaruhi kapasitas pajak daerahnya secara signifikan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah proses penyesuaian alokasi belanja Pemda sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, optimalisasi sektor produktif masyarakat, serta pengetatan dan pengevaluasian kembali mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan pada segi pendapatan, pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya."

"Sejak merosotnya harga migas dunia pada awal tahun 1980-an, Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan sektor migas sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu dilakukan upaya penggalian sumber dana dari sektor non-migas. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan penerimaan pajak.Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak tersebut, pemerintah telah beberapa kali melakukan. reformasi pajak, baik yang menyangkut pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh) maupun jenis pajak lainnya. Khusus untuk PPb, pada tahun 1983 melalui UU No. 7/1983 dan UU No. 10/1994 pemerintah melakukan perubahan ketentuan pemungutan PPh.Dari segi penerimaan pemerintah, ketentuan baru tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Namun demikian perlu dilihat lebih jauh lagi bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh tersebut terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan, yakni terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan menyusun suatu model keseimbangan umum (computable general equilibrium = CGE) untuk Indonesia untuk menganalisis akibat perubahan tarif PPh terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.Untuk mengetahui hal itu, melalui Model CGE yang disusun tersebut dilakukan pengamatan terhadap variabel-variabel utama ekonomi malcro. Variabel tersebut adalah output, konsumsi, investasi, penerimaan pemerintah, pendapatan masyarakat dan distribusinya, tingkat harga dan neraca perdagangan.Mengingat terdapat kaitan yang sangat komplek antara variabel-variabel di dalam ekonomi makro dan terdapat berbagai macam jenis kebijaksanaan perpajakan, maka untuk menghindari kompleksitas pembahasan diperlukan batasan-batasan. Pada tulisan ini, pembahasan hanya terbatas untuk melihat alabat perubahan ketentuan tarif PPh dan batas pendapatan kena pajak atas penghasilan rumah tangga, terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi di Indonesia.Untuk menangkap seluruh variabel yang diamati dan melihat kaitan antar variabel tersebut, salah satu sistem data dan perangkat statistik yang dapat digunakan adalah model keseimbangan umum kuantitatif (computable general equilibrium = CGE). Model CGE yang akan digunakan adalah modifikasi model keseimbangan umum yang dikembangkan oleh Lewis (1991). Modifikasi terutama dilakukan pads parameter tarif PPh untuk kelompok kelompok rumah tangga.Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan pada Sub-bab 1.2, dilakukan simulasi terhadap parameter tarif pajak pengbasilan yang terdiri dari 3 (tiga) skenario. Rincian lebih lanjut tentang skenario tersebut disajikan pada Bab IV."

"Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pajak daerah menjadi semakin penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam tesis ini Pajak Daerah yang dibahas adalah Pajak Pembangunan I yang dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 diubah namanya menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengelolaan PPb I dan untuk memperoleh informasi apakah penerimaan PPb I sudah optimal. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sistem dan prosedur PPb I dan cara penentuan anggaran serta realisasi penerimaannya PPb I di Kota Bandung selama periode tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1997/1998, dengan Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Bandung. Berdasarkan hasil analisis/penelitian dapat disimpulkan bahwa Dipenda Kota Bandung selalu dapat memenuhi target yang telah dianggarkan. Namun belum berarti pemungutan PPb I di Kota Bandung sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan, seperti belum adanya kriteria WP yang Self assessment dan WP yang Official assessment. Di samping itu target penerimaan pajak hanya ditetapkan berdasarkan kenaikan 10 % dari tahun sebelumnya atau dievaluasi dalam tahun berjalan, bukan dari potensi yang ada.Diharapkan kekurangan ini agar disempurnakan yaitu dengan membuat kriteria yang jelas antara WP Self Assessment dan Official Assessment serta dalam membuat target penerimaan Pajak Pembangunan I Pajak Hotel dan Restoran harus berdasarkan potensi pajak yang ada."

"Penarikan pajak penghasilan adalah sesuatu yang sering menjadi pcrdebatan. Hal itu terjadi karena masyarakat pembayar pajak sering merasakan adanya perlakuan yang tidak adil akibat adanya penarikan pajak yang bersifat memaksa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah selaku sebuah institusi yang mengeluarkan suatu kebijakan pajak mencoba memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan agar penarikan pajak dapat tetap menjamin keadilan bagi para individu pembayar pajak, sekaligus tetap menjaga nilai efisiensi dari penarikan pajak itu sendiri. Salah satu perlakukan untuk mendatangkan keadilan bagi individu di dalam penarikan pajak penghasilan saat ini adalah dengan memberlakukan pajak progresif. Artinya, pajak tidak bisa memaksa seluruh individu yang berbeda-beda untuk melakukan pengorbanan yang sama dalam membayar pajak penghasilan. Sifat pogresifitas semacam ini dinilai cukup untuk mendatangkan keadilan bagi seluruh individu, tetapi jika kita menganalisis permasalahan itu melalui perspektif dari pemikiran Amartya Sen, maka apa yang terjadi sebetulnya sama-sekali bukanlah sebuah bentuk keadilan. Apa yang menjadi kepedulian Amartya Sen adalah bagaimana keadilan melalui kebebasan positif individu dapat menjadi suatu hal yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bentuk negara yang tergolong sebagai negara dunia ketiga seperti Indonesia membutuhkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebebasan dari rakyatnya agar dapat berperan aktif dan ikut mensukseskannya. Bentuk pajak penghasilan progresif individu bukanlah sebuah kebijakan yang dapat mendatangkan hal itu. Pajak seperti itu hanya menjamin redistribusi keadilan kepada seluruh individu agar terjadi kesetaraan. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat membuat individu mengembangkan kapabilitas mereka untuk memaksimalkan kefungsian yang seharusnya dapat mereka wujudkan melalui pilihan yang mereka anggap bernilai dalam hidupnya. Biar bagaimanapun pertumbuhan ekonomi melalui kebebasan individu adalah sebuah hal yang bersifat konseptual dalam pemikiran Amartya Sen. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggunakan pikiran konseptual tersebut untuk mengevaluasi sistem pajak penghasilan individu yang berada di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi ekonomi-politik di Indonesia yang ada sekarang."