Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini 'mutual basil kajian peradaban Jawa Fauna yang tumbuli pada abad ke-8 hingga abaci ke-15. Satuan-satuan yang menjadi pusat kajian meliputi tiga pranata social uta.rnar, yaitu politik, agama dan ekonomi. Sumber data utamanya berupa artefak arkeologi dari berbagai jenis, sumber tertulis berupa. prasasti, karya-karva sastra dan juga berita_berita acing. Terhadap ke.tiga. pranata di Was dilakukan analisis ruitul: melihat dinamikanva, haik secara tersendiri sebagai sistem yang berdiri sendiri, mauprrn secara bersama-sarna, sebagai sebu.rah sistem lebih besar yang saling berhubungan clan saline; tergantung sat(' Santa lain. Dinamika peradaban di atas dilihat dal= keseiuruhan periode Jawa Kum yang dapat dipisahkan menjadi lima periode politik, yaitu rnasa 111atara.rn, (732-92 , Tauuw_lang-Kailuripan (929-1051), Kadiri (1052-1221), Sinshasari (1222-1292) dan Napahit (1293-1486). Sehagai sistem yang berdiri sendiri, tiap-tiap pranata dianalisis sebagai sistem..."

"Process of economic and political changes in Indonesia since the fall of Suharto until the early period of Susilo Bambang Yuhoyono?s administration"

"Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini."

"Undang-Undang Nomor 4/1950 Jo. UU No. 14/1954 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang ber moral. Hal ini ditafsirkan bahwa manusia yang bermoral dapat diupayakan tidak hanya melalui agama karena dasar moral tidak selalu agama. Oleh Karena itu, pada 1950-an agama tidak wajib di ajarkan di sekolah. Pada tahap selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 2/1989 pendidikan adalah tujuan menciptakan manusia yang taat mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelajran agama wajib diberikan di sekolah. Walaupun kesenjangan undang-undang tersebut adalah sekolah dengan agama tertentu seharusnya tidak diajarkan Agama yang bebrbeda dengan Agama yang ada di sekolah tersebut. Ketentuan ini kemudian menjadi bermasalah. Pada 2003, UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional diberlakukan menekankan adanya pendidikan agama. Undang-undang ini ini mengamanatkan bahwa agama adalah wajib di setiap intuisi pendidikan di mana materi yang akan diberikan kepada siswa yang akan diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Sudah jelas bahwa pendidikan secara historis telah ditingkatkan dari waktu ke waktu."